Rencana Tindak Penerapan SAK Entitas Privat pada BPR

Rencana Tindak Penerapan SAK Entitas Privat pada BPR

GUSTANI.ID - SAK EP akan berlaku efektif 1 Januari 2025 yang akan bersamaan dengan dicabutnya SAK ETAP. Salah satu entitas yang akan terdampak cukup signifkan adalah BPR dan BPRS. OJK selaku regulator sudah melakukan beberapa upaya untuk memastikan kesiapan BPR dalam implementasi SAK EP, baik melalui agenda sosialisasi, FGD, desiminasi, waorkshop, uji coba, dll.

Roadmap Penerapan SAK EP bagi BPR

Tahun 2017 - 2021

  1. Pembahasan Bersama DSAK IAI dan Tim Teknis dengan ditindaklanjuti Surat No.S-40/PB.113/2017
  2. Berbagai pembahasan OJK dengan asosiasi, DSAK IAI, IAPI dan perwakilan BPR
  3. Sosialisasi SAK EP oleh DSAK IAI kepada seluruh pengawas KR/KOJK
  4. Sosialisasi SAK EP oleh DSAK IAI kepada industri BPR/S dan asosiasi BPR/S
  5. Pembentukan Working Group (WG) beranggotakan OJK, IAI, IAPI, Asosiasi, Perwakilan BPR, dan KAP
  6. FGD WG :
  • a. Persiapan Teknologi Informasi BPR d/r Implementasi SAK EP
  • b. Persiapan Kebijakan dan Prosedur BPR d/r Implementasi SAK EP
Tahun 2022

  1. FGD Persiapan Pilot Project dan Uji Coba terkait KK CKPN
  2. Pilot Project Tahap 1 Perhitungan Impairment
  3. Pembahasan Hasil Pilot Project Tahap 1 Perhitungan Penurunan Nilai Aset Keuangan
  4. Pelaksanaan Uji Coba dan Uji Dampak Penurunan Nilai Aset Keuangan Dalam Rangka Kajian SAK EP bagi BPR
  5. Pembahasan PA BPR dan SAK EP bersama satker di OJK dan perwakilan BPR beserta Asosiasi BPR
Tahun 2023-2024
  1. Pemetaan dan Penyusunan Pedoman Akuntansi BPR
  2. Diseminasi dan workshop persiapan implementasi PA BPR terutama terkait penerapan CKPN kepada pengawas kepada 35 KR/KO dan BPR di 13 KR/KO
  3. Gap Analysis dan Model Development termasuk pembentukan metode impairment
  4. Pemantauan rencana tindak BPR
  5. Pengembangan infrastruktur di OJK dan industri
  6. Parallel Run penerapan CKPN
Tahun 2025
  1. Pemberlakuan efektif SAK EP untuk seluruh BPR per 1 Januari 2025
  2. Workshop dan evaluasi berkelanjutan atas implementasi SAK EP


Isu Signifikan 

Hasil FGD yang dilakukan oleh OJK terdapat beberapa isu signifikan yang menjadi konsen BPR dalam implementasi SAK EP, diantaranya:

  • Konsep perhitungan PD dan LGD (pemilihan metode, penetapan kategori signifikan, kecukupan hasil perhitungan)
  • Dampak data historis pasca covid terhadap pembentukan CKPN
  • Konsekuensi CKPN vs PPKA
  • Ketersediaan data untuk perhitungan LGD jika tidak ada data hapus buku
  • Pembentukan pencadangan lebih dini untuk antisipasi pembentukan CKPN yang besar
  • Penyajian kembali atas Laporan Keuangan Tahun 2025
Sedangkan dari sisi IT vendor core banking system, beberapa hal yang perlu menjadi concern:
• Persiapan lebih dini untuk approach vendor IT
• Penetapan kebijakan dan prosedur atas metode yang dipilih oleh BPR
• Pelaksanaan uji coba dan parallel run

Rencana Tindak BPR

Terdapat 4 poin rencana tindak implementasi SAK EP bagi BPR yang perlu dipersiapkan :

1. Infrastruktur Pendukung
  • Data dan informasi perkreditan yang valid dan reliable minimal selama 3 tahun
  • Aplikasi CBS yang dapat mengotomasi perhitungan CKPN baik secara individidual atau kolektif

2. Pengembangan Kompetensi SDM
Diperlukan pemahaman yang memadai mengenai konsep perhitungan CKPN bagi unit kerja terkait (Direksi, Perkreditan, Akunting, dan Pelaporan)

3. Kebijakan dan Prosedur
  • Penyusunan kebijakan dan prosedur perkreditan khususnya terkait pembentukan CKPN termasuk model dan kriteria evaluasi penurunan nilai
  • Penetapan risk management

4. Pementauan terhadap Implementasi
  • Pelaksanaan parallel run minimal selama 6 bulan sebelum implementasi penuh
  • Pemantauan terhadap tambahan beban pencadangan serta dampak terhadap kinerja keuangan

Tahap uji coba penerapan SAK EP bagi BPR yang dibuat oleh OJK adalah sebagai berikut:

• BPR melakukan uji coba perhitungan terhadap:
  1. Perhitungan EIR terhadap dampaknya
  2. Perhitungan CKPN terhadap dampaknya (tambahan cadangan yang dibentuk, indikator financial performance)
  3. BPR menyusun rencana tindak dan target realisasi terkait sistem
• BPR menyampaikan hasil uji coba kepada Pengawas KOJK
• Periode pelaksanaan uji coba:
1. Tahap pengolahan data oleh BPR: Januari 2024
2. Tahap penyampaian hasil uji coba: M1 -M2 Februari 2024
3. Tahap diskusi dengan Pengawas KOJK: M3-M4 Februari 2024

Ada pun timeline lebih detail rencana tindak BPR dalam implementasi SAK EP adalah sebagai berikut:




Rencana Tindak OJK


Sedangkan dari sisi OJK, sebagai regulator menyiapkan infrastruktur pendukung agar implementasi SAK EP bagi BPR berjalan dengan baik, berikut ini rencana tindak OJK:

1. Penyusunan Pedoman Akuntansi
  • Pembahasan dengan satuan kerja OJK, KAP, asosiasi, dan stakeholder lainnya.
  • Penerbitan SEOJK standar akuntansi dan pedoman akuntansi bagi BPR.

2. Penyempurnaan Regulasi terkait
Diperlukan penyelarasan dan penyesuaian terhadap ketentuan yang terdampak antara lain: kualitas aset, permodalan, dll.


3. Infrastruktur Pendukung
  • Capacity building bagi satuan kerja OJK dan recycling bagi BPR secara masif dan intensif.
  • Penyempurnaan infrastruktur pengawasan terkait (APOLO, SIP, penyediaan kertas kerja sementara).
  • Pembahasan dengan vendor IT pada BPR

4. Pemantauan Terhadap Implementasi
  • Koordinasi dengan pengawas KR/KOJK dalam rangka monitoring persiapan dan progress BPR dalam menyiapkan implementasi SAK EP.
  • Parallel run selama 6 bulan sebelum 1 Jan 2025


Semoga bermanfaat !

Sumber: Bahan Presentasi FGD Persiapan Implementasi SAK EP, Departemen dan Pengembangan Perbankan, 2023 



KONSULTASI PENERAPAN CKPN DAN SAK EP PADA BPR, BPRS, KSP, KSPPS BERDASARKAN SAK ENTITAS PRIVAT DAPAT MENGHUBUNGI SAYA DI 082357909050

Model Penurunan Nilai Kredit Berdasarkan SAK Entitas Privat

Model Penurunan Nilai Kredit Berdasarkan SAK Entitas Privat


GUSTANI.ID - Salah satu perbedaan paling signifikan antara SAK EP dan SAK ETAP adalah terkait model penurunan nilai aset keuangan. Pengaturan terkait penurunan nilai aset keuangan pada SAK Entitas Privat (SAK EP) diatur pada Bab 11: Instrumen Keuangan Dasar paragraf 11.21 - 11.32. Salah satu jenis aset keuangan adalah pinjaman yang diberikan seperti kredit yang diberikan oleh BPR dan Koperasi Simpan Pinjam. 

Penurunan nilai adalah suatu kondisi dimana terdapat bukti obyektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal kredit tersebut, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal. 

PPAP vs CKPN

Penurunan nilai kredit dalam SAK ETAP dikenal dengan istilah Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) yang mengacu pada ketentuan regulator. Sedangkan dalam SAK EP menggunakan istilah Cadangan Kerugaian Penurunan Nilai (CKPN). 

PPAP merupakan role based yang mengacu pada POJK 33/2018 menetapkan tarif PPAP sebagai berikut:
  1. Lancar 0,5%
  2. Dalam Perhatian Khusus 3%
  3. Kurang Lancar 10%
  4. Diragukan 50%
  5. Macet 100%
PPAP lebih fokus pada kebutuhan regulator (regulator puposed) dengan kriteria yang hanya berfokus pada kualitas kredit dan jenis agunan yang dapat menajdi pengurang PPAP (one size fits for all). Formula perhitungan PPAP sebagai berikut:

% Kualitas kredit x Baki Debet - Agunan diperhitungkan

Sedangkan CKPN merupakan principle based dimana entitas mengembangkan model berdasarkan hasil evaluasi penurunan nilai, serta lebih fikus pada kebutuhan akuntansi (accounting purposed). Terdapat dua model pendekatan penilaian CKPN yaitu Individual (individual assessment) dan Kolektif (collective assessment)

Kriteria penilaian didasarkan pada bukti obyektif penurunan nilai, tingkat signifikansi, professional judgement, serta risk management. Kriteria penilaian berfokus pada kebutuhan kecukupan pencadangan berdasarkan credit risk (tidak berlaku one size fits for all). Adapun formulasi CKPN, berdasarkan model statistic yang dikembangkan oleh masing-masing BPR.

Evaluasi Penurunan Nilai - Individual

Bank wajib menentukan tingkat signifikansi kredit yang akan dievaluasi secara individual yang disertai dengan dokumentasi yang memadai yang harus dikaji ulang secara periodik. Dalam hal tidak terdapat bukti obyektif penurunan nilai dari kredit yang dievaluasi secara individual, maka kredit tersebut harus dimasukkan ke dalam kategori kredit yang akan dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif. Dalam hal terdapat bukti obyektif penurunan nilai dari kredit yang dievaluasi secara individual namun tidak terdapat kerugian penurunan nilai, maka kredit tersebut tidak dimasukkan ke dalam kategori kredit yang akan dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif. Contoh: ketika debitur berada dalam kondisi macet (tidak ada estimasi arus kas selain arus kas dari agunan), dimana nilai kini arus kas agunan sama dengan atau lebih besar dari nilai tercatat kredit.

Evaluasi secara individual didasarkan pada 2 konsep, yaitu:
a) estimasi jumlah kerugian kredit; dan
b) estimasi jumlah yang dapat diperoleh kembali (recoverable amount).

Estimasi jumlah kerugian kredit didasarkan pada seluruh informasi yang tersedia dan experienced credit judgement, serta memperhatikan berbagai faktor seperti:
  1. kekuatan finansial dan kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajiban (repayment capacity);
  2. jenis dan jumlah agunan;
  3. ketersediaan garansi; dan
  4. prospek usaha debitur di masa datang.
  5. Estimasi jumlah yang dapat diperoleh kembali didasarkan pada identifikasi arus kas masa datang dan estimasi nilai kini dari arus kas tersebut.

Metode Secara individual

Bank dapat menggunakan beberapa teknik untuk mengevaluasi penurunan nilai dan mengukur kerugian penurunan nilai, yaitu:

1) Discounted Cash Flow

Kredit yang telah mengalami penurunan nilai dicatat berdasarkan jumlah yang didiskonto (discounted value) dan bukan berdasarkan nilai buku, karena bank tidak akan dapat memperoleh kembali seluruh jumlah kredit yang telah diberikan kepada debitur. Jumlah yang didiskonto (discounted value) diperoleh dengan mengestimasi arus kas masa datang (mencakup pembayaran pokok dan bunga) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari kredit.

Untuk kredit bersuku bunga tetap, suku bunga kontraktual tidak berubah selama jangka waktu kredit. Oleh karena itu, suku bunga efektif dapat diidentifikasi setelah memperhitungkan seluruh biaya (termasuk perolehan fee) yang dapat diatribusikan secara langsung pada kredit. Suku bunga efektif tersebut tidak berubah dan digunakan untuk mengevaluasi kerugian penurunan nilai kredit.

Untuk kredit bersuku bunga mengambang (variable interest rate), dimana suku bunga kontraktual berubah dari waktu ke waktu bergantung pada suku bunga referensi, maka suku bunga efektif juga dapat berubah.
  • Bank harus menetapkan estimasi kisaran jumlah dan/atau waktu kemungkinan perubahan suku bunga referensi.
  • Namun, penggunaan suku bunga efektif yang berbeda dari waktu ke waktu dapat menyulitkan bank melacak terjadinya kerugian penurunan nilai.
  • Sebagai alternatif, bank dapat menggunakan suku bunga efektif terkini pada saat terdapat bukti obyektif terjadinya penurunan. Suku bunga efektif tersebut dapat digunakan dalam mengevaluasi penurunan nilai selanjutnya.
  • Pendekatan apapun yang digunakan, bank harus menerapkan secara konsisten dalam mengevaluasi penurunan nilai terhadap kredit dengan suku bunga mengambang.

2) Fair Value of Collateral

Kredit yang telah mengalami penurunan nilai juga dapat dicatat berdasarkan jumlah yang dapat diperoleh kembali (recoverable value). Dalam menentukan jumlah kredit yang dapat diperoleh kembali, bank dapat memperhitungkan arus kas masa datang dari pengambilalihan agunan, yaitu jika memenuhi salah satu kondisi berikut:
  • Kredit bersifat collateral dependent, yaitu jika pelunasan kredit hanya bersumber dari agunan;
  • Sulit untuk menentukan jumlah dan saat penerimaan arus kas masa datang yang berasal dari pokok kredit dan/atau bunga dengan andal; dan/atau
  • Pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan aspek legal pengikatan agunan.
Bukti terbaik dari nilai wajar agunan adalah berdasarkan kuotasi harga di pasar aktif.
  • jika tidak tersedia kuotasi harga agunan di pasar aktif, maka bank dapat menggunakan harga dari transaksi terkini atas agunan serupa; dan
  • jika tidak tersedia harga dari agunan yang serupa, maka bank dapat menggunakan teknik penilaian yang andal.
Bank harus menggunakan informasi yang tersedia untuk mengestimasi nilai wajar agunan seakurat mungkin, termasuk perkiraan waktu realisasi atau penjualan agunan tersebut. Nilai agunan yang dapat diperhitungkan adalah nilai yang terendah antara nilai wajar dan nilai pengikatan agunan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengestimasi nilai wajar agunan antara lain:
  1. Penunjukkan pihak independen (baik pihak internal bank maupun lembaga penilai) yang akan melakukan penilaian agunan;
  2. Identifikasi taksiran biaya yang terkait dengan penjualan agunan, misalnya legal costs;
  3. Identifikasi nilai agunan yang dapat direalisasi setelah memperhitung kan taksiran biaya penjualan;
  4. Penetapan waktu penjualan/realisasi agunan; dan
  5. Penetapan nilai kini dari hasil penjualan/realisasi agunan dalam hal terdapat jeda waktu (time lag) antara tanggal penentuan nilai wajar dan waktu penjualan/realisasi agunan.
Beberapa standar minimum yang harus dipenuhi dalam melakukan estimasi nilai wajar agunan mencakup:
  1. Deskripsi mengenai proses penilaian (appraisal process) yang dilakukan;
  2. Rincian penyesuaian terhadap harga penilaian (appraisal value), misalnya haircut/diskon atau estimasi biaya penjualan agunan;
  3. Penjelasan mengenai bagaimana bank memperoleh estimasi nilai wajar; dan
  4. Dokumentasi mengenai kualifikasi, keahlian, dan independensi perusahaan penilai (appraisal company).

3) Observable Market Price

Dalam kondisi dimana jumlah dan periode arus kas masa datang tidak dapat dipastikan dan kuotasi harga kredit di pasar aktif dapat diobservasi melalui informasi dan data pasar, maka harga pasar tersebut dapat digunakan sebagai nilai wajar kredit dengan memperhitungkan perkiraan waktu realisasi atau penjualan kredit tersebut. Pendekatan ini dapat digunakan untuk mengukur kerugian penurunan nilai, misalnya untuk kredit commercial real estate, dimana informasi dan data mengenai harga pasar properti tersebut tersedia setiap saat. Jika pendekatan ini digunakan, bank harus memiliki informasi yang lengkap mengenai jumlah, sumber informasi dan tanggal atas harga pasar tersebut.

Contoh CKPN Individual - Discounted Cash Flow

Outstanding kredit: Rp 100.000.000.000
Tenor: 24 bulan
Jenis kredit: investasi pembelian mesin
Bunga: 15% per annum
Provisi: 1% atau Rp 100.000.000
Angsuran pokok: semesteran
Angsuran bunga: bulanan
Biaya transaksi: Rp 20.000.000


Berdasarkan evaluasi periodik yang dilakukan bank, pada akhir September 2022 terdapat bukti obyektif terjadinya penurunan nilai kredit, yaitu kegagalan debitur membayar kewajiban bunga pada tanggal 30 September 2022. Berdasarkan bukti obyektif tersebut, bank melakukan kembali estimasi arus kas masa datang yang mungkin akan diperoleh yang selanjutnya didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal untuk memperoleh nilai kini atas arus kas tersebut. Selisih kurang antara nilai tercatat kredit sebelum terdapat bukti obyektif penurunan nilai dan nilai kini estimasi arus kas masa datang merupakan cadangan kerugian penurunan nilai yang harus dibentuk.


EVALUASI PENURUNAN NILAI - KOLEKTIF

Evaluasi penurunan nilai terhadap kelompok kredit dilakukan berdasarkan estimasi arus kas kontraktual masa datang dan tingkat kerugian historis (historical loss rate atau historical net charge-off rate) dari kelompok kredit. Penetapan tingkat kerugian historis dapat dilakukan dengan menggunakan metode statistik berdasarkan internal loan grades masing-masing bank. 

Perhitungan tingkat kerugian historis secara statistik menggunakan parameter berikut:




Probability of Default, yaitu tingkat kemungkinan kegagalan debitur memenuhi kewajiban, yang dapat diukur berdasarkan beberapa pendekatan, antara lain Migration Analysis, Roll Rates, Vintage Analysis, dan Default Rate. Umumnya yang digunakan adalah metode migration analysisi dan roll rate.

Roll Rates Analysis menggunakan internal loan grading system. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan menganalisis tingkat kerugian kredit pada setiap periode tunggakan (deliquency stage). Selanjutnya, tingkat Probability of Default (PD) dan Loss Given Default (LGD) dihitung berdasarkan asumsi bahwa pada kondisi hapus buku, PD dan LGD adalah sebesar 100% atau tidak akan tertagih (default). Namun, apabila berdasarkan data historis dapat diestimasi secara andal, bahwa bank dapat menagih sebagian porsi kredit yang sudah dihapusbuku (write-off) dimaksud, maka persentase PD dan LGD untuk kredit tersebut harus dikurangi dengan persentase tingkat pengembalian (recovery rate). Selanjutnya, tingkat PD dan LGD pada kondisi hapus buku tersebut digunakan untuk menghitung tingkat kerugian pada setiap periode tunggakan.

Dalam Roll Rates/Net Flow beberapa hal yang perlu diperhatikan:
  • Tingkat kemungkinan debitur gagal memenuhi kewajiban dilihat dari perpindahan kredit ke bucket yang lebih buruk dari bulan ke bulan selama periode waktu tertentu. Untuk mendapat nilai yg tidak bias bank dapat menggunakan 3 tahun periode data.
  • Pertama, bank harus menetapkan bucket berdasarkan jumlah hari tunggakan misalnya kredit dengan 0 hari tunggakan, 1 -30 hari tunggakan, 31 -60 hari tunggakan, dst sampai dengan bucket terburuk dalam portofolio kredit.
  • Bank juga perlu memetakan perpindahan kredit sampai dengan kredit tersebut dilakukan hapus buku untuk melihat behavior dari setiap kategori berdasarkan risiko atau karakteristik kredit serupa
  • Mekanisme perhitungan dilakukan dengan perkalian antara bucket yg lebih baik pada periode t dengan bucket yg lebih buruk pada periode t+1 secara kumulatif.
  • Probability of Default maksimal bernilai 100%

Migration Analysis menggunakan internal loan grading system (rating system) dan bukan berdasarkan pengalaman kerugian sebagaimana halnya pendekatan Historical Loss Rate. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisa tingkat migrasi outstanding kredit dari grade tertinggi ke grade terendah.

Migration Analysis
  • Tingkat kemungkinan debitur gagal memenuhi kewajiban dilihat dari perpindahan kredit ke bucket yang lebih buruk dari tahun tertentu ke 1 tahun berikutnya. Untuk mendapat nilai yg tidak bias bank dapat menggunakan 3 tahun periode data.
  • Praktik secara umum, bank menetapkan bucket berdasarkan kualitas kredit yaitu kualitas 1 s.d. 5, data hapus buku, dan data penerimaan kredit.
  • Mekanisme perhitungan PD menggunakan perkalian joint probability untuk sebuah bucket berbasis pada transition rate yang berada pada bucket yang lebih buruk di bawah bucket yang akan dihitung PDnya
  • PD yang akan digunakan untuk perhitungan CKPN adalah rata-rata PD yang diperoleh dari transisi historis di masing-masing bucket.
  • Probability of Default maksimal bernilai 100%

Loss Given Default, yaitu besarnya tingkat kerugian yang diakibatkan kegagalan debitur memenuhi kewajiban, yang dapat diukur berdasarkan beberapa pendekatan, antara lain Expected Recoveries, Collateral Shortfall, dan Loss on Disposal.

Expected Recoveries
Metode ini didasarkan pada rata-rata tingkat pengembalian (recovery rate) yang didapat dari kredit yang telah mengalami default/hapus buku.

Langkah-langkah:
  1. Kumpulkan data hapus buku dan tingkat pengembalian yang berhasil ditagih oleh bank
  2. Recovery rate = tingkat pengembalian/total hapus buku
  3. LGD = 1 – recovery rate
Collateral Shortfall
Metode ini didasarkan pada rata-rata tingkat penjualan agunan yang didapat dari kredit yang telah default termasuk proyeksi nilai agunan untuk kredit default yang akan diselesaikan dengan penjualan agunan.
Apabila tingkat penjualan agunan lebih kecil dari jumlah kredit yang harus diselesaikan, maka selisihnya merupakan kerugian bagi bank (LGD).


KONSULTASI SEPUTAR PENERAPAN CKPN PADA BPR, BPRS, KSP, KSPPS BERDASARKAN SAK ENTITAS PRIVAT DAPAT MENGHUBUNGI SAYA DI 082357909050
Implementasi SAK Entitas Privat pada BPRS

Implementasi SAK Entitas Privat pada BPRS


GUSTANI.COM - Tanggal 16 Oktober 2023 saya berkesempatan untuk menjadi narasumber dalam agenda FGD BPRS yang diadakan oleh Mitrasoft di Hotel Grand Rohan Yogyakarta. Materi yang saya sampaikan terkait implementasi SAK Entitas Privat pada BPRS. 

Berdasarkan SEOJK 9/SEOJK.03/2015 tentang Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia bagi BPRS, dijelaskan bahwa kebijakan akuntansi BPRS mengacu pada SAK ETAP dan SAK Syariah. Sehingga BPRS termasuk salah satu entitas yang akan terdampak dengan pergantian SAK ETAP ke SAK EP per 1 Januari 2025 nanti.

Perubahan paling signifikan dari penerapan SAK EP pada BPRS adalah terkait kebijakan akuntansi untuk pembiayaan yang diberikan sebagai salah satu jenis instrumen keuangan, terutama pada pembiayaan murabahah. Pengaturan terkait instrumen keuangan dibahas dalam Bab 11 & 12 dalam SAK EP. Sedangkan dalam SAK Syariah, Akuntansi Murabahah diatur dalam PSAK 102, ISAK 101, dan ISAK 102. 

SAK EP mensyaratkan seluruh instrumen keuangan dasar menggunakan metode biaya perolehan diamortisasi. Biaya perolehan diamortisasi atas aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah di mana aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara jumlah awal dan jumlah jatuh temponya, dan dikurangi (secara langsung atau menggunakan akun penyisihan) penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih. 

Metode suku bunga efektif adalah metode perhitungan biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset keuangan atau liabilitas keuangan) dan pengalokasian penghasilan bunga atau beban bunga selama periode relevan.

Dalam ISAK 101, Metode pengakuan pendapatan murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan dan tidak terpapar risiko yang signifikan terkait kepemilikan persediaan, maka pendapatan murabahah neto diamortisasi dan diakui selama masa akad dengan tingkat pengembalian yang konstan antara arus kas yang dikeluarkan oleh penjual dan arus kas yang diterima oleh penjual berdasarkan ketentuan dalam akad. 

Metode pengakuan pendapatan murabahah dalam ISAK 101 sama dengan metode suku bunga efektif dalam SAK EP dimana pendapatan murabahah diamortisasi menggunakan tingkat margin efektif selama masa akad. Dalam SAK ETAP pengakuan pendapatan murabahah diakui secara proporsional, dimana pendapatan administrasi diakui secara garis lurus selama masa akad. 

Perubahan signifikan lainnya dari implementasi SAK EP pada BPRS adalah terkait metode penurunan nilai aset keuangan. Dalam SAK ETAP penurunan nilai menggunakan metode Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang mengacu pada ketentuan regulator (rule based). Sedangkan dalam SAK EP penurunan nilai aset keuangan menggunakan metode Cadangan Kerugaian Penurunan Nilai (CKPN) yang lebih Principle Based yaitu entitas mengembangkan model berdasarkan hasil evaluasi penurunan nilai, baik secara individual maupun kolektif. 

Diskusi seputar implementasi SAK Entitas Privat dan SAK Syariah pada BPRS, LKMS, atau KSPPS dapat menghubungi saya di SINI


Dokumentasi Kegiatan FGD BPRS di Yogya






Syiar Bulan Maulid: Menjadi umat yang dirindukan Rasulullah

Syiar Bulan Maulid: Menjadi umat yang dirindukan Rasulullah



GUSTANI.ID - Dalam sebuah riwayat diceritakan suatu hari, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam tengah duduk bersama para sahabat. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, dan beberapa sahabat lainnya. Sejurus kemudian Rasulullah bertanya pada para sahabat yang duduk mengelilingi beliau, “Wahai sahabatku, tahukah kalian siapa hamba Allah yang paling mulia di sisi-Nya?”

Setelah terdiam sejenak, seorang sahabat berkata menjawab, “Para Malaikat ya Rasulullah, merekalah yang mulia.” Rasulullah menjawab: “Ya, para Malaikat itu mulia, mereka senantiasa bertasbih dan beribadah kepada Allah, tetapi bukan itu yang kumaksud.”

Semua terdiam. Lalu, seorang sahabat berkata: “Ya Rasulullah, tentu para nabi.”

Rasulullah tersenyum, lalu b.erkata, “Ya, para nabi itu mulia, mereka adalah utusan Allah. Mereka itu mulia. Tetapi ada lagi yang lain.”

Lagi-lagi para sahabat terdiam. Lalu salah seorang sahabat berkata :”Apakah kami sahabatmu yang mulia itu? ”

Kembali Rasulullah tersenyum, lalu berkata, “Tentulah kalian mulia. Kalian dekat denganku. Kalian membantu perjuanganku. Tetapi bukan itu maksudku.”

Para sahabat terdiam, mereka tidak mampu berkata apa-apa lagi. Rasulullah pun menundukkan wajahnya, air matanya membasahi kedua pipinya. Para sahabat bertanya, “Mengapa engkau menangis ya Rasulullah?”

Perlahan-lahan Rasulullah mengangkat wajahnya, terlihat air matanya berlinang membasahi pipi dan janggutnya. Lalu beliau berkata : “Wahai sahabatku, tahukah kalian siapa yang mulia itu? Mereka adalah manusia-manusia yang lahir jauh setelah wafatku nanti. Mereka begitu mencintai Allah. Tahukah kalian, mereka itu tak pernah memandangku. Mereka tidak pernah melihat wajahku. Mereka hidup tidak dekat dengan aku seperti kalian. Tetapi mereka begitu rindu kepadaku. Dan saksikanlah wahai para sahabatku semuanya, akupun rindu kepada mereka. Mereka yang mulia itu, mereka itulah ummatku.” Usai mengucapkan itu, Rasulullah meneteskan air matanya kembali. Dan para sahabatpun ikut menangis dalam suasana haru.

Akan kah kita termasuk umat nabi Muhammad yang mulia tersebut ?

Bulan Rabiul awal ini hendaknya kita jadi sebagai momentum untuk menumbuhkan kembali semangat cinta kepada Rasulullah SAW. Rabiulawal yang merupakan bulan ketiga dari kalender Hijriyah adalah bulan yang istimewa bagi umat Islam. Pada bulan itu telah lahir manusia paling agung, pemimpin para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad saw. Para ulama sepakat, beliau dilahirkan pada hari Senin (Muslim, No. 1162) pada Tahun Gajah dan menurut pendapat yang masyhur, Rasulullah saw. dilahirkan pada tanggal 12 Rabiulawal. Itu sebabnya, sebagian umat Islam menamakan bulan ini sebagai Bulan Maulid. Pada bulan ini, Rasulullah saw. sampai di Madinah dari perjalanan hijrahnya dan pada bulan ini pula beliau wafat. Maka, sangat baik jika bulan ini dijadikan sebagai momen agar umat Islam lebih dekat dengan nabinya dengan mengenal dan mempelajari sirah nabi yang agung dan menjadikannya sebagai teladan, meskipun seharusnya hal itu dilakukan pada setiap waktu.

Berikut ini beberapa hal yang mesti kita kuatkan agar kecintakan kita kepada Rasulullah SAW semakin tertanam kuat dalam hati, ucapakn, dan tindakan kita.

1. Toleransi atas perbedaan 'urf di bulan maulid

Bertoleransi dengan berlapang dada dan bertutur kata yang baik terhadap perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang peringatan Maulid Nabi saw. Terjadinya perbedaan pendapat itu menunjukkan bahwa ia merupakan persoalan furuk (cabang) di dalam agama. Para ulama menegaskan bahwa tidak boleh saling mengingkari dalam perkara furuk yang masih diperselisihkan, pengingkaran hanyalah pada perkara yang menyelisihi sudah ijma’. (An-Nawawi, (1392), Syarh Shahih Muslim, 2/23) dan bukanlah termasuk wilayah inkarul munkar. Kaidahnya berbunyi: la inkara fi masaili al-ijtihadi (nahi mungkar tidak berlaku dalam persoalan ijtihadi) (Al-Kanani, (2013), Al-Fawaid: 354). Maka dalam hal ini berlaku kaidah emas: “Kita saling membantu dalam persoalan yang disepakati dan saling toleran ketika berbeda pendapat.” (Rasyid Ridha, (1358), Al-Manar: 35)

2. Kenali dan Cintai Rasulullah SAW

Mempelajari kehidupan Rasulullah saw. untuk menumbuhkan rasa cinta kepadanya dengan membaca buku-buku sirah dan mengikuti berbagai kajian tentangnya. Di antara buku-buku yang penting untuk dibaca adalah Asy-Syamailul Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi, Nurul Yaqin karya Syekh Muhammad al-Khudhari Bek, Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, Fiqhus Sirah karya Syekh Muhammad Al-Ghazali, dan Fiqhus Sirah An-Nabawiyah karya Syekh Said Ramadan Al-Buthi. Kecintaan kepada Nabi saw. sangat penting karena menjadi ukuran kesempurnaan iman dan harapan mendapatkan surga. Abdullah bin Hisyam berkata:

Kami bersama Rasulullah saw. Ketika itu, beliau memegang tangan Umar bin Khattab. Lalu Umar berkata, “Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku sendiri.” Rasulullah saw. bersabda, “Tidak, demi (Allah) yang jiwaku ada di dalam genggaman tangan-Nya, (imanmu belum sempurna) hingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri.” Lalu, Umar berkata, “Sekarang, demi Allah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri.” Rasulullah saw. bersabda, “Sekarang wahai Umar, (imanmu telah sempurna)” (HR Bukhari No.6632)

3. Teladani

Berupaya meneladani Rasulullah saw. pada semua aspek kehidupan yang pernah dilaluinya baik dalam urusan ibadah, keluarga, mu’amalah maaliyah (seperti utang piutang, jual beli, pinjam meminjam, dan lainnya), akhlak, bekerja, bertetangga, bermasyarakat, dan sosial-politik, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan cinta-Nya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًاۗ


Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah.

Al-Aḥzāb [33]:21

4. Menghidupkan Sunnah

Menghidupkan sunah Nabi saw. dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, apalagi di tengah kondisi akhir zaman yang penuh fitnah dan perpecahan. Hal ini memiliki keutamaan yang sangat agung, sebagaimana hadits Abu Tsa’labah al-Khusyani bahwa Rasulullah saw bersabda:

“... Sesungguhnya di belakang kalian akan ada suatu masa di mana kesabaran saat itu laksana memegang bara api, orang yang beramal saat itu sama seperti pahala limapuluh orang yang melakukan seperti amalan kalian." Abdullah bin Al Mubarak berkata, “Selain riwayat 'Utbah ada tambahan bagiku”: Dikatakan, "Wahai Rasulullah, pahala limapuluh orang dari kami atau dari mereka?" Beliau menjawab, "Bahkan pahala limapuluh orang dari kalian." (At-Tirmidzi, No. 3058, Bab Min Suratil Maidah, Abu Isa (At-Tirmidzi) berkata: hasan)

5. Membela Rasulullah

Membela Rasulullah saw dari berbagai tuduhan, fitnah, dan celaan dengan cara yang ilmiah, cerdas, dan santun. 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰۤىِٕثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْۗ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ  ۙاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ࣖ


(Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka.288) Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur’an), mereka itulah orang-orang beruntung.

Al-A‘rāf [7]:157

6. Perbanyak Shalawat

Memperbanyak bacaan shalawat kepadanya, baik shalawat mutlak (tidak terkait situasi tertentu) maupun shalawat muqayyad (terkait kondisi tertentu).

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰۤىِٕكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّۗ  يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا 

Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya berselawat untuk Nabi.620) Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya.621)

Al-Aḥzāb [33]:56


Demikianlah beberapa hal yang perlu kita lakukan di bulan Rabiul awal ini, semoga kita termasuk umat Rasulullah yang senantiasa merindukan dan dirindukan oleh Rasulullah SAW hingga kita kelak akan mendapatkan syafaatnya. AMIIN.

Akuntansi Kredit/Pembiayaan versi SAK Entitas Privat: Pelatihan untuk BPR Wilayah Jawa Timur

Akuntansi Kredit/Pembiayaan versi SAK Entitas Privat: Pelatihan untuk BPR Wilayah Jawa Timur

GUSTANI.ID - Tanggal 28 - 29 Agustus 2023 saya berkesempatan menjadi narasumber dalam Pelatihan SAK Entitas Privat untuk BPR - BPR di Wilayah Jawa Timur yang diadakan oleh PT Inti Sistim Sarana Sejahtera. Pelatihan dilaksanakan di Surya Hotel & Cottages Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. 


Isu penerapan SAK Entitas Privat (SAK EP) saat ini memang sedang hangat - hangatnya karena akan menggantikan SAK ETAP per 25 Januari 2025. Salah satu entitas yang akan terdampak signifikan adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BPR berdasarkan Pedoman Akuntansi BPR yang dikeluarkan oleh BI pada tahun 2010 mengacu pada SAK ETAP, sedangkan BPRS melalui PAPSI BPRS tahun 2015 yang diterbitkan OJK juga mengacu pada SAK ETAP. 

Dengan digantinya SAK ETAP ke SAK EP, maka acuan pedoman akuntansi untuk BPR/BPRS akan berubah. Saat ini OJK belum mengeluarkan pedoman akuntansi untuk BPR/BPRS yang mengacu pada SAK EP. 

Dampak Penerapan SAK EP pada BPR/BPRS

Perubahan signifikan perlakuan akuntansi BPR/BPRS dari SAK ETAP ke SAK EP terdapat pada transaksi Kredit atau pembiayaan yang diberikan. Pada SAK ETAP tidak dibahas secara spesifik perlakuan akuntansi kredit/pembiayaan yang diberikan, dimana pada SAK ETAP tidak ada bab yang membahas instrumen keuangan. Secara teknis perlakuan akuntansi kredit/pembiayaan yang diberikan dibahas pada PA BPR/PAPSI BPRS. Sedangkan di SAK EP terdapat 1 bab khusus yang membahas Instrumen Keuangan, yaitu Bab 11. 

Bab 11: Instrumen Keuangan Dasar mengatur perlakuan akuntansi untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan. Perlakuan akuntansi instrumen keuangan pada SAK EP mirip dengan perlakuan akuntansi pada PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Sehingga pada par 11.2 SAk EP mamberikan pilihan kebijakan akuntansi untuk instrumen keuangan dapat mengacu pada SAK EP bab 11 atau PSAK 55.

Kredit/Pembiayaan yang diberikan termasuk jenis aset keuangan yang dalam SAK EP Bab 11 mensyaratkan menggunakan model biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif. Selain pada aspek pengakuan dan pengukuran, perbedaan signifikan lainnya adalah terkait metode perhitungan penurunan nilai kredit/pembiayaan yang akan menggunakan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang dapat menggunakan pendekatan kolektif atau individual. 






DISKUSI SEPUTAR SAK ENTITAS PRIVAT PADA BPR/BPRS ATAU KOPERASI SERTA KEBUTUHAN CORE BANKING SYSTEM (CBS) HUBUNGI SAYA DI 082357909050

8 Prinsip Keuangan Berkelanjutan

8 Prinsip Keuangan Berkelanjutan

GUSTANI.ID - Sesuai POJK Keuangan Berkelanjutan, dalam implementasi Keuangan Berkelanjutan, bank secara bertahap harus mengadopsi dan menginternalisasikan 8 (delapan) prinsip Keuangan Berkelanjutan ke dalam visi, misi, rencana strategis, dan program kerja. Implikasinya, bank tidak lagi menjalankan strategi dan operasi bisnis dengan cara business as usual (BAU) tetapi dijalankan sebagai bagian dari implementasi Keuangan Berkelanjutan. Dengan demikian, diperlukan interpretasi makna praktis dari 8 (delapan) prinsip Keuangan Berkelanjutan untuk memudahkan bank dalam mengadopsi dan menginternalisasi prinsip-prinsip tersebut. 

Makna praktis prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan yang tertuang dalam POJK Keuangan Berkelanjutan sebagai berikut:

1. Prinsip Investasi Bertanggung Jawab

Investasi bertanggung jawab (responsible investment) adalah pendekatan investasi yang mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola dalam keputusan investasi. Dengan demikian bank dapat mengelola risiko secara lebih baik dan menghasilkan keuntungan jangka panjang yang berkelanjutan. Prinsip ini berlaku untuk penghimpunan dan penyaluran dana yang mempertimbangkan peningkatan keuntungan ekonomi, kesejahteraan sosial, kualitas lingkungan hidup, dan penegakan tata kelola sebagai tujuan akhir. Penerapan prinsip ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi keuangan, struktur, dan kompleksitas masing-masing bank. Ukuran praktisnya adalah alokasi aset dan kewajiban bank yang mempertimbangkan dampak risiko ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola.

2. Prinsip Strategi dan Praktik Bisnis Berkelanjutan

Dalam menerapkan prinsip ini, setiap bank harus menetapkan dan menerapkan strategi dan praktik bisnis berkelanjutan pada setiap pengambilan keputusan. Bank menekankan pencapaian tujuan jangka panjang dan penetapan strategi jangka pendek yang merupakan bagian dari upaya pencapaian tujuan jangka panjang. Strategi dan praktik bisnis dimaksud meliputi visi, misi, struktur organisasi, rencana strategis, standar prosedur operasional, program kerja sampai pada penetapan faktor risiko dalam penghimpunan atau penyaluran dana.

3. Prinsip Pengelolaan Risiko Sosial dan Lingkungan Hidup

Setiap bank harus memiliki prinsip kehati-hatian dalam mengukur risiko sosial dan lingkungan hidup dari aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana. Aktivitas tersebut termasuk identifikasi, pengukuran, mitigasi, pengawasan, dan pemantauan. Risiko sosial dan lingkungan hidup dalam aktivitas bank mencakup dampak sosial dan lingkungan hidup yang bersifat negatif dari proyek atau kegiatan yang dibiayai.

4. Prinsip Tata Kelola

Penegakan tata kelola bagi bank diterapkan melalui manajemen dan operasi bisnis yang mencakup, antara lain transparansi, akuntabel, bertanggung jawab, independen, profesional, setara dan wajar.

5. Prinsip Komunikasi yang Informatif

Setiap bank harus menyiapkan dan menyediakan laporan yang informatif mencakup strategi, tata kelola, kinerja dan prospek perusahaan/lembaga. Laporan harus mudah dipahami, dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan melalui media komunikasi yang efektif dan dapat dijangkau oleh seluruh pemangku kepentingan. Pelaporan yang wajib disusun oleh bank adalah RAKB dan Laporan Keberlanjutan. .

6. Prinsip Inklusif

Setiap bank harus berupaya untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan produk dan/atau jasa sehingga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk yang belum memiliki akses terhadap produk dan/atau jasa perbankan. Jenis produk dan/atau jasa perbankan yang ditawarkan diharapkan mencakup seluruh sektor ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan kebijakan pemerintah.

7. Prinsip Pengembangan Sektor Unggulan Prioritas

Dalam menetapkan prioritas sektor, setiap bank harus mempertimbangkan sektor-sektor unggulan prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang (RPJMN dan RPJP). Hal ini dilakukan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk penanganan perubahan iklim.

8. Prinsip Koordinasi dan Kolaborasi

Dalam rangka menyelaraskan strategi/kebijakan, peluang bisnis, dan inovasi produk dengan kepentingan nasional, bank berpartisipasi aktif dalam forum/kegiatan/kerjasama terkait Keuangan Berkelanjutan, baik dalam tingkat regional/nasional/lokal.


Sumber: Pedoman Teknis Bagi Bank Terkait Implementasi POJK No. 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik

Kaji Ulang 5 Perda Kab. Majalengka Terkait Desa dan Dana Bergulir Pemerintah Daerah

Kaji Ulang 5 Perda Kab. Majalengka Terkait Desa dan Dana Bergulir Pemerintah Daerah

GUSTANI.ID - Tanggal 24 - 25 Juli 2023 bertempat di Hoten Aston Cirebon, tim LPPM STEI Al - Ishlah Cirebon kembali dipercaya oleh BAPEMPERDA Kab. Majalengka untuk melakukan kaji ulang atas beberapa Perda yang dianggap perlu untuk dikaji. Perda yang dikaji ulang pada kesempatan kali ini terdiri dari 5 Perda yang terkait dengan Desa dan Dana Bergulir Pemerintah Daerah Kab. Majalengka, yaitu:

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan 
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Antar Desa Dan Kerjasama Desa Dengan Pihak Ketiga 
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa 
  4. Peraturan Daerah Nomor  4 Tahun 2005 Tentang Pungutan Desa   
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Majalengka

Berdasarkan kajian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka, maka ada dua permasalahan terkait dengan keberlakuan Perda tersebut seiring dengan diundangkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait di tingkat nasional, yaitu:
  1. Apa saja dasar hukum yang dijadikan rujukan lima Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka tersebut yang perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional ?
  2. Apa saja substansi aturan yang terdapat dalam lima Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka tersebut yang sudah tidak sesuai dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang diundangkan setelah berlakunya perda ini ?
Hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Kabupaten Majalengka untuk melakukan peninjauan atau perubahan terhadap lima Perda Kabupaten Majalengka tersebut, khususnya terhadap dua permasalahan yang mendasar tersebut di atas.





KUNSULTANSI SEPUTAR NASKAH AKADEMIK RAPERDA DAN KAJI ULANG PERDA DAPAT MENGHUBUNGI 082357909050

PRODUK & JASA

KOLOM SYARIAH

KEISLAMAN

SERBA SERBI

AKTIVITAS PELATIHAN

AUDITING

AKUNTANSI SYARIAH

SEPUTAR AKUNTANSI