Memahami Proses Bisnis Koperasi Syariah (BMT)

GUSTANI.ID - Koperasi Syariah atau banyak di kenal dengan istilah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)  merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang menjadi kekhasan Indonesia.  Koperasi Syariah berbadan hukum Koperasi, dengan operasional bisa dalam bentuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). 

Fungsi utama koperasi syariah ada 2 yaitu fungsi bisnis (tamwil) dan fungsi sosial (maal). Fungsi Bisnis (Tamwil) menggambarkan sisi komersial koperasi syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan untuk anggotanya, dengan menghimpun dana dalam bentuk simpanan lalu menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan.  Sedangkan Fungsi Sosial (Maal) menggambarkan sisi sosial koperasi syariah sebagai lembaga intermediasi sosial di masyarakat dengan menghimpun dan menyalurkan dan ZISWAF.

Fungsi bisnis bertujuan untuk menghasilkan profit yang sebesar-besarnya yang akan didistribusikan kepada anggota dalam bentuk Sisa hasil Usaha (SHU). Berikut ini adalah ilustrasi proses bisnis Koperasi Syariah atau BMT :


Proses yang pertama adalah aktivitas penghimpunan dana. Koperasi Syariah merupakan satu satunya lembaga, selain Bank, yang legal untuk menghimpun dana dalam bentuk simpanan dari Anggota nya. Jenis simpanan pada koperasi syariah dapat berbentuk :

  1. Simpanan sukarela yang dapat disetor dan ditarik kapan pun oleh anggota dengan prinsip wadiah atau titipan. Koperasi syariah dilarang untuk menjanjikan jasa tertentu kepada anggota simpanan sukarela, oleh karena itu simpanan sukarela adalah jenis simpanan yang biayanya rendah. Tujuan anggota menggunakan simpanan ini adalah untuk mengamankan dana untuk keperluan masa depan pada jangka pendek.
  2. Simpanan Investasi merupakan jenis simpanan yang bertujuan untuk menghasilkan return bagi anggota penyimpan dalam bentuk bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana oleh Koperasi Syariah. Koperasi syariah harus membagi keuntungan yang diperoleh dari mengelola dana simpanan investasi kepada anggota sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal akad. Akad yang digunakan adalah akad mudharabah. 
  3. Simpanan Modal adalah jenis simpanan yang menunjukan bukti keanggotaan seseorang pada koperasi syariah. Simpanan modal terdiri dari simpanan pokok yang disetor sekali pada saat mendaftar menjadi anggota dan simpanan wajib yang disetor setiap bulan oleh anggota. Anggota akan mendapatkan bagi hasil dari SHU tahunan koperasi syariah. 
Setelah dana terhimpun (pooling fund), Koperasi berhak untuk menyalurkan dana tersebut untuk dalam bentuk pembiayaan agar menghasilkan keuntungan yang dapat dibagi kepada anggota simpanan. Bentuk penyaluran dana koperasi syariah dapat berbentuk :
  1. Prinsip Jual - Beli (Bai') yaitu koperasi syariah menjual barang kepada anggota dengan keuntungan tertentu yang disepakati dengan pembayaran yang dapat dilakukan secara angsuran. Akad yang digunakan dapat berupa akad murabahah, akad istisna', dan akad salam. Kentungan yang diperoleh dari pembiayaan berbasis jual - beli adalah margin keuntungan.
  2. Prinsip Sewa - Menyewa (Ijarah) yaitu koperasi syariah juga dapat menyewakan barang atau jasa kepada anggota yang membutuhkan dengan pembayaran secara angsuran. Keuntungan dari sewa - menyewa berupa Ujroh. Akad yang digunakan dapat berupa Ijarah, Ijarah muntahiya Bit Tamli (IMBT), Ijarah Multijasa, atau Ijarah Maushufah Fiz Zimmah. 
  3. Prinsip Kerja - Sama (Syirkah) adalah pembiayaan dalam bentuk kerjasama usaha produktif antara koperasi syariah dengan Anggota. Koperasi Syariah sebagai pemodal sedangkan anggota sebagai pihak yang menjalankan usaha. Keuntungan dibagi sesuai dengan Nisbah, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi modal. Keuntungan yang diperoleh oleh koperasi syariah dari skema kerja sama adalah bagi hasil. 
  4. Prinsip Jasa ini merupakan layanan tambahan dari koperasi syariah untuk menghasilkan fee, seperti jasa pembayaran listrik dll (PPOB) atau jasa transfer antar rekening bank.
  5. Prinsip Pinjaman (Qard) dapat berbentuk pinjaman tanpa keuntungan yang diharapkan, sebab dalam akad qard dilarang untuk menarik keuntungan.
Dari pendapatan yang diperoleh dari penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan tersebut, koperasi syariah mendistribusikan dalam bentuk bagi hasil kepada anggota simpanan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal saat membuka rekening simpanan. 

Selisih total pendapatan dikurangi dengan bagi hasil untuk anggota simpanan merupakan keuntungan koperasi syariah yang digunakan untuk biaya operasional koperasi syariah dalam periode tertentu, seperti gaji pengelola, biaya administrasi dan umum, biaya penyusutan dll. Selisih setelah dikurangi dengan biaya operasional merupakan laba bersih atau yang disebut Sisa Hasil Usaha (SHU). 

SHU Tahun berjalan ini lah yang nanti akan dibagikan sesuai dengan porsi yang disepakati yaitu untuk Anggota, Pengelola/Pengurus/Pengawas/Pengawas Syariah, Cadangan Modal, dana pendidikan, dll. 

Proses bisnis ini merupakan proses akuntansi yang akan terekap dalam bentuk laporan keuangan koperasi syariah yang terdiri dari :
  1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
  2. Laporan Perhitungan Hasil Usaha
  3. Laporan Perubahan Ekuitas
  4. Laporan Arus Kas
  5. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
  6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
  7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Secara umum itulah proses bisnis pada koperasi syariah atau BMT, bagi yang ingin berkonsultasi lebih jauh tentang bagaimana proses bisnis, pelaporan keuangan, serta akad yang digunakan pada koperasi syariah dapat menghubungi saya DISINI

Diskusi tentang Proses Bisnis Koperasi Syariah dengan pengurus Yayasan Pusdibangtapem, Kal-Sel.


Shariah Enterprise Theory (SET)

GUSTANI.IDShariah Enterprise Theory (SET) merupakan teori yang melandasi akuntansi syariah. SET dikembangkan dan dimodifikasi dari enterprise theory. Menurut Harahap (1996) postulat, konsep, dan prinsip akuntansi syariah lebih tepat menggunakan enterprise theory karena lebih mencakup aspek sosial dan berorientasi pada kepentingan stakeholders daripada stockholders.

Triyuwono (2001) mengusulkan apa yang disebut dengan shariah enterprise theory Aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsep SET menurut Triyuwono (2001) adalah Allah sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh sumberdaya yang ada di dunia ini. Allah sebagai sumber amanah utama dan sumber daya yang dimiliki para stakeholders. Dalam sumber daya tersebut melekat suatu tanggung jawab dalam penggunaan, cara dan tujuan yang ditetapkan.

Konsep SET mendorong kepada pemahaman bahwa dalam harta sebenarnya tersimpan hak orang lain. Pemahaman ini tentu membawa perubahan penting dalam terminologi SET yang meletakkan premisnya untuk mendistribusikan kekayaan berdasarkan kontribusi para partisipan, yaitu partisipan yang memberikan kontribusi keuangan atau ketrampilan. Pemikiran ini dilandasi premis yang mengatakan bahwa manusia adalah khalifatullah fil ardh yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. Premis tersebut mendorong SET untuk mewujudkan nilai keadilan terhadap manusia dan lingkungan alam. Oleh karena itu, SET akan membawa kemaslahatan bagi stockholders, stakeholders, masyarakat dan lingkungan (Triyuwono, 2009).

Menurut penjelasan tersebut dapat digambarkan konsep pertanggungjawaban yang dibawa oleh Sharia Enterprise Theory. Pada prinsipnya Sharia Enterprise Theory memberikan bentuk pertanggung jawaban utamanya kepada Allah (akuntanbilitas vertikal) yang kemudian dijabarkan lagi pada bentuk pertanggungjawaban pada manusia dan alam (akuntanbilitas horizontal). Premis terakhir adalah falah, kesuksesan yang hakiki dalam bisnis berupa tercapainya kesejahteraan yang mencakup kebahagiaan (spiritual) dan kemakmuran (material) pada tingkatan individu dan masyarakat (Triyuwono, 2009).

Paradigma Transaksi Syariah

Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) dibahas tentang paradigma transaksi syariah yang menjadi kerangka dasar akuntansi syariah. Paradigma transaksi syariah merupakan bagian dari konsep SET. 

Transaksi Syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta dicipta oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan illahi) dan sarana kebahagian hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (al falah). 

Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai illahiah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelolayang baik (good governance) dan disiplin pasar (market disciplin) yang baik. 

Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horisontal dengan sesama makhluk. Prinsip Syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah (transaksi syariah) mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan stakeholder entitas yang melakukan transaksi syariah. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergis, dan harmonis.

Apa itu Audit Berbasis Risiko ?

GUSTANI.ID - Audit Berbasis Risiko atau yang dikenal Risk Based Audit (RBA) adalah Proses, pendekatan, metodologi audit untuk meyakinkan kecukupan bahwa risiko pada sebuah perusahaan dikelola sesuai dengan batasan risiko yang ditetapkan.  

Risiko adalah Ketidakpastian atas terjadinya sesuatu yang bisa berdampak pada pencapaian tujuan. Risiko bersifat inheren pada setiap kegiatan operasional perusahaan, dan memiliki 2 dimensi yaitu:

  1. Impact: dampak jika risiko itu terjadi;
  2. Likelihood: kemungkinan terjadinya risiko.

Tujuan Audit Berbasis Risiko adalah untuk mendapatkan jaminan bahwa tidak ada salah saji material baik yang disebabkan oleh fraud maupun kesalahan yang ada dalam laporan keuangan. Hal ini melibatkan tiga langkah utama yaitu :

  1. Risk Assessement : Menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan dengan kegiatan pra-penugasan, melaksanakan prosedur penilaian risiko, dan merencanakan audit.
  2. Risk Response : Mendesain dan melaksanakan prosedur audit lebih lanjut yang menanggapi risiko yang dinilai dan mengurangi risiko material salah saji dalam laporan keuangan ke level terendah dilakukan dengan merancang tanggapan menyeluruh dan prosedur audit selanjutnya, lalu implementasikan tanggapan.
  3. Reporting : Menerbitkan laporan audit dengan kata-kata yang sesuai berdasarkan temuan audit tersebut dilakukan dengan mengevaluasi bukti audit, jika diperlukan pekerjaan tambahan maka kembali ke Risk Assessement, dan terakhir membuat Laporan Auditor Independen. 
Audit Berbasis Risiko mengharuskan auditor :
  • Memahami entitas dan lingkungannya, termasuk internal kontrol
  • Mengidentifikasi / menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan
Karena penilaian risiko membutuhkan penilaian profesional, fase ini kemungkinan akan membutuhkan waktu dari auditor dan anggota senior auditor dalam mengidentifikasi dan menilai berbagai jenis risiko dan kemudian mengembangkan respon audit yang sesuai. 

Audit Berbasis Risiko memungkinkan auditor untuk mengidentifikasi dan menanggapi :
  • Possible, kemungkinan saldo akun, golongan transaksi atau pengungkapan laporan keuangan yang mungkin tidak lengkap, tidak akurat atau hilang sama sekali dari laporan keuangan
  • Areas Of Vulnerability, dimana manajemen mengesampingkan dan manipulasi laporan keuangan yang bisa terjadi.
  • Other Control Weakness, jika tidak diperbaiki bisa menyebabkan salah saji material dalam laporan keuangan. 

Perbedaan Risk Based Audit dan Control Based Audit adalah sebagai berikut :




Pelatihan Akuntansi Koperasi

GUSTANI.ID - Sebagai bentuk pertanggugjawaban pengurus atas sumber daya yang diamanahkan oleh Anggota, penyusunan laporan keuangan yang baik menjadi hal yang sangat penting. Laporan keuangan harus disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Sejak PSAK 27 : Akuntansi Perkoperasian dicabut pada 8 April 2011 disahkan, maka Koperasi harus merujuk pada SAK Umum atau SAK ETAP dalam perlakuan akuntansinya.

Penyelenggaraan akuntansi yang baik merupakan suatu keharusan bagi terselenggaranya pengelolaan Koperasi yang baik. Sebab laporan keuangan merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban pengurus dalam mengelola sumber daya yang diamanahkan oleh para Anggota. 

Laporan keuangan yang lengkap untuk Koperasi terdiri dari :

  1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
  2. Laporan Perhitungan Hasil Usaha
  3. Laporan Perubahan Ekuitas
  4. Laporan Arus Kas
  5. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Mengingat pentingnya penyelenggaraan akuntansi yang baik bagi Koperasi, PKP RI Kab. Serang dan Dekopinda Kab. Serang menyelenggarakan Diklat Perkoperasian tentang Akuntansi Koperasi. Diklat ini diikuti oleh kurang lebih 30 KPRI. Diklat dilaksanakan di pada tanggal 1 - 3 April 2021 bertempat di Hotel Inayah Syariah PKP RI Kab. Serang. 

Alhamdulillah saya berkesempatan menjadi narasumber tunggal selama berlangsungnya Diklat ini. Materi yang saya sampaikan adalah materi Akuntansi Koperasi. Peserta dilatih untuk bagaimana menjalankan proses akuntansi pada Koperasi, dimulai dari identifikasi transaksi kemudian menjurnal, lalu menginput pada buku besar dan menyusun laporan keuangan. Semua diproses secara manual dengan kertas kerja yang telah disediakan. 

Selain secara manual, peserta juga diberikan Aplikasi Akuntansi berbasis Excel untuk memudahkan proses akuntansi. Cukup input jurnal langsung tersusun laporan keuangan. Materi Pelatihan Akuntansi Koperasi dapat didownload gratis DISINI.




Pedoman Akuntansi untuk Koperasi

Sejak PSAK 27 dicabut, maka tidak ada lagi PSAK yang khusus mengatur Akuntansi Koperasi. Koperasi harus mengacu pada SAK Umum atau SAK ETAP yang notabene juga berlaku untuk seluruh entitas, padahal Koperasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan pada umumnya. Oleh karena itu perlu beberapa penyesuaian jika diterapkan untuk Koperasi.

Untuk memudahkab para pengelola Koperasi dalam menyelenggarakan akuntansi, maka Kemenkop UKM RI pada tahun 2015 menerbitkan Peraturan Menteri (permen) tentang Pedoman Akuntansi Koperasi. Terdapat 3 Permen yang khusus mengatur Pedoman Akuntansi Koperasi yaitu :

  1. Permen No. 12 tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Sektor Riil
  2. Permen No. 13 tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
  3. Permen No. 14 tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
Pedoman ini secara teknis mengatur bagaimana perlakuan akuntansi atas transaksi pada Koperasi serta bagaimana prinsip penyusunan laporan keuangan untuk Koperasi.

Jati Diri Koperasi

  1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan;
  2. Koperasi didirikan dan melakukan kegiatannya berdasarkan : kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan peduli terhadap orang lain;
  3. Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan sebagai landasan kehidupan koperasi, terdiri dari :
    a. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka
    b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
    c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
    d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
    e. Kemandirian
    f. Pendidikan perkoperasian
    g. Kerjasama antar koperasi Keseluruhan prinsip koperasi ini merupakan esensi dan dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain.
  4. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
  5. Koperasi mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.
  6. Anggota koperasi adalah orang-seorang yang telah mampu melakukan tindakan hukum dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh koperasi yang bersangkutan dan berfungsi sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Semoga bermanfaat

Konsultasi seputar Akuntansi Koperasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi serta pelatihan akuntansi koperasi dan akuntansi syariah dapat menghubungi saya DISINI.

Keselarasan antara Perbankan Syariah dengan Sustainable Development Goals

GUSTANI.ID - Perbankan syariah muncul untuk memenuhi permintaan tersedianya jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan mewujudkan sistem perbankan yang terhindar dari praktik-praktik yang tidak sejalan dengan prinsip syariah seperti riba, maysir, gharar, dan lain sebagainya. Perkembangan perbankan syariah juga didorong oleh keinginan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi dan keuangan sesuai dengan tuntunan syariah. Sebagai landasan filosofis perbankan syariah, ekonomi syariah memiliki tujuan utama dalam melakukan kegiatan ekonomi yaitu falah. Falah adalah tercapainya kesejahteraan baik material maupun spiritual, kesejahteraan tersebut diartikan dengan tercapainya pemenuhan hidup (aspek sosial dan ekonomi) serta terpenuhinya kebutuhan dasar manusia (maslahat). Ekonomi syariah memiliki visi kemaslahatan yang tercakup dalam maqashid (tujuan) syariah yang terdiri dari menjaga keimanan dan ketakwaan (ad Din), keturunan (an Nasab), jiwa dan keselamatan (an Nafs), harta benda (al Maal), dan pikiran (al Aql)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan rencana aksi global yang disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam rangka mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Aksi global ini dimulai pada tahun 2015 dengan harapan dapat dicapai pada tahun 2030. Terdapat 17 tujuan dalam SDGs yang berfokus pada 5 Ps yaitu People, Planet, Prosperity, Peace, dan Partnerships. Jauh sebelum adanya SDGs maupun 5 Ps, prinsip-prinsip perbankan syariah telah mengacu pada nilai-nilai tersebut dalam segala aktivitas yang dilakukan.




Hal ini tercermin dari 5 perkara yang ada pada maqasid syariah yang tentunya selaras dengan nilai-nilai pada SDGs maupun 5 Ps. Berkembangnya nilai-nilai sosial-ekonomi tersebut diikuti dengan perubahan orientasi pada dunia bisnis, dari yang sebelumnya menyisihkan keuntungan untuk aksi sosial yang biasa disebut dengan Corporate Social Responsibility (CSR), menjadi Creating Shared Value (CSV) yaitu konsep dalam strategi bisnis yang menekankan pentingnya pembangunan sosial dan perekonomian dalam perancangan strategi perusahaan.


Integreted Reporting : Definisi dan Apa Manfaatnya Bagi Perusahaan ?




GUSTANI.ID - Integreted Reporting didefinisikan sebagai suatu komunikasi yang komprehensif dan terintegritasi tentang bagaimana strategi, tata kelola, kinerja dan prospek suatu organisasi menghasilkan penciptaan nilai dari waktu ke waktu (jangka pendek, menengah, dan panjang)

Integreted Reporting akan membantu entitas memahami secara holistik tentang strategi dan rencana mereka, tentang pengambilan keputusan, serta mengelola risiko dan peluang untuk membangun kepercayaan stakeholders. Melalui pemahaman yang lebih baik terhadap penciptaan nilai dari organisasi akan tercipta komunikasi yang lebih baik dengan stakeholders.

Manfaat Integreted Reporting bagi Perusahaan

  1. Alokasi sumber daya akan menjadi lebih efektif
  2. Pelaporan selaras dengan model bisnis modern
  3. Investor dapat memahami prospek organisasi dengan lebih baik sehingga mampu mengelola risiko investasi, memvalidasi keputusan serta menilai informasi tentang masa depan sebuah entitas
  4. Sistem alokasi modal menjadi lebih selaras dengan tujuan bisnis dalam jangka panjang
  5. Membangun kepercayaan masyarakat
Berikut ini contoh perusahaan yang sudah menerbitkan Integreted Reporting di Indonesia yang dipublikasi oleh PT BFI Finance Indonesia Tbk. pada tahun 2018.

Informasi lebih lanjut mengenai kerangka IR dan informasi pendukungnya dapat ditelusuri melalui situs web https://integratedreporting.org 

#TripMagelangSemarang : Menikmati View Semarang dari Ketinggian Menara Mesjid Agung Semarang dan Arsitektur Klasik Kota Lama

GUSTANI.ID - Alhamdulillah bisa liburan kembali dengan my little family. Kali ini kami mencoba trip ke arah Jawa Tengah, tujuan utamanya adalah Magelang dan Semarang. Ke Magelang dalam rangka silaturahmi ke sepupu saya dari Sambas, Kalimantan Barat yang sudah menetap disana ikut suaminya. Sedang ke Semarang tujuannya liburan alias rekreasi.



Trip kali ini kami agendakan 2 hari : Sabtu - Ahad tanggal 13 - 14 Maret 2021. Ini long trip perdana pakai kendaraan sendiri. Berangkat sabtu jam 08.30 pagi dari Cirebon, masuk Tol Plumbon. Full tol sampai keluar Tol Bawen jam 12 an, langsung menuju Magelang ke arah Jogyakarta. Sampai rumah sepupu saya di Kec. Grabag jam 14an. Ada niat pengen lanjut trip ke Brobudur, tapi karena sudah sore, niat itu kami urungkan dan akan direncanakan pada next trip lah. 



Alhamdulillah selama perjalanan lancar, Adiba terlihat sangat happy and my wife pun terlihat enjoy menemani saya nyetir sambil nyuapin cemilan. Habis asar, sekitar jam 16.00 kami pamit dari Magelang, dirumah Kak Long Lemah, bercerita banyak hal tentang kondisi kampung di Sambas dan keluarga. 

Silaturahmi ke Magelang

Silaturahmi ke Magelang


Menuju Semarang, ngejar sholat Maghrib berjamaah di Mesjid Agung Semarang. Alhamdulillah pas waktu Maghrib kami tiba. Subhanallah, mesjid sangat luas dan megah. Tak lupa foto-foto dipelataran halaman mesjid. Seusai solat maghrib, kami naik ke Menara Mesjid lantai 19 dengan biaya 20 ribu untuk saya, istri dan anak. Ini atas permintaan Adiba, yang sangat antusias sekali melihat menara yang menjulang tinggi. 

Menikmati view pemandangan malam hari kota Semarang dan sekitarnya dari ketinggian membuat kami takjub dengan kebesaran ilahi. Waktunya santap malam, kami memilih cafe and resto di Menara Mesjid Agung Semarang juga dilantai 18. Suasanaya cukup romantis dan indah, menikmati santap malam dari ketinggian. Subhanallah.

Berpose dipelataran Mesjid Agung Semarang

Berpose dari ketinggian menara Mesjid Agung Semarang



Santap Malam di Lantai 18 Menara Mesjid Agung Semarang

Malam semakin larut, kami memutuskan untuk menginap di Hotel sekitaran kota lama dengan tujuan biar dekat dengan tempat wisata. Yes kami dapat Hotel yang cukup dekat dengan Kota Lama, yakni Hotel Hoorison. Sebelum cek in hotel kami menyempatkan keliling di Kota Lama, cukup ramai. 

Ahad pagi di hotel, renang lalu breakfast. Jam 10an kami jalan kaki dari Hotel keliling - keliling lagi Kota Lama. Area kota lama cukup luas dengan arsitektur bangunan tua yang kini sebagian dimanfaatkan untuk cafe dan resto. 

Hasil jempretan Adiba di sudut Kota Lama



Jam 12 cek out dari hotel. Makan siang di Nasi Goreng Babak Pak Karmin Mberok yang legendaris itu,,haha. Beli babat 1 porsi dan 2 porsi nasi dibungkus, kami meluncur ke Klenteng Sam Poo Kong, karna penasaran sama panglima ceng hoo yang katanya Muslim itu dan mau lihat Masjid Ceng hoo disekitran Klenteng, eh ternyata ga ada, yang ada cuma patung Ceng hoo yang tinggi itu. 

Jam 14an kami pun menyudahi wisata di Semarang dan menuju pulang ke Cirebon. Alhamdulillah sampai rumah magrib. 

Itulah sedikit cerita liburan kami trip ke Magelang dan Semarang. Semoga next time diberikan kesempatan dan kelancaran rezeki untuk liburan lagi bersama keluarga. Alhamdulillah. 

KDPPLKS : Asumsi Dasar Laporan Keuangan Syariah



ASUMSI DASAR

Dasar Akrual

41. Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

42. Penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas. Dalam hal prinsip pembagian hasil usaha berdasarkan bagi hasil, pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah keuntungan bruto (gross profit).

Kelangsungan Usaha

43. Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Jika maksud atau keinginan tersebut timbul, laporan keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan


Sumber : Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah - DSAS IAI (2007)

Diklat Online Akuntansi Syariah untuk DPS : Contoh Kertas Kerja Pemeriksaan Syariah atas Laporan Keuangan

GUSTANI.ID - Salah satu pengguna laporan keuangan syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS memiliki kepentingan atas laporan keuangan syariah untuk menilai tingkat kepatuhan syariah transaksi keuangan yang dilakukan oleh entitas. Laporan keuangan syariah yang baik menyediakan informasi kepatuhan syariah dalam laporan keuangan yang disajikan.

Oleh karena itu laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen harus mampu menyediakan informasi kepatuhan syariah, selain itu DPS juga dituntut untuk memiliki pemahaman dalam membaca serta menganalisa laporan keuangan yang disajikan manajemen.



Atas dasar pentingnya DPS untuk bisa membaca laporan keuangan serta kemampuan manajemen dalam menyajikan laporan keuangan yang patuh terhadap prinsip syariah, PBMT Institute dan MPD PBMT Jawa Tengah mengadakan agenda Diklat Online Akuntansi Syariah untuk DPS dan Pengelola BMT. Acara ini dilaksanakan selama 4 kali pertemuan secara online pada tanggal 22 & 26 Februari 2021 dan 1 & 2 Maret 2021. Saya kembali diminta untuk menjadi instruktur tunggal dalam diklat ini. Ini adalah acara bacth II, setelah sebelumnya juga dilaksanakan Webinar Akuntansi Syariah untuk DPS pada 10, 12, 24, dan 26 November 2020.



Kertas Kerja Aspek Pengawasan Laporan Keuangan oleh DPS

Laporan keuangan adalah salah satu aspek pengawasan oleh DPS selain aspek akta perjanjian, aspek produk dan jasa, serta aspek pemasaran yang ditetapkan dalam SKKNI DPS. (BACA : 4 Aspek Pengawasan Syariah DPS Menurut SKKNI). 

Berikut ini adalah beberapa poin pengawasan syariah atas laporan keuangan yang dapat dimasukan dalam kertas kerja pengawasan oleh DPS. Ini adalah contoh kertas kerja yang saya buat dan saya gunakan dalam pengawasan syariah pada entitas BMT yang saya awasi. Skornya 0 jika tidak patuh, 50 jika patuh sebagian, 100 jika patuh keseluruhan. Skor akhir dirata-ratakan : 0 - 50 tingkat kepatuhannya "Tidak Patuh", sedang jika skor diatas 50 dianggap "Patuh"


Output dari pemeriksaan adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau opini DPS yang menyatakan tingkat kepatuhan syariah atas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen.  


KERTAS KERJA PENGAWASAN
DEWAN PENGAWAS SYARIAH
KSPPS BMT XXXXXX
Aspek : Kesesuaian Syariah   Laporan Keuangan
Periode : 1 januari sd 31   Desember 2020
Tgl Periksa : 20 Januari 2021
Dibuat : ….......
NO ASPEK   PENGAWASAN SKOR
1 Terpenuhinya   jenis laporan keuangan BMT yang lengkap, menggambarkan aspek bisnis (Tamwil)   dan Sosial (Maal)
2 Unsur   laporan keuangan sesuai dengan SAK Syariah
3 Akun   pada laporan keuangan sesuai dengan SAK Syariah
4 Penempatan   dana pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
5 Bunga   yang diterima dari LKK diakui sebagai dana kebajikan, bukan sebagai   pendapatan
Penyaluran   dana menggunakan akad sesuai syariah
6 Perlakuan   akuntansi pembiayaan dengan prinsip Murabahah telah sesuai PSAK 102 :   Akuntansi Murabahah
7 Perlakuan   akuntansi pembiayaan dengan prinsip Ijarah telah sesuai dengan PSAK 107 :   Akuntansi Ijarah
8 Perlakuan   akuntansi pembiayaan dengan prinisp musyarakah telah sesuai dengan PSAK 106 :   Akuntansi Musyarakah
9 Investasi   atau penyertaan modal dilakukan sesuai dengan prinsip syariah
10 BMT   mengeluarkan zakat atas investasi yang telah mencapai nishab dan haul
11 Aset   tetap diperoleh dengan cara yang sesuai syariah (tidak leasing di leasing   konvensional)
12 Produk   penghimpunan dana menggunakan akad sesuai syariah
13 Perlakuan   akuntansi simpanan dengan akad wadiah sesuai dengan SAK Syariah
14 Perlakuan   akuntansi simpanan dengan akad Mudharabah sesuai dengan SAK Syariah
15 BMT   menarik zakat atas simpanan anggota yang telah mencapai nishab dan haul
16 Tidak   memperoleh pendanaan dari Lembaga Keuangan Konvensional
17 Pendapatan   BMT terbebas dari unsur riba (misal : Denda dan Bunga)
18 Keuntungan   untuk anggota simpanan menggunakan skema bagi-hasil dan/atau bonus
19 Beban   operasional terbebas dari unsur riba
20 BMT   menarik zakat penghasilan atas gaji karyawan yang telah mencapai nishab
21 BMT   mengeluarkan zakat perusahaan
22 Perlindungan   risiko BMT menggunakan asuransi sesuai syariah
23 Perlakuan   akuntansi untuk Dana Zakat dan Infak/sedekah telah sesuai dengan PSAK 109 :   Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah
TINGKAT   KEPATUHAN #DIV/0!
Temuan :
1
2
3
Rekomendasi
1
2
3





Mengenal SAK Entitas Privat Pengganti SAK ETAP

GUSTANI.ID - Pada bulan Juni 2019, DSAK IAI menyetujui untuk merevisi SAK ETAP dengan mengacu pada IFRS for SMEs 2015, yang kemudian disusul pada tanggal 29 Juli 2019 DSAK IAI mengesahkan Draf Eksposur SAK Entitas Privat (SAK EP). Public Hearing DE SAK EP dilakukan pada 31 Agustus 2020 dan masa tanggapan publik sampai 31 Maret 2021. Pengesahan SAK EP direncanakan akan dilakukan pada quartal 2 tahun 2021. Serta pemberlakuan SAK EP direncanakan pada tahun 2025 nanti. 

Kehadiran SAK EP ini layak untuk kita ikuti dan perhatikan, mengapa ? sebab SAK EP ini nanti akan menjadi salah satu pilar SAK di Indonesia disamping SAK dan SAK EMKM, serta SAK Syariah. Yang lebih menarik lagi adalah SAK EP ini akan menggantikan pilar SAK lainnya, yaitu SAK ETAP. 

Materi SAK EP yang dirilis oleh IAI dapat didownload dibawah ini:

Pilar SAK Pasca Diberlakukannya SAK EP

Sejak Indonesia memutuskan untuk melakukan konvergensi SAK ke IFRS, konfigurasi SAK di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dimana SAK terbagi kedalam beberapa pilar utama yaitu SAK yang diperuntukan bagi entitas berakuntabilitas publik signifikan, lalu SAK ETAP untuk entitas yang tidak berakuntabilitas publik signifikan yang disahkan pada tanggal 19 Mei 2009, dan SAK EMKM untuk entitas mikro kecil dan menengah yang disahkan pada tanggal 24 Oktober 2016. Selain itu untuk entitas yang menjalankan transaksi syariah mengacu pada SAK Syariah. 

Nanti pasca SAK EP diberlakukan maka pilar SAK di Indonesia akan berubah lagi, dimana SAK EP akan menjadi salah satu pilar utama tier 2 SAK di Indonesia menggantikan SAK ETAP. SAK EP akan lebih sederhana dari SAK tier 1 dan lebih komprehensif dari SAK ETAP. Entitas yang sebelumnya menggunakan SAK ETAP dapat beralih ke SAK EP, namun entitas sudah menggunakan SAK maka dilarang untuk meralih ke SAK EP.


Mengenal Isi SAK Entitas Privat

SAK EP disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas privat yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose fiancial statements) bagi pengguna eksternal. Namun demikian, entitas yang memiliki akuntabilitas publik dapat menggunakan SAK EP jika otoritas berwenang membuat regulasi yang mengizinkan penggunaan SAK EP. 

SAK EP merupakan hasil adopsi dari International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs) versi 2015. SAK EP terdiri dari 35 Bab dan dilengkapi dengan lampiran dan contoh ilustrasi laporan keuangan. Berikut ini adalah daftar isi dari draft SAK EP :

No Deskripsi
Bab 1 Entitas Privat
Bab 2 Konsep dan Prinsip Pervasif
Bab 3 Penyajian Laporan Keuangan
Bab 4 Laporan Posisi Keuangan
Bab 5 Laporan Penghasilan Komprehensif dan Laporan Laba Rugi
Bab 6 Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba
Bab 7 Laporan Arus Kas
Bab 8 Catatan Atas Laporan Keuangan
Bab 9 Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri
Bab 10 Kebijakan Akuntansi, Estimasi dan Kesalahan
Bab 11 Instrumen Keuangan Dasar
Bab 12 Isu Terkait Instrumen Keuangan Lain
Bab 13 Persediaan
Bab 14 Investasi Pada Entitas Asosiasi
Bab 15 Investasi Pada Ventura Bersama
Bab 16 Properti Investasi
Bab 17 Aset Tetap
Bab 18 Aset Takberwujud selain Goodwill
Bab 19 Kombinasi Bisnis dan Goodwill
Bab 20 Sewa
Bab 21 Provisi dan Kontinjensi
Lampiran - Pedoman pengakuan dan pengukuran provisi
Bab 22 Liabilitas Dan Ekuitas
Lampiran – Contoh akuntansi penerbit untuk utang yang dapat   dikonversikan
Bab 23 Pendapatan
Lampiran – Contoh pengakuan pendapatan berdasarkan prinsip   dalam Bab 23
Bab 24 Hibah Pemerintah
Bab 25 Biaya Pinjaman
Bab 26 Pembayaran Berbasis Saham
Bab 27 Penurunan Nilai Aset
Bab 28 Imbalan Kerja
Bab 29 Pajak Penghasilan
Bab 30 Penjabaran Valuta Asing
Bab 31 Hiperinflsi
Bab 32 Peristiwa Setelah Akhir Periode Pelaporan
Bab 33 Pengungkapan Pihak Berelasi
Bab 34 Aktivitas Khusus
Bab 35 Ketentuan Transisi [Draf] SAK Entitas Privat
Lampiran A Tanggal Efektif dan Ketentuan Transisi
Lampiran B Daftar Istilah
Lampiran C Penyesuaian Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan SAK   Entitas Mikro Kecil dan Menengah (EMKM)
Laporan Keuangan Ilustratif
Tabel Persyaratan Penyajian dan Pengungkapan
Perbedaan dengan IFRS for SMEs

Sambil menikmati semangkok Ramen disalah satu Caffe Saya mengikuti acara sosialisasi SAK EP oleh tim IAI pada tanggal 25 Februari 2021 secara online.


Perbedaan SAK EP dan SAK ETAP

Salah satu alasan SAK ETAP diganti dengan SAK EP karena SAK ETAP dianggap terlalu sederhana untuk digunakan oleh entitas privat. SAK EP disusun lebih komprehensif dari SAK ETAP namun lebih sederhana dari SAK Berbasis IFRS. Berikut ini adalah 21 perbedaan SAK EP dengan SAK ETAP  sebagaimana tertera pada DE SAK EP :

1. Ruang lingkup

Secara garis besar definisi entitas privat dalam [draf] SAK Entitas Privat sama dengan defiisi ETAP dalam SAK ETAP, namun tanpa kata ‘signifian pada ‘akuntabilitas publik’ dalam menjelaskan definisi tersebut. [Draf] SAK Entitas Privat paragraf 1.4 juga memberikan klarifiasi dan contoh bahwa entitas yang memiliki aset dalam kapasitas fiusia tidak secara otomatis memiliki akuntabilitas publik

2. Konsep dan Prinsip Pervasif

[Draf] SAK Entitas Privat memperkenalkan dan menjelaskan secara detail mengenai:

  • konsep biaya atau usaha yang berlebihan (undue cost or effrt) dibandingkan dengan SAK ETAP yang hanya menjelaskan secara ringkas tentang keseimbangan antara biaya dan manfaat;
  • aset kontinjensi dan liabilitas kontinjensi yang sebelumya tidak diatur tersendiri dalam SAK ETAP;
  • total penghasilan komprehensif yang tidak diatur dalam SAK ETAP; dan
  • konsep pengukuran pada pengakuan awal untuk aset dan liabilitas entitas dan pengukuran selanjutnya untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan, aset nonkeuangan, serta liabilitas selain liabilitas keuangan, yang hanya dibahas secara ringkas dalam SAK ETAP.

3. Penyajian Laporan Keuangan

Dalam [draf] SAK Entitas Privat mencakup pengaturan berikut yang tidak diatur dalam SAK ETAP:
  • penyusunan dan penyajian laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen;
  • identifiasi cakupan laporan keuangan apakah untuk entitas individual atau kelompok entitas;
  • memperkenalkan laporan penghasilan komprehensif yang merupakan bagian persyaratan dari laporan keuangan lengkap; dan
  • menjelaskan penyajian informasi yang tidak disyaratkan oleh [draf] SAK Entitas Privat.
4. Laporan Keuangan Lengkap

Terdapat beberapa hal yang diatur dalam [draf] SAK Entitas Privat namun tidak diatur dalam SAK ETAP antara lain dalam:

a. Laporan posisi keuangan
  • i. pos laporan posisi keuangan minimum antara lain: aset keuangan dan liabilitas keuangan, aset biologis, investasi pada entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas, aset pajaktangguhan dan liabilitas pajak tangguhan, serta kepentingan nonpengendali.
  • ii. informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan, yakni utang usaha atau utang lain-lain disajikan terpisah jumlah yang terutang pada pemasok, pihak istimewa, pendapatan ditangguhkan dan akrual.
  • iii. terkait modal entitas, yakni saham entitas yang dimiliki oleh entitas atau entitas anak atau entitas asosiasi dan saham yang dicadangkan untuk diterbitkan berdasarkan opsi dan kontrak untuk penjualan saham, termasuk persyaratannya dan jumlahnya.
  • iv. pengungkapan mengenai deskripsi aset atau kelompok aset dan liabilitas, fakta dan keadaan penjualan atau rencana penjualan dan jumlah tercatat aset atau kelompok aset dan liabilitas, jika pada tanggal pelaporan entitas memiliki perjanjian penjualan yang mengikat atas pelepasan besar aset atau kelompok aset dan liabilitas.
b. Laporan penghasilan komprehensif dan laporan laba rugi

[Draf ] SAK Entitas Privat mengatur mengenai penghasilan komprehensif lain dan pos terkait, serta laporan penghasilankomprehensif untuk disajikan dalam satu laporan penghasilan komprehensif atau dalam dua laporan (laporan laba rugi dan laporan penghasilan komprehensif) yang terpisah. [Draf] SAK Entitas Privat juga mengatur pengungkapan alokasi laba rugi dan total penghasilan komprehensif kepada kepentingan nonpengendali dan pemilik entitas induk.

c. Laporan perubahan ekuitas dan laporan laba rugi dan saldo laba 

[Draf] SAK Entitas Privat mengatur penyajian total penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan pada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali.

d. Laporan arus kas

Selain penyajian arus kas dari aktivitas operasi dengan metode tidak langsung, [draf] SAK Entitas Privat memberikan opsi dan menjelaskan penyajian arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung. [Draf] SAK Entitas Privat juga menambahkan contoh arus kas dari aktivitas investasi dengan penerimaan (pengeluaran) kas dari futures contract, forward contract, option contract, dan swap contract kecuali jika kontrak tersebut dimiliki untuk jual beli atau penerimaannya (pembayarannya) diklasifiasikan sebagai aktivitas pendanaan, dan mengatur lebih detail mengenai arus kas valuta asing, baik dari transaksi entitas dalam valuta asing, maupun dari translasi arus kas entitas anak luar negeri.

5. Kebijakan Akuntansi, Estimasi dan Kesalahan

Dalam hal suatu transaksi, kejadian atau kondisi lain tidak diatur secara spesifik, SAK ETAP memperkenankan manajemen untuk mempertimbangkan persyaratan dan panduan dalam PSAK nonETAP serta pengaturan terkini dari badan penyusun standar lain yang menggunakan kerangka serupa untuk mengembangkan standar akuntansi, literatur akuntansi lain dan praktik industri yang diterima umum sepanjang tidak bertentangan dengan persyaratan maupun dalam konsep dan prinsip pervasif dalam SAK ETAP. Dalam hal tersebut, [draf] SAK Entitas Privat hanya memperkenankan entitas untuk mempertimbangkan persyaratan dan panduan dalam SAK.

[Draf] SAK Entitas Privat menambahkan beberapa kondisi yang termasuk sebagai perubahan kebijakan akuntansi dan bagaimana penerapan perubahan tersebut, serta jika entitas sulit untuk membedakan apakah perubahan tersebut merupakan perubahan dalam kebijakan akuntansi atau perubahan dalam estimasi akuntansi, maka perubahan tersebut diperlakukan sebagai perubahan dalam estimasi akuntansi.

6. Instrumen keuangan

SAK ETAP mengatur perlakuan akuntansi untuk efek utang dan efek ekuitas yang dimiliki entitas, yang pada saat perolehan harus diklasifiasikan ke dalam salah satu kategori berikut ini: 

  • (a) dimiliki hingga jatuh tempo (disajikan pada biaya perolehan setelah amortisasi premi atau diskonto),
  • (b) diperdagangkan (diukur pada nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang belum direalisasi diakui dalam laba rugi), dan (c) tersedia untuk dijual (pada nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang belum direalisasi diakui sebagai komponen ekuitas terpisah).

[Draf] SAK Entitas Privat mengatur secara lebih detail dan kompleks perlakuan akuntansi untuk instrumen keuangan (aset keuangan dan liabilitas keuangan) dan memberikan opsi kepada entitas untuk menerapkan:

  • a. persyaratan dalam Bab 11 Instrumen Keuangan Dasar dan Bab 12 Isu Terkait Intrumen Keuangan Lain (keduanya) secara keseluruhan, atau
  • b. persyaratan pengakuan dan pengukuran PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (efektif 1 Januari 2018) dan persyaratan pengungkapan dalam Bab 11 dan Bab 12 [draf] SAK Entitas Privat.

[Draf] SAK Entitas Privat menjelaskan apa saja yang termasuk sebagai instrumen keuangan dasar beserta contohnya, instrumen keuangan lain, perlakuan akuntansi untuk instrumen keuangan termasuk pengukuran awal dan pengukuran selanjutnya (biaya perolehan/biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar pada laba rugi), penurunan nilai aset keuangan dan penghentian pengakuan aset keuangan atau liabilitas keuangan, serta mengatur mengenai lindung nilai.

7. Persediaan

Secara garis besar pengaturan mengenai persediaan dalam Bab 13 [draf] SAK Entitas Privat sama dengan dalam SAK ETAP, namun [draf] SAK Entitas Privat secara tegas mengecualikan aset biologis dan persediaan yang diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual melalui laba rugi yang dimiliki oleh (a) produsen produk agrikultur dan kehutanan dan mineral, dan (b) pialang dan pedagang komoditas, untuk menerapkan Bab 13 ini.

[Draf] SAK Entitas Privat juga menambahkan biaya lain dalam persediaan terkait komoditas.

8. Investasi pada Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

SAK ETAP mengatur pengukuran investasi pada entitas anak dengan menggunakan metode ekuitas, dan investasi pada entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas menggunakan metode biaya (biaya perolehan dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai).

[Draf] SAK Entitas Privat mengatur antara lain bahwa entitas induk mengonsolidasikan entitas anak yang dikendalikannya dengan menyajikan laporan keuangan konsolidasian, sedangkan investasi pada entitas asosiasi atau pengendalian bersama entitas dicatat dengan menggunakan salah satu metode berikut: (a) model biaya, (b) metode ekuitas, atau (c) model nilai wajar, dan mengatur perlakuan akuntansi untuk entitas yang tidak memiliki pengendalian bersama, atau jika memiliki pengaruh signifian, dalam ventura bersama. [Draf] SAK Entitas Privat juga mengatur persyaratan pencatatan investasi dalam entitas anak, entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas dalam laporan keuangan tersendiri entitas induk yang disajikan sebagai informasi tambahan laporan keuangan konsolidasian.

9. Properti Investasi

[Draf] SAK Entitas Privat mengatur lebih detail mengenai definisi, pengukuran pada pengakuan awal dan pengukuran selanjutnya, serta pengungkapan properti investasi. Pengukuran properti investasi dapat menggunakan nilai wajar dengan perubahan dalam nilai wajar diakui dalam laba rugi atau menggunakan model biaya, sedangkan dalam SAK ETAP pengukuran properti investasi hanya menggunakan model biaya.

10. Aset Tetap

Dalam [draf] SAK Entitas Privat antara lain diatur bahwa entitas dapat memilih model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansi untuk kelas aset tetapnya, termasuk perlakuan atas peningkatan (penurunan) nilai tercatat aset tetap akibat revaluasi serta pengungkapan terkait aset tetap yang menggunakan model revaluasi, sedangkan dalam SAK ETAP entitas menggunakan model biaya untuk aset tetap dan penyimpangan dari model ini (revaluasi) hanya diizinkan berdasarkan ketentuan pemerintah.

11. Aset Takberwujud selain Goodwill

[Draf] SAK Entitas Privat menegaskan prinsip umum pengakuan aset takberwujud dengan menambahkan syarat bahwa aset takberwujud hanya dapat diakui jika aset tidak dihasilkan dari pengeluaran yang yang timbul secara internal untuk item takberwujud, serta mengatur perlakuan akuntansi untuk aset takberwujud yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis dan dari hibah pemerintah, yang tidak diatur dalam SAK ETAP.

12. Sewa

[Draf] SAK Entitas Privat menegaskan (a) ruang lingkup sewa termasuk perjanjian yang secara substansi merupakan sewa dan (b) pengecualian ruang lingkup penerapan sewa, serta menambahkan indikator situasi di mana suatu sewa diklasifiasikan sebagai sewa pembiayaan. [Draf] SAK Entitas Privat juga mengatur lebih detail perlakuan akuntansi baik untuk sewa pembiayaan maupun sewa operasi dalam laporan keuangan pesewa

13. Provisi dan Kontinjensi

Secara garis besar persyaratan tentang provisi dan kontinjensi dalam [draf] SAK Entitas Privat sama dengan dalam SAK ETAP, namun [draf] SAK Entitas Privat mengatur pengakuan liabilitas kontinjensi dan persyaratan pengakuan aset kontinjensi.

14. Liabilitas dan Ekuitas

SAK ETAP hanya menjelaskan secara ringkas klasifiasi instrumen keuangan sebagai liabilitas jika pada awal transaksi penyerahan suatu instrumen keuangan mengandung kewajiban kontraktual untuk menyerahkan uang tunai atau sejenisnya di masa yang akan datang dan mengatur akuntansi ekuitas entitas. Namun, [draf] SAK Entitas Privat mengatur persyaratan tentang klasifiasi instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas secara lebih detail, penjualan opsi, hak dan waran, kapitalisasi saham, penerbitan saham bonus atau pemecahan saham, pengakhiran liabilitas keuangan dengan instrumen ekuitas, serta kepentingan nonpengendali dan transaksi dalam saham pada entitas anak yang dikonsolidasikan.

15. Penurunan Nilai Aset

Beberapa hal yang diatur dalam [draf] SAK Entitas Privat selain yang diatur dalam SAK ETAP antara lain:

a. Prinsip umum penurunan nilai aset selain persediaan, termasukdefiisi jumlah terpulihkan dan nilai pakai serta pengukuran jumlah terpulihkan dan nilai pakai,

b. Pengakuan dan pengukuran kerugian penurunan nilai unit penghasil kas,

c. Pengaturan tambahan untuk penurunan nilai goodwill,

d. Pemulihan kerugian nilai termasuk ketika jumlah terpulihkan diestimasi untuk unit penghasil kas

16. Imbalan Kerja

[Draf] SAK Entitas Privat mengatur tentang (a) imbalan yang vesting dan belum vesting dalam pengukuran kewajiban imbalan pasti dan (b) pengakuan dan pengukuran beban imbalan kerja untuk entitas anak, dalam hal entitas induk memberikan imbalan kerja kepada pekerja dari satu atau lebih entitas anak, serta pengungkapannya, yang sebelumnya tidak diatur dalam SAK ETAP.

17. Pajak Penghasilan

SAK ETAP mengatur secara ringkas pajak penghasilan entitas (berdasarkan peraturan perpajakan), sedangkan [draf] SAK Entitas Privat selain mengatur mengenai pajak penghasilan tersebut juga antara lain mengatur mengenai pajak tangguhan dan hal terkait seperti prinsip pengakuan pajak tangguhan, dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas, perbedaan temporer, pengukuran pajak tangguhan, serta saling hapus pajak kini dan pajak tangguhan.

18. Penjabaran Valuta Asing

[Draf] SAK Entitas Privat mengatur antara lain mengenai investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri dan penjabaran kegiatan usaha luar negeri ke dalam mata uang penyajian entitas (investor), yang belum diatur dalam SAK ETAP.

19. Peristiwa Setelah Akhir Periode Pelaporan

[Draf ] SAK Entitas Privat menegaskan definisi peristiwa setelah periode pelaporan termasuk seluruh peristiwa terbaru ketika laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, walaupun peristiwa tersebut terjadi setelah pengumuman publik atas laba rugi atau informasi keuangan lainnya, dan menambahkan contoh peristiwa nonpenyesuai yang dibuat pengungkapannya antara lain tentang kombinasi bisnis signifikan, penerbitan atau pembelian kembali utang atau instrumen ekuitas entitas, dan perubahan tarif pajak atau peraturan perpajakan yang berpengaruh signifian pada aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan.

20. Pengungkapan Pihak Berelasi

[Draf] SAK Entitas Privat mengecualikan persyaratan pengungkapan tertentu sehubungan dengan (a) kekuasaan pemerintah yang mempunyai pengendalian, pengendalian bersama, atau pengaruh signifian terhadap entitas pelapor dan (b) entitas lain yang merupakan pihak berelasi karena pemerintah yang sama mempunyai pengendalian, pengendalian bersama, atau pengaruh signifian terhadap entitas pelapor dan entitas lain tersebut, yang sebelumnya tidak diatur dalam SAK ETAP

21. Lain-lain

Hal-hal yang diatur dalam [draf] SAK Entitas Privat dan tidak diatur dalam SAK ETAP sebagai berikut:

a. Laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri

b. Instrumen keuangan tentang lindung nilai

c. Kombinasi bisnis dan goodwill

d. Hibah pemerintah

e. Pembayaran berbasis saham

f. Hiperinflsi

g. Aktivitas khusus yang mencakup agrikultur, eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral, dan perjanjian konsesi jasa


Dalam [draf] SAK Entitas Privat juga termasuk lampiran laporan keuangan ilustratif dan tabel persyaratan penyajian dan pengungkapan, yang tidak terdapat pada SAK ETAP


Semoga bermanfaat !

Penulis : Gustani, SEI.,M.Ak.,SAS

BACA JUGA : Pencabutan PSAK 45 dan Penerapan ISAK 35

PRODUK & JASA

KOLOM SYARIAH

KEISLAMAN

AKTIVITAS PELATIHAN

AKUNTANSI SYARIAH

SEPUTAR AKUNTANSI

SERBA SERBI