Praktek Relaksasi Pembiayaan di Masa Wabah dalam Tinjauan Syar'i



GUSTANI.ID - Pandemi COVID - 19 yang kini tengah melanda Indonesia dan dunia telah memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat. Termasuk menurunnya kemampuan bayar bagi nasabah perbankan. Agar kualitas aset perbankan tetap terjaga, maka diperlukan program relaksasi kredit/pembiayaan. 

OJK telah mengeluarkan Peraturan OJK No. 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Bentuk relaksasi yang dapat diberikan oleh perbankan kepada nasabah terdampak COVID-19 adalah dengan :
  1. Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp10 miliar; dan
  2. Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur
RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN adalah ikhtiar memberikan kemudahan bagi nasabah/anggota koperasi yang sedang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada Lembaga/Institusi Keuangan, namun nasabah/anggota koperasi dinilai masih memiliki prospek usaha yang feasible dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah pembiayaan tersebut DIRESTRUKTURISASI.

Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:
  1. penurunan suku bunga;
  2. perpanjangan jangka waktu;
  3. pengurangan tunggakan pokok;
  4. pengurangan tunggakan bunga;
  5. penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
  6. konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara

Tinjauan Syar'i 

Bagaimana tinjauan syar'i terkait praktek relaksasi berupa restrukturisasi pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah ? Berikut ini adalah ketentuan fatwa DSN-MUI yang mengatur praktek restrukturisasi pembiayaan syariah pada LKS.

Penurunan Suku Bunga tidak masuk dalam skema restrukturisasi pembiayaan syariah karena pembiayaan syariah tidak terpengaruh oleh suku bunga yang fluktuatif. 

Perpanjangan jangka waktu 

Perpanjangan jangka waktu atau rescheduling DIBOLEHKAN secara syariah. Pada akad pembiayaan murabahah dan akad berbasis jual-beli lainnya, praktek rescheduling tidak diperkenankan menambah margin keuntungan. Sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 48 :
LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

  1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
  2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;
  3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
Sedang pada akad ijarah dan syirkah diperbolehkan untuk merubah ujroh dan nisbah jika dilakukan rescheduling, sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 56 tentang Riview Ujroh dan Fatwa DSN-MUI No. 114 tentang Akad Syirkah. 


Pengurangan Tunggakan

Pengurangan Tunggakan, baik tunggakan pokok atau keuntungan berupa margin/ujrih/bagihasil DIBOLEHKAN, dengan mengikuti ketentuan fatwa DSN-MUI No. 46 tentang Potongan Tagihan Murabahah :
  1. LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi (akad) murabahah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
  2. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan LKS.
  3. Pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad.

Penambahan Fasilitas Pembiayaan

Bentuk restrukturisasi lainya adalah penambahan fasilitas pembiayaan baru sebagai stimulus agar usaha nasabah dapat berjalan kembali. Penambahan fasilitas pembiayaan dapat dilakukan dengan skema refinancing, yaitu pemberian fasilitas pembiayaan baru bagi nasabah baru atau nasabah yang belum melunasi pembiayaan sebelumnya. 

Ketentuan syariah refinancing pembiayaan mengacu pada fatwa DSN-MUI no. 89 tentang Refinancing Syariah. Refinancing syariah dapat dilakukan dengan 3 skema yaitu: Skema akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ), skema Al-Bai' wal Isti'jar, dan skema akad al-bai' dalam rangka musyarakah mutaqishah. 

BACA JUGA : Refinancing Syariah 

Konversi Pembiayaan

Konversi pembiayaan dilakukan dengan cara merubah akad pembiayaan sebelumnya menjadi pembiayaan baru dengan akad baru. Konversi akad mengacu pada fatwa DSN-MUI No. 49 tentang Konversi Akad Murabahah, dengan ketentuan sebagai berikut :

LKS boleh melakukan konversi dengan membuat akad (membuat akad baru) bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/ melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif, dengan ketentuan:


a. Akad murabahah dihentikan dengan cara:

  1. Obyek murabahah dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar
  2. Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
  3. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal dari mudharabah dan musyarakah;
  4. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah.
b. LKS dan nasabah ex-murabahah tersebut dapat membuat akad baru dengan akad:

  1. Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik atas barang tersebut di atas dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 27/DSNMUI/III/2002 tentang Al Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik;
  2. Mudharabah dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh); atau
  3. Musyarakah dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
Semoga dengan memahami aspek syariah atas relaksasi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah memberikan keberkahan bagi lembaga keuangan syariah. Materi "Praktek Relaksasi Pembiayaan di Masa Wabah dalam Tinjauan Syar'i" disampaikan oleh Dr. Yulizar Djamaluddin Sanrego yang diadakan oleh PT PBMT Ventura Syariah. Materinya dapat didownload DISINI



**Konsultasi terkait praktek akad syariah pada Lembaga Keuangan Syariah dapat kontak saya

Rescheduling Pembiayaan Syariah pada LKS, Bagaimana Ketentuan Syariahnya ?

Rescheduling Pembiayaan Syariah pada LKS


GUSTANI.ID - Pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah oleh lembaga keuangan syariah (LKS) seperti bank syariah, lembaga pembiayaan, dan BMT selalu memiliki risiko kredit, yaitu risiko dana tidak dibayarkan kembali oleh nasabah. Penyebabnya bermacam-macam, bisa karena terjadinya penurunan kemampuan karena berbagai faktor atau karena karakter tidak baik dari nasabah yang bersangkutan. Terlebih dimasa pandemi Covid-19 saat ini, nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar tagihan karena terdampak secara ekonomi. 

Pembiayaan bermasalah menyebabkan kinerja keuangan perusahaan bisa terganggu yang ditunjukan dengan meningkatnya rasio Non Performing Financing (NPF) atau menurunnya pendapatan dilihat dari rasio Return on Asset (ROA), yang dapat mengakibatkan menurunnya bagi hasil yang diberikan kepada DPK. 

Salah satu cara menanggulangi pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan yang disalurkan. Restrukturisasi pembiayaan syariah adalah upaya yang dilakukan oleh LKS dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Bentuk restrukturisasi yang banyak dilakukan adalah penjadwalan kembali tagihan atau rescheduling.

Rescheduling adalah penjadwalan kembali tagihan pembiayaan dengan tujuan untuk memberikan keringanan bagi nasabah dalam melakukan pembayaran kewajibannya. Cara ini digunakan untuk menanggulangi pembiayaan bermasalah yang diakibatkan menurunnya kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran sesuai dengan tagihan yang sudah terjadwal sebelumnya. 

Contoh, Fulan mendapat pembiayaan dari LKS A, dengan total tagihan yang harus dibayar Rp 120 dengan jangka waktu 12 bulan. Maka angsuran per bulannya adalah Rp 10. Jika dibulan ke 6, Fulan mengalami penurunan kemampuan, sehingga hanya bisa membyar Rp 5 per bulan, maka sisa tagihan Fulan dapat di reschedul sesuai dengan kemampuan bayarnya. 

Rescheduling pada pembiayaan syariah DIBOLEHKAN, karena Rescheduling adalah bagian dari ikhtiar memberikan kemudahan atau keringanan bagi orang berhutang yang sedang mengalami penurunan kemampuan bayar, hal ini adalah bagian dari ajaran Islam, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al Baqarah 280 :

وَإِن كَانَ ذُو عُسۡرَةٍ۬ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسَرَةٍ۬‌ۚ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيۡرٌ۬ لَّڪُمۡ‌ۖ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ

”... Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguhan sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Rasulullah SAW bersabda : “Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim)
  
Isu krusial dalam praktek rescheduling pembiayaan adalah terkait apakah boleh LKS mengambil keuntungan tambahan dari penjadwalan ulang pembiayaan yang disalurkan ?

Sebab pada umumnya di lembaga keuangan konvensional, jika jadwal angsuran kredit ditambah, maka akan ada penambahan bunga yang menjadi pendapatan lembaga.

Ketentuan syariah pada rescheduling pembiayaan syariah mempertimbangkan karakteristik dari akad yang melandasinya. Sebab karakteristik rumpun akad  jual-beli, rumpun akad syirkah, dan rumpun akad ijarah berbeda. Diantara perbedaan tersebut adalah terkait keuntungan yang diperoleh. Keuntungan (margin) pada akad jual-beli fix diawal akad dan tidak diperbolehkan ada perubahan. Pada rumpun akad syirkah, keuntungan tidak boleh ditentukan diawal akad, yang ditentukan hanya nisbah. Sedang dalam akad ijarah, keuntungan harus ditentukan diawal dan dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dikemudian hari. 

Berikut ini adalah ketentuan syariah terkait rescheduling pembiayaan syariah menurut fatwa DSN-MUI.

Rescheduling Pembiayaan Jual-Beli

Karakteristik dari rumpun akad jual-beli seperti murabahah, istisna', dan salam adalah keuntungan harus disepakati diawal saat akad dan tidak boleh ada perubahan jika telah disepakati. Sehingga penambahan jangka waktu dalam rescehduling pembiayaan akad rumpun jual-beli dilarang untuk merubah margin yang telah disepakati diawal akad. Fatwa DSN-MUI No. 48 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah mengatur ketentuan syariah terkait reschedulig pembiayaan murabahah sebagai berikut : 

LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:
  1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
  2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;
  3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
Sehingga penambahan margin dalam rescheduling pembiayaan murabahah dan akad jual-beli lainnya tidak diperkenankan secara syariah, karena termasuk dalam praktek riba.

Rescheduling Pembiayaan Syirkah 

Pada pembiayaan rumpun akad syirkah seperti akad murabahah dan musyarakah, praktek resheduling lebih fleksibel dari akad jual-beli dimana perubahan jangka waktu pengembalian modal dan bagi hasil diperbolehkan untuk merubah nisbah selama para mitra menyepakati. KEBOLEHAN melakukan perubahan nisbah dalam akad syirkah sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 114 tentang Syirkah pada bagian keenam ketentuan Nisbah Bagi-Hasil :
  1. Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara j elas dalam akad.
  2. Nisbah boleh disepakati dalam bentuk nisbah-proporsional atau dalam bentuk nisbah-kesepakatan.
  3. Nisbah sebagaimana angka 2 dinyatakan dalam bentuk angka persentase terhadap keuntungan dan tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
  4. Nisbah-kesepakatan sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu mitra atau mitra tertentu.
  5. Nisbah-kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk muitinisbah (berjenjang/tiering).
  6. Nisbah-kesepakatan boleh diubah sesuai kesepakatan.
Artinya jika terjadi perubahan jangka waktu pengembalian modal atau pembayaran bagi hasil dalam akad syirkah maka dibolehkan untuk melakukan perubahan nisbah yang telah disepakati diawal.

Rescheduling Pembiayaan Ijarah

Sedangkan pada pembiayaan rumpun akad ijarah, juga dimungkinkan untuk melakukan perubahan ujroh jika terjadi rescheduling. Mengacu pada ketentuan fatwa DSN-MUI 56 tentang Riview Ujroh :

Review Ujrah boleh dilakukan antara para pihak yang melakukan akad Ijarah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  1. Terjadi perubahan periode akad Ijarah;
  2. Ada indikasi sangat kuat bahwa bila tidak dilakukan review, maka akan timbul kerugian bagi salah satu pihak;
  3. Disepakati oleh kedua belah pihak 
Dalam akad ijarah lebih fleksibel karena ujroh ditentukan fix diawal akad dan dibolehkan untuk merubah ujroh dikemudian hari atas dasar kesepakatan bersama.

Semoga dengan langkah memberikan kemudahan atau keringan bagi nasabah atau anggota pembiayaan dalam membayar kewajibannya akan memberikan keberkahan bagi lembaga keuangan syariah.

Wallahua'lam.


**Konsultasi terkait praktek rescheduling pembiayaan syariah pada LKS dapat kontak saya DISINI

Mengenal Transfer Pricing Documentation (TP DOC)

TP DOC

GUSTANI.ID - Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Perpajakan sebagaimana diatur dalam PMK-213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang memiliki hubungan istimewa dan tatacara pengelolaannya, perusahaan berkewajiban untuk menyusun Transfer Pricing Documentation (TP DOC).

TP Doc adalah dokumen yang diselenggarakan oleh wajib pajak sebagai dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (ALP) dalam Penentuan Harga Transfer yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Perlu tidaknya penyampaian TP Doc didasarkan pada SPT Tahunan tahun pajak sebelumnya dengan memperhatikan apakah di tahun pajak terdapat transaksi afiliasi atau tidak.



JENIS JENIS TP DOC.

A. Master File (Dokumen Induk); dengan syarat :
  1. Memiliki transaksi barang berwujud lebih dari Rp 50.000.000.000 di tahun pajak sebelumnya.
  2. Memiliki transaksi afiliasi barang berwujud lebih dari Rp 20.000.000.000 di tahun pajak sebelumnya.
  3. Memiliki transaksi afiliasi jasa, bunga, dan barang tidak berwujud lebih dari Rp 5.000.000.000 di tahun pajak sebelumnya.
  4. Pihak Afilasi berada di Negara dengan tarif pajak lebih rendah dari tarif pasal 17 UU PPh.

B. Local File (Dokumen Lokal); dengan syarat :
  1. Memiliki transaksi barang berwujud lebih dari Rp 50.000.000.000 di tahun pajak sebelumnya.
  2. Memiliki transaksi afiliasi barang berwujud lebih dari Rp 20.000.000.000 di tahun pajak sebelumnya.
  3. Memiliki transaksi afiliasi jasa, bunga, dan barang tidak berwujud lebih dari Rp 5.000.000.000 di tahun pajak sebelumnya.
  4. Pihak Afilasi berada di Negara dengan tarif pajak lebih rendah dari tarif pasal 17 UU PPh.

C. CbCR (Laporan per Negara) dibagi atas :
  1. Mekanisme Pengarsipan Primer dengan syarat :
    - Merupakan entitas induk dari grup usaha di Indonesia
    - Peredaran Bruto konsolidasi di tahun pajak 2019 lebih dari Rp 11.000.000.000.000.
  2. Mekanisme Pengarsipan Sekunder dengan syarat :
    - Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia yang merupakan anggota dari group usaha yang induknya berada di Luar Indonesia.
    - Jika Negara Entitas Induk tidak mewajibkan CbCR maka Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia wajib CbCR.
    - Jika Negara Entitas Induk tidak memiliki perjanjian pertukaran CbC dengan Indonesia maka Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia wajib CbCR.
    - Jika Negara Entitas Induk memiliki perjanjian pertukaran CbC dengan Indonesia dan CbC sulit diperoleh maka Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia wajib CbCR

JANGKA WAKTU TERSEDIA NYA MASTER FILE, LOCAL FILE, DAN CbCR.

A. Master File
  1. Dasar penyusunan master file adalah data dan informasi yang tersedia saat dilakukan transaksi.
  2. Harus tersedia paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.
  3. Wajib disampaikan oleh wajib pajak saat diminta oleh DJP yaitu dalam tempo 14 hari setelah tanggal surat permintaan yang dikirim oleh DJP kepada wajib pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan (SE-39/PJ/2015).
  4. Di dalam penyampaian SPT Tahunan 2019 wajib melampirkan Pernyataan saat tersedianya dokumen.

B. Local File
  1. Dasar penyusunan local file adalah data dan informasi yang tersedia saat dilakukan transaksi.
  2. Harus tersedia paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.
  3. Wajib disampaikan oleh wajib pajak saat diminta oleh DJP yaitu dalam tempo 14 hari setelah tanggal surat permintaan yang dikirim oleh DJP kepada wajib pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan (SE-39/PJ/2015).
  4. Di dalam penyampaian SPT Tahunan 2019 wajib melampirkan Pernyataan saat tersedianya dokumen.
C. CBcR
  1. Dasar penyusunan CBbR adalah data dan informasi yang tersedia sampai dengan akhir tahun pajak.
  2. Harus tersedia paling lama 12 bulan setelah akhir tahun pajak.
  3. Wajib disampaikan oleh wajib pajak dilampiran SPT Tahunan tahun berikut nya berupa :
    - Kertas Kerja Laporan Per Negara (Lampiran huruf E).
    - Alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas per negara (lampiran huruf F).
    - Daftar Anggota grup usaha dan kegiatan utama per negara atau yurisdiksi (lampiran huruf G).


Bagi anda yang kesulitan dalam menyusun Transfer Pricing Documentation (TP DOC), kami menyediakan Jasa Penyusunan Transfer Pricing Documentation (TP DOC), dengan tim yang profesional dan telah berpengalaman mengerjakan Transfer Pricing Documentation (TP DOC) pada beberapa perusahaan. 

Jasa Penyusunan Transfer Pricing Documentation (TP Doc) - CIAYUMAJAKUNING


GUSTANI.ID - Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Perpajakan sebagaimana diatur dalam PMK-213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang memiliki hubungan istimewa dan tatacara pengelolaannya, kami menyadiakan Jasa Penyusunan Transfer Pricing Documentation (TP Doc) untuk perusahaan anda. 

Kami telah berpengalaman dalam memberikan Jasa Penyusunan Transfer Pricing Documentation (TP Doc) kepada beberapa perusahaan di beberapa daerah di Indonesia. Tim kami terdiri dari profesional yang telah berpengalaman di bidang perpajakan dan keuangan. 

Bagi anda yang memiliki usaha di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (CIAYUMAJAKUNING) dan wilayah lainnya, Jika berminat dengan Jasa Penyusunan Transfer Pricing Documentation (TP Doc) kami, dapat kontak 082357909050 (Gustani). Penawaran Jasa Penyusunan Transfer Pricing Documentation (TP Doc) akan segera kami kirimkan. 

Selain Jasa Penyusunan Transfer Pricing Documentation (TP Doc) untuk wilayah CIAYUMAJAKUNING, kami juga menyediakan beberapa jasa akuntansi dan keuangan untuk wilayah CIAYUMAJAKUNING dan seluruh wilayah di Indonesia berikut ini :






Apa Yang Kau Cari dari Pernikahan ?

Apa yang kau cari dari pernikahan ?


GUSTANI.ID - Setiap membuka lembaran baru dalam kehidupan kita, pasti ada harapan yang kita sematkan di dalamnya. Termasuk dalam pernikahan. 

Apa yang dicari dari pernikahan ? 

Jawabannya adalah : "KEBERKAHAN" sebagaimana terangkum dalam doa pernikahan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a :


أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَفَّأَ إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ بَارَكَ اَللَّهُ لَكَ , وَبَارَكَ عَلَيْكَ , وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْر

Bahwa Nabi Saw bila mendoakan seseorang yang nikah, beliau bersabda, “Semoga Allah memberkahimu dan menetapkan berkah atasmu, serta mengumpulkan engkau berdua dalam kebaikan.”

Makna بَارَكَ اَللَّهُ لَكَ adalah semoga Allah memberkahimu atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada pasangan yang telah menikah. Lalu وَبَارَكَ عَلَيْكَ diulangi lagi dengan kalimat serupa yang bermakna semoga Allah juga memberkahi pasangan pengantin atas segala cobaan yang pasti kelak akan dihadapi selama menjalani mahligai rumah tangga. Kemudian ditutup dengan وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْر semoga Allah mengumpulkan kedua pasangan ini dalam kebaikan, baik di dunia maupun diakhirat.

Doa ini merangkum seluruh harapan dan tujuan yang dicari oleh setiap insan yang menjalani pernikahan, yaitu KEBERKAHAN. BERKAH berarti bertambahnya kebaikan dalam setiap hal. 

Pasangan suami istri harus menyadari bahwa dalam menjalani kehidupan berumahtangga kelak, tidak akan selalu dalam keadaan lapang, akan ada ujian yang kadang menyapa. Allah memastikan bahwa manusia akan diuji dengan berbagai hal, sebagaimana firman-Nya :

وَلَنَبۡلُوَنَّكُم بِشَىۡءٍ۬ مِّنَ ٱلۡخَوۡفِ وَٱلۡجُوعِ وَنَقۡصٍ۬ مِّنَ ٱلۡأَمۡوَٲلِ وَٱلۡأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٲتِ‌ۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّـٰبِرِينَ 


Artinya :"Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar". (QS Al Baqarah 155)

Ada pasangan yang mampu melewati ujian kenikmatan, namun rapuh saat diuji dengan sedikit kekurangan harta, dan ada pula yang sebaliknya, saat dalam keadaan yang serba kekurangan mereka taat kepada Allah, namun saat diuji dengan sedikit kebercukupan mulai berpaling dari Allah.

Bagi seorang yang beriman, apapun ujian yang Allah berikan akan memandang dengan pandangan kebaikan. Karena iman yang menuntun orang beriman untuk menyikapi dengan sikap yang tepat dari episode ujian yang Allah berikan. 

Apa kuncinya, untuk dapat meraih KEBERKAHAN dalam pernikahan ?

SYUKUR dan SABAR. Syukur kala diberikan nikmat dan sabar kala ujian melanda. Ini adalah sifat dari orang yang beriman. Sehingga semua kondisi baik baginya, tidak ada ruang untuk mengeluh dan berpaling dari Allah. 

Bahkan Rasulullah SAW pun takjub dengan sifat orang yang beriman, sebagaimana sabdanya :

عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

Artinya : “Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruhnya urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur. Itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar. Itu pun baik baginya.” (HR. Muslim)

Sebab IMAN lah yang menghadirkan KEBERKAHAN dalam hidup, termasuk dalam kehidupan berumahtangga, maka kejarlah KEBERKAHAN itu dengan meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT, dan ini harus menjadi visi dan misi suami dan istri. 

Wallahua'lam.



*Materi ini saya sampaikan dalam khutbah nikah salah satu mahasiswi saya di STEI Al-Ishlah Cirebon.

Apa yang kau cari dari pernikahan ?


Standar Akuntansi yang Berlaku di Indonesia

Standar Akuntansi yang Berlaku di Indonesia

GUSTANI.ID - Laporan keuangan yang disusun oleh suatu entitas harus mengacu pada standar akuntansi yang berlaku untuk entitas tersebut. Salah satu tujuannya adalah agar laporan keuangan yang disajikan dapat dibandingkan dengan entitas sejenis lainnya. Seperti laporan keuangan bank syariah mengacu pada standar akuntansi yang berlaku untuk entitas bank syariah, sehingga antar laporan keuangan bank syariah dapat dibandingkan. 

Saat ini terdapat 5 (lima) standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, 4 merupakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sedangkan 1 adalah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah. SAK mengatur entitas bisnis dan entitas nirlaba, sedang SAP mengatur entitas pemerintah.

Berikut ini adalah rincian standar akuntansi yang berlaku di Indonesia :
  1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Berbasis IFRS
  2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)
  3. Standar Akuntansi Keuangan Enitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM)
  4. Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah)
  5. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Berbasis IFRS


Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia mulai dikembangkan pada tahun 1973, berawal dari Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) yang mengacu pada US GAAP. PAI disusun oleh Komite PAI-IAI. Pada tahun 1994, IAI merombak total PAI dan dirubah dengan istilah Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang disusun oleh Komite SAK. Tahun 1998, Komite SAK dirubah menjadi Dewan SAK (DSAK) yang berwenang untuk menyusun dan mengesahkan SAK.

Tahun 2009, sebagai tindaklanjut dari kesepakatan Anggota G-20, IAI melakukan program konvergensi SAK ke IFRS. Konvergensi tahap pertama dilakukan pada tahun 2012 yang mengacu pada standar IFRS tahun 2009, kemudian tahap kedua dilakukan pada tahun 2013 dan 2014 yang mengacu pada IFRS tahun 2014. Hingga saat ini hampir seluruh SAK baik PSAK maupun ISAK telah dikonvergensi ke IFRS. 

Perbedaan mencolok SAK sebelum dan setelah di konvergensi ke IFRS adalah SAK konvergensi IFRS bersifat principle-based sedang SAK sebelumnya bersifat role-based. Principle-based lebih dominan menggunakan pengukuran nilai wajar dan memerlukan profesional judgement dalam pengambilan keputusan. 

Selain itu SAK konvergensi IFRS bersifat transaction-based, bukan entity-based. Seluruh PSAK tidak lagi berbasis entitas tapi transaksi, sehingga beberapa PSAK yang mengatur entitas sebelumnya dicabut, seperti PSAK 31 Akuntansi Perbankan, PSAK 45 Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.

SAK berlaku untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, seperti perusahaan yang menerbitkan efek di pasar modal dan entitas yang menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia, seperti bank, perusahaan asuransi, pialang, dana pensiun, reksadana, dan bank investasi. 

SAK terdiri dari Pernyataan SAK (PSAK), Interpretasi SAK (ISAK), Pernyataan Pencabutan SAK (PPSAK) dan Amandemen SAK. Penomoran SAK dimulai dari nomor 1 sampai 100. Daftar lengkap SAK berbasis IFRS dapat dilihat DISINI.

2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

SAK ETAP disahkan pada tanggal 19 Mei 2009 oleh DSAK. SAK ETAP hadir untuk mengatur entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, seperti yang diatur oleh SAK dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. SAK ETAP terdiri dari 30 Bab pembahasan dan mulai berlaku efektif 1 Januari 2011. SAK ETAP digunakan oleh perusahaan yang berskala kecil dan menengah (UKM). 

3. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM)

Seiring perkembangan bisnis di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sangat pesat, IAI kemudian menerbitkan SAK yang lebih sederhana dari SAK dan SAK ETAP yang dikhususkan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha UMKM untuk menyusun laporan keuangan. Pada tanggal 24 Oktober 2016, DSAK mengesahkan SAK EMKM dan berlaku efektif  1 Januari 2018. SAK EMKM lebih sederhana dari SAK ETAP, dan hanya terdiri dari 18 Bab.

4. Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah)

Kehadiran lembaga keuangan syariah yang semakin berkembang pesat, menuntut diperlukannya standar akuntansi khusus untuk entitas syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, lembaga zakat, dan lainnya. Karakteristik transaksi syariah yang khas dan mengacu pada fatwa DSN-MUI tidak bisa diatur oleh SAK. Pada tahun 2007, IAI menerbitkan SAK khusus untuk transaksi syariah. SAK Syariah disusun dan disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) - IAI. Penomoran SAK Syariah dimulai dari 101. SAK Syariah juga diperuntukan bagi entitas umum yang melakukan transaksi syariah. Hingga saat ini sudah diterbitkan 12 PSAK Syariah dan 2 ISAK Syariah. Daftar lengkan SAK Syariah dapat dilihat DISINI

5. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

SAP disusun khusus untuk mengatur akuntansi pada entitas pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara/daerah. SAP terbaru disahkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). Daftar lengkap SAP dapat dilihat didownload DISINI.

Akses SAK - IAI Online

Berbeda dengan SAP yang dapat diunduh secara gratis, SAK yang diterbitkan oleh IAI tidak dapat diunduh PDF secara gratis. Untuk dapat membaca SAK - IAI, anda dapat membeli versi cetaknya di IAI atau akses secara online di playstore atau appstore. Yang dapat mengakses aplikasi SAK online adalah anggota IAI. Panduan akses SAK Online dapat dilihat DISINI



Semoga bermanfaat !


Daftar Lengkap SAK Berbasis IFRS

Gustani.ID - Tahun 2009, Indonesia telah memutuskan untuk melakukan adopsi alias konvergensi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ke International Financial Reporting Standards (IFRS). Proses konvergensi dilakukan secara bertahap : Tahap pertama dilakukan pada tahun 2012 dan tahap kedua tahun 2013 dan 2014. 

Dampak dari konvergensi ke IFRS, menyebabkan SAK bersifat principle-based bukan role-based, dimana pengukuran banyak menggunakan dasar nilai wajar serta lebih banyak menggunakan professional judgement dalam pengambilan keputusan akuntansi. Selain itu, SAK berbasis IFRS juga bersifat transaction-based bukan entity-based, dimana PSAK hanya mengatur transaksi bukan entitas, beberapa PSAK yang mengatur entitas dicabut, seperti PSAK 31 Akuntansi Perbankan, dan lainnya. 

Daftar SAK Berbasis IFRS


Berikut ini adalah daftar lengkap SAK berbasis IFRS yang terdiri dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikonvergensi ke standar IFRS hingga tahun 2019 : . 

Daftar PSAK Berbasis IFRS

PSAK BASIS IFRS
PSAK 1 Penyajian Laporan KeuanganIAS 1 Presentation of Financial Statement
PSAK 2 Laporan Arus KasIAS 7 Statement of Cash Flows
PSAK 3 Laporan Keuangan InterimIAS 34 Interim Financial Reporting
PSAK 4 Laporan Keuangan TersendiriIAS 27 Separate Finacial Statement
PSAK 5 Segmen OperasiIFRS 8 Operating Segment
PSAK 7 Pengungkapan Pihak-Pihak BerelasiIAS 24 Related Party Disclosure
PSAK 8 Peristiwa Setelah Periode PelaporanIAS 10 Event after the Reporting Period
PSAK 10 Pengaruh Perubahan Kurs Valuta AsingIAS 21 the Effect of Change in Foreign Exchange
PSAK 13 Properti InvestasiIAS 40 Investment Property
PSAK 14 PersediaanIAS 2 Inventories
PSAK 15 Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura BersamaIAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures
PSAK 16 Aset TetapIAS 16 Property, Plant and Equipment
PSAK 18 Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat PurnakaryaIAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
PSAK 19 Aset Tak BerwujudIAS 38 Intangible Assets
PSAK 22 Kombinasi BisnisIFRS 3 Business Combinations
PSAK 23 PendapatanIAS 18 Revenue
PSAK 24 Imbalan KerjaIAS 19 Employes Benefits
PSAK 25 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan KesalahanIAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
PSAK 26 Biaya PinjamanIAS 23 Borrowing Cost
PSAK 28 Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian-
PSAK 30 SewaIAS 17 Leases
PSAK 34 Kontrak KonstruksiIAS 11 Construction Contract
PSAK 36 Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa-
PSAK 38 Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali-
PSAK 44 Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate-
PSAK 46 Pajak PenghasilanIAS 12 Inconme Taxes
PSAK 48 Penurunan Nilai AsetIAS 36 Impairment of Assets
PSAK 50 Intrumen Keuangan : PenyajianIAS 32 Financial Instrument : Presentation
PSAK 53 Pembayaran Berbasis SahamIFRS 2 Share-based Payment
PSAK 55 Instrumen Keuangan : Pengakuan dan PengukuranIAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement
PSAK 56 Laba PersahamIAS 33 Earnings per Share
PSAK 57 Provisi, Liabilitas Kontijensi, dan Aset KontijensiIAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
PSAK 58 Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang DihentikanIFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
PSAK 60 Instrumen Keuangan : PengungkapanIFRS 7 Financial Instruments: Disclosures
PSAK 61 Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan PemerintahIAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
PSAK 62 Kontrak AsuransiIFRS 4 Insurance Cintracts
PSAK 63 Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi HiperinflasiIAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
PSAK 64 Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambagangan SUmber Daya MineralIFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
PSAK 65 Laporan Keuangan KonsolidasianIFRS 10 Consolidated Financial Statements
PSAK 66 Pengaturan BersamaIFRS 11 Joint Arrangements
PSAK 67 Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas LainIFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities
PSAK 68 Pengukuran Nilai WajarIFRS 13 Fair Value Measurement
PSAK 69 AgrikulturIAS 41 Agriculture
PSAK 70 Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak-
PSAK 71 Instrumen KeuanganIFRS 9 Financial Instrument
PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak dengan PelangganIFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
PSAK 73 SewaIFRS 16 Leases


Daftar ISAK Berbasis IFRS

ISAK BASIS IFRS
ISAK 8 Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu SewaIFRIC 4 Determining Whether an Arrangement Contains a Lease
ISAK 9 Perubahan atas Liabilitas Aktivitas Purna Operasi, Restorasi, dan Liabilitas SerupaIFRIC 1 Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities
ISAK 10 Program Loyalitas PelangganIFRIC 13 Customer Loyalty Programmes
ISAK 11 Distribusi Aset Nonkas kepada PemilikIFRIC 17 Distributions of Non-cash Assets to Owners
ISAK 13 Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar NegeriIFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation
ISAK 14 Aset Tak Berwujud - Biaya Situs WebSIC 32 Intangible Assets - Web Site Costs
ISAK 15 Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan InteraksinyaIFRIC 14 IAS 19 - The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction
ISAK 16 Perjanjian Konsesi JasaIFRIC 12 Service Concession Arrangements
ISAK 17 Laporan Keuangan Interim dan Penurunan NilaiIFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment
ISAK 18 Bantuan Pemerintah - Tidak Berelasi Spefisik dengan Aktivitas OperasiSIC 10 Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities
ISAK 19 Penerapan Pendekatan Penyajian Kembali dalam PSAK 63 : Pelaporan keuangan dalam Ekonomi HiperinflasiIFRIC 7 Applying the Restatement Approach under IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
ISAK 20 Pajak Penghasilan - Perubahan dalam Status Pajak Entitas dan Para Pemegang SahamSIC 25 Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Enterprise or its Shareholders
ISAK 21 Perjanjian Konstruksi Real EstateIFRIC 15 Agreements for the Construction of Real Estate
ISAK 22 Perjanjian Konsesi Jasa : PengungkapanSIC 29 Disclosure - Service Concession Arrangements
ISAK 23 Sewa Operasi - InsentifSIC 15 Operating Leases - Incentives
ISAK 24 Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal SewaSIC 27 Evaluating the Substance of Transactions in the Legal Form of a Lease
ISAK 25 Hak Atas Tanah-
ISAK 26 Penilaian Ulang Derifatif MelekatIFRIC 9 Reassessment of Embedded Derivatives
ISAK 27 Pengalihan Aset dari PelangganIFRIC 18 Transfers of Assets from Customers
ISAK 28 Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen EkuitasIFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments
ISAK 29 Biaya Pengupasan Lapisan Tanah dalam Tahap Produksi pada Tambang TerbukaIFRIC 20 Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine
ISAK 30 PungutanIFRIC 21 Levies
ISAK 31 Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13 : Properti Investasi-
ISAK 32 Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan-
ISAK 33 Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di MukaIFRIC 22 Foreign Currency Transactions and Advance Consideration
ISAK 34 Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak PenghasilanIFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments
ISAK 35 Penyajian laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba-

PRODUK & JASA

RISET & KARYA TULIS

KEISLAMAN

PELATIHAN

AKUNTANSI SYARIAH

SERBA SERBI