Metode Perhitungan CKPN BPRS Berdasarkan PSAK 414: Catatan Workshop CKPN di Bukittinggi

Pada 15–16 Oktober 2026, saya menjadi narasumber Focus Group Discussion "Implementasi SAK EP dan Perhitungan CKPN" bagi BPR Syariah se-Sumatera Barat di Grand Rocky Hotel Bukittinggi, yang diselenggarakan PT Mitrasoft Global Perdana bersama HIMBARSI Sumatera Barat. Hari kedua sepenuhnya kami pakai untuk workshop perhitungan CKPN dengan kertas kerja.

Pertanyaan yang paling sering muncul dari peserta bukan lagi "apa itu PSAK 414", melainkan "bagaimana cara menghitungnya?". Karena itu, tulisan ini saya fokuskan pada metode perhitungan CKPN yang dibahas di workshop, lengkap dengan contoh angkanya. Rujukan utamanya adalah PSAK 414 dan materi Pedoman CKPN BPR Syariah dalam Rancangan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) bagi BPR Syariah dari OJK, yang nantinya akan mencabut SEOJK Nomor 9/SEOJK.03/2015. PSAK 414 berlaku efektif 1 Januari 2027, jadi BPRS perlu mulai mencoba menghitung dari sekarang.

Foto bersama peserta FGD Implementasi SAK EP dan Perhitungan CKPN, Bukittinggi.

Gambaran Umum: Individual atau Kolektif?

Sebelum masuk ke rumus, ada tiga hal dasar yang perlu dipahami:

• Level evaluasi ditentukan oleh ambang signifikansi. Aset yang nilainya sama atau di atas jumlah signifikan dievaluasi secara individual; di bawahnya dievaluasi secara kolektif. Ambang ditetapkan sendiri oleh BPRS dalam kebijakannya, misalnya plafon di atas Rp1 miliar atau 25 nasabah terbesar.
• CKPN hanya dibentuk bila ada bukti objektif penurunan nilai. Berbeda dengan BPR konvensional, bila tidak ada bukti objektif, BPRS tidak mengakui kerugian penurunan nilai dan tidak membentuk CKPN.
• Tanpa nilai waktu atas uang. PSAK 414 tidak mendiskontokan arus kas. Inilah pembeda utama dari model penurunan nilai konvensional.

Langkah sebelum menghitung: pengelompokan, signifikansi, dan aset baik

Menurut materi Pedoman CKPN BPR Syariah, perhitungan baru dilakukan pada tahap keenam dari enam tahap evaluasi. Tiga tahap sebelumnya sangat menentukan hasil hitungan:

• Aset baik tidak dihitung. Penempatan pada bank lain yang dijamin penuh LPS tidak dibentuk CKPN. Untuk penempatan yang melebihi penjaminan LPS, BPRS menghitung berdasarkan data historis kerugian penempatan; bila data historisnya tidak ada, BPRS dapat tidak membentuk CKPN. Surat berharga yang diterbitkan Pemerintah Indonesia dibentuk CKPN nihil. Sementara itu, aset tanpa tunggakan lebih dari 7 hari dan tidak pernah direstrukturisasi tidak otomatis bebas CKPN: BPRS tetap menilai ada tidaknya bukti objektif dan data historis kerugiannya.
• Pengelompokan berdasarkan kesamaan risiko kredit. Dasarnya bisa per jenis akad (murabahah, istishna, ijarah, qardh, dan seterusnya) atau per kelompok akad (jual beli, bagi hasil, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, lainnya). Kelompok ini dapat dipecah lagi menjadi sub-kelompok, misalnya per jenis penggunaan (modal kerja, investasi, konsumtif) atau per kantor cabang. Kriteria lain yang boleh dipakai antara lain peringkat risiko, jenis agunan, sisa jatuh tempo, industri, lokasi geografis, dan rasio finance-to-value. Setiap sub-kelompok kolektif memerlukan PD, LGD, dan EAD sendiri.
• Signifikansi dinilai setelah pengelompokan. Pada BPRS, signifikansi dinilai per akad atau per rekening, bukan per debitur seperti di BPR konvensional, kecuali BPRS menetapkan beberapa fasilitas sebagai satu kesatuan risiko (misalnya dijamin agunan yang sama). Ambang signifikansi harus mempertimbangkan materialitas dan kapasitas evaluasi individual, agar tidak terlalu banyak aset dievaluasi individual yang justru menimbulkan bias.

Satu catatan penting dari pedoman: untuk aset yang dinilai secara individual, BPRS mungkin menemukan indikasi penurunan nilai; sedangkan untuk aset yang dinilai secara kolektif, BPRS kemungkinan besar menemukan indikasi penurunan nilai, misalnya dari tren tunggakan pada kelompok aset serupa. Karena itu, perhitungan kolektif dengan PD × LGD × EAD tetap menjadi bagian terbesar pekerjaan CKPN di BPRS.

Metode 1: Perhitungan Individual

Untuk aset yang signifikan, CKPN dihitung dari selisih antara arus kas neto yang seharusnya diterima sesuai akad dan arus kas neto yang diperkirakan diterima. Arus kas neto yang diperkirakan diterima dapat berasal dari dua sumber:

1. Penjualan agunan (collateral shortfall) — bila pemulihan diperkirakan melalui eksekusi agunan. Nilai agunan yang dipakai adalah nilai likuidasi (nilai jual cepat) yang dapat dieksekusi, dikurangi biaya pelepasan, bukan nilai pasar.
2. Pembayaran angsuran berdasarkan kesepakatan restrukturisasi — bila nasabah masih memiliki kemampuan membayar dan pembiayaannya direstrukturisasi. Arus kas yang diperkirakan diterima adalah jumlah angsuran sesuai jadwal restrukturisasi yang realistis dapat dibayar nasabah.

Karena PSAK 414 tidak menggunakan nilai waktu atas uang, arus kas dari kedua sumber tersebut tidak didiskontokan; yang dibandingkan adalah jumlah nominalnya.

Contoh A: arus kas dari penjualan agunan

Per 31 Desember 20x1, piutang murabahah Rp4 miliar dengan margin ditangguhkan Rp1 miliar. Agunan bernilai pasar Rp3,3 miliar, nilai likuidasi Rp2,5 miliar, dan biaya pelepasan Rp200 juta.

Arus kas neto yang seharusnya diterima (Rp4 miliar – Rp1 miliar)	Rp3.000.000.000
Nilai likuidasi agunan	Rp2.500.000.000
Dikurangi: biaya pelepasan agunan	(Rp200.000.000)
Arus kas neto yang diperkirakan diterima	Rp2.300.000.000
CKPN individual	Rp700.000.000

Jurnalnya: Db. Beban CKPN – Kr. CKPN sebesar Rp700 juta. Jika periode berikutnya nilai agunan membaik karena penilaian ulang, CKPN dipulihkan dengan jurnal Db. CKPN, dengan pasangan kredit pilihan BPRS: Kr. Beban CKPN (sebagai pengurang beban), atau Kr. Pendapatan operasional lainnya – Pemulihan CKPN. Perlu diingat, evaluasi individual tidak semata formula: tetap dibutuhkan pertimbangan pembiayaan (experienced financing judgement) atas kinerja keuangan, kemampuan bayar, legalitas agunan, dan prospek usaha nasabah.

[UNGGAH FOTO 02-gustani-narasumber-ckpn-psak-414-bukittinggi.jpg]

Penyampaian materi teknik perhitungan CKPN individual dan kolektif.

Metode 2: Perhitungan Kolektif dengan PD × LGD × EAD

Untuk aset yang tidak signifikan, CKPN dihitung per kelompok aset yang memiliki kesamaan risiko kredit, menggunakan rumus:

CKPN = PD × LGD × EAD

• PD (Probability of Default) — kemungkinan nasabah gagal memenuhi kewajiban.
• LGD (Loss Given Default) — besarnya kerugian bila nasabah gagal bayar.
• EAD (Exposure at Default) — tagihan kepada nasabah pada tanggal penilaian; tidak memerlukan metode khusus.

BPRS wajib memiliki data kerugian historis minimal tiga tahun. Setiap kelompok aset memerlukan set PD dan LGD sendiri. Misalnya, bila piutang murabahah dikelompokkan menjadi modal kerja, konsumtif, dan investasi, maka dibentuk tiga PD dan tiga LGD. Bila data belum memadai dalam kondisi tertentu (misalnya ganti core banking, BPRS baru berdiri, atau masuk sektor baru), BPRS dapat memakai data peer group sampai BPRS memiliki data historis sendiri minimal dua tahun periode bisnis normal.

Menghitung PD dengan Metode Net Flow (Roll Rate)

Metode ini melihat perpindahan saldo dari satu bucket hari tunggakan ke bucket yang lebih buruk, dari bulan ke bulan. Definisi gagal bayar: tunggakan lebih dari 360 hari dan telah dihapusbukukan.

1. Siapkan data. Saldo outstanding bulanan per bucket hari tunggakan (dalam ilustrasi workshop: 14 bucket × 13 bulan) dan data hapus buku per bulan. Bila satu angsuran masuk bucket tertentu, seluruh pokok masuk bucket tersebut.
2. Hitung persentase perpindahan (flow rate) dari setiap bucket ke bucket berikutnya untuk setiap bulan.
3. Hitung compound flow to loss, yaitu perkalian berantai seluruh flow rate dari bucket tersebut sampai bucket kerugian.
4. Hitung PD = MIN(100%; rata-rata compound flow to loss seluruh bulan).

Hasil ilustrasi: PD bucket 1 sebesar 0,20%, bucket 2 sebesar 10,52%, bucket 4 sebesar 20,51%, bucket 10 sebesar 56,05%, sampai bucket 14 sebesar 100%. Uji kewajaran data: tidak boleh ada bucket bernilai nol, dan saldo bucket tujuan tidak boleh melebihi saldo bucket asalnya.

Menghitung PD dengan Metode Migration Analysis

Metode ini melacak rekening berdasarkan kualitas aset (1 sampai 5) pada suatu posisi, lalu melihat posisinya satu tahun kemudian: tetap, pindah kualitas, dihapusbuku, atau lunas. Definisi gagal bayar: hapus buku.

1. Ambil saldo per kualitas pada posisi triwulanan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).
2. Lacak (tracing) setiap rekening selama satu tahun berikutnya.
3. Hitung persentase migrasi dan porsi yang berakhir dihapusbuku; itulah PD per posisi.
4. Rata-ratakan PD dari empat posisi triwulanan, baik rata-rata sederhana maupun rata-rata tertimbang saldo.

Hasil ilustrasi (rata-rata sederhana): kualitas 1 = 2,44%, kualitas 2 = 18,74%, kualitas 3 = 47,48%, kualitas 4 = 61,54%, dan kualitas 5 = 84,00%.

Menghitung LGD dengan Metode Expected Recoveries

LGD dihitung dari sisi pemulihan, yaitu penerimaan kembali atas aset yang sudah dihapusbuku, baik tunai maupun dari penjualan agunan, dengan data lima tahun ke belakang.

Contoh: total hapus buku Rp1.929.083.114, total recovery selama empat tahun Rp594.040.131. Recovery rate = 30,79%, sehingga LGD = 1 – 30,79% = 69,21%.

Menghitung LGD dengan Metode Collateral Shortfall

LGD dihitung dari sisi agunan, yaitu selisih antara tagihan yang belum dilunasi dan hasil eksekusi agunan setelah biaya pelepasan.

Contoh: dari enam rekening yang agunannya dieksekusi, total tagihan belum lunas Rp1.600.800.000 dan total kekurangan (shortfall) Rp461.300.000. Maka LGD = 461.300.000 ÷ 1.600.800.000 = 28,82%. Catatan penting: kelebihan hasil eksekusi pada satu rekening tidak boleh menutup kekurangan rekening lain, dan agunan yang belum dieksekusi harus dinilai wajar, tidak terlalu tinggi maupun terlalu rendah. LGD juga dapat dihitung sebagai rata-rata tertimbang kedua metode.

Peserta mengerjakan kertas kerja PD, LGD, dan CKPN kolektif pada hari kedua.

Satu Portofolio, Empat Hasil Berbeda

Bagian paling menarik di workshop adalah ketika peserta menghitung CKPN atas portofolio yang sama (EAD lancar sekitar Rp90,8 miliar) dengan empat kombinasi metode. Hasilnya:

Kombinasi PD × LGD	CKPN kolektif	Total CKPN*
Net Flow × Expected Recoveries (69,21%)	1.469,56	2.169,56
Net Flow × Collateral Shortfall (28,82%)	611,91	1.311,91
Migration × Expected Recoveries (69,21%)	3.390,97	4.090,97
Migration × Collateral Shortfall (28,82%)	1.411,97	2.111,97

Dalam Rp juta. *Termasuk CKPN individual Rp700 juta. Angka ilustrasi, bukan data bank tertentu.

Rentangnya Rp1,31 miliar sampai Rp4,09 miliar, atau sekitar 3,1 kali lipat. Ada dua penyebab utama:

• Pilihan metode PD. PD kualitas 1 pada migration analysis (2,44%) jauh di atas PD bucket 1 pada net flow (0,20%), padahal keduanya dikenakan pada eksposur lancar yang sama besar. Karena eksposur lancar mencakup lebih dari 90% portofolio, selisih kecil pada PD ini langsung membesar. Pada kombinasi migration × expected recoveries, kualitas 1 saja menyumbang Rp1,53 miliar dari total CKPN kolektif Rp3,39 miliar.
• Pilihan metode LGD. Dengan PD yang sama, mengganti LGD dari 69,21% ke 28,82% menurunkan CKPN kolektif sekitar 58%.

Pesannya: metode PD dan LGD bukan pilihan teknis yang netral terhadap laba. Pemilihan metode harus ditetapkan dalam kebijakan dan SOP CKPN secara tertulis, didukung ketersediaan data serta analisis biaya-manfaat, dan diterapkan konsisten antarperiode. Dampak perbedaan CKPN lama dan CKPN sesuai PSAK 414 nantinya diakui langsung pada saldo laba 1 Januari 2027, sehingga BPRS sebaiknya sudah melakukan perhitungan uji coba sepanjang sisa tahun ini.

Terima kasih kepada PT Mitrasoft Global Perdana, HIMBARSI Sumatera Barat, dan seluruh peserta dari BPRS se-Sumatera Barat atas diskusi yang hidup selama dua hari.

Butuh Pendampingan Implementasi CKPN PSAK 414?

Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa hasil CKPN sangat bergantung pada kebijakan yang dipilih dan kualitas data lembaga sendiri. Bagi BPRS maupun KSPPS/BMT yang menerapkan SAK EP, G-Consulting (PT Growup Consulting Indonesia) membuka layanan Jasa Konsultasi Pendampingan Implementasi CKPN PSAK 414 untuk BPRS dan KSPPS/BMT, yang meliputi:

• Penyusunan SOP CKPN — kebijakan dan prosedur tertulis sesuai PSAK 414: ruang lingkup aset, kriteria bukti objektif, ambang signifikansi, pengelompokan akad, pemilihan metode PD dan LGD beserta alasannya, penilaian agunan, pembentukan dan pemulihan CKPN, jurnal, serta dokumentasi.
• Perhitungan tarif CKPN — pengolahan data historis lembaga untuk menghitung PD (Net Flow atau Migration Analysis) dan LGD (Expected Recoveries atau Collateral Shortfall) per kelompok akad, dengan kertas kerja Excel yang formulanya dapat ditelusuri, simulasi perbandingan metode, simulasi dampak transisi ke saldo laba, dan perbandingan dengan PPKA.
• Training perhitungan CKPN - Training perhitungan CKPN dapat dilaksanakan secara inhouse training oleh 1 BPRS/KSPPS atau bersifat workshop gabungan beberapa BPRS/KSPPS.

Pendampingan dapat dilakukan secara daring maupun langsung di lokasi, disesuaikan dengan kondisi data dan sistem yang dimiliki lembaga Anda. Mari siapkan penerapan PSAK 414 lebih awal agar tidak ada kejutan pada laporan keuangan 2027.

Hubungi kami:

WhatsApp: 0823-5790-9050

Email: gustani.sas@gmail.com

Blog: www.gustani.id

Catatan: Tulisan ini merupakan ringkasan materi workshop dengan angka ilustrasi. Pedoman CKPN BPR Syariah yang dikutip masih berupa rancangan PAPSI BPR Syariah. Rujukan yang mengikat tetap teks final PSAK 414 pada SAK Online dan ketentuan OJK yang berlaku.

Menjelang 2027: Tiga Perubahan Besar yang Harus Disiapkan BPR Syariah dari Sekarang

Catatan dari FGD BPRS Mitrasoft 2026, Bogor, 16–17 September 2026

GUSTANI.ID - Pekan ini saya berkesempatan menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) BPRS yang diselenggarakan Mitrasoft di Cibinong, Bogor. Selama dua hari, 16–17 September 2026, kami membahas tiga hal yang sedang dan akan mengubah wajah pelaporan keuangan BPR Syariah: penerapan SAK EP, revisi penyajian laporan keuangan melalui PSAK 401 dan ISAK 403, serta pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) berdasarkan PSAK 414. 

Diikuti oleh lebih dari 170an peserta dari 60an BPRS se-Indonesia. Diskusinya hidup, dan banyak pertanyaan peserta yang layak dibagikan lebih luas. Tulisan ini merangkum pokok-pokoknya.

1 Januari 2027 adalah Tanggal Kunci

Jika harus merangkum seluruh FGD dalam satu kalimat: BPR Syariah sedang berada di tengah dua gelombang perubahan, dan puncaknya jatuh pada 1 Januari 2027.

Gelombang pertama sudah terjadi. Sejak 1 Januari 2025, BPRS menggunakan SAK EP menggantikan SAK ETAP. Gelombang kedua datang pada 2027, ketika PSAK 401 hasil revisi dan PSAK 414 mulai berlaku efektif. Karena penerapannya retrospektif, angka tahun buku 2026 akan disajikan kembali sebagai komparatif dalam laporan keuangan 2027. Artinya, tahun ini sudah menjadi tahun kerja.

Bagian 1: SAK EP, Satu Tahun Lebih Berjalan

SAK EP disahkan pada 30 Juni 2021 dan efektif 1 Januari 2025. Bagi BPRS, perubahan yang paling terasa meliputi komponen laporan keuangan dan penghasilan komprehensif lain, instrumen keuangan (Bab 11 dan 12), pajak penghasilan tangguhan (Bab 29), imbalan kerja (Bab 28), aset tetap dan properti investasi, serta pengungkapan yang lebih lengkap.

Dari pengalaman mendampingi entitas, dua hal yang paling sering "mengejutkan" adalah pajak tangguhan dan imbalan kerja, karena keduanya menuntut data dan perhitungan yang sebelumnya tidak pernah disiapkan.

Satu catatan yang menjadi jembatan ke pembahasan CKPN: SAK EP Bab 11 mengukur penurunan nilai dengan memperhitungkan nilai waktu atas uang. Di titik inilah PSAK 414 mengambil jalan berbeda.

Bagian 2: PSAK 401 dan ISAK 403, Apa yang Mengikat BPRS?

PSAK 401 hasil revisi disahkan 21 Oktober 2025 dan efektif 1 Januari 2027. Standar ini memuat tiga pengaturan pokok baru: enam kategori penghasilan dan beban beserta subtotal wajib dalam laba rugi, dengan zakat perusahaan sebagai kategori keenam yang khas syariah; prinsip agregasi dan disagregasi, termasuk pembatasan label "lainnya"; dan pengungkapan Ukuran Kinerja Tetapan Manajemen (UKTM).

Namun ada jebakan yang paling saya tekankan dalam FGD: tidak semua pengaturan baru itu otomatis berlaku bagi BPRS. BPRS berada di pilar SAK EP. Yang mengikat BPRS adalah:

1. ISAK 403, yang mewajibkan entitas syariah pengguna SAK EP menyajikan laporan perubahan dana sosial;
2. PSAK Syariah lain yang ikut diamendemen, melalui Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia; dan
3. Selebihnya tetap merujuk pada SAK EP.

Artinya, enam kategori laba rugi dan UKTM tidak otomatis menjadi kewajiban BPRS. Memahami batas ini penting agar BPRS tidak berinvestasi pada perubahan sistem yang belum diwajibkan, sekaligus tidak melewatkan yang benar-benar wajib.

Bagian 3: CKPN Berdasarkan PSAK 414

Bagian ini mendapat porsi terbesar dalam FGD, dan memang pantas demikian. PSAK 414 disahkan pada 29 April 2025 dan efektif 1 Januari 2027. Standarnya ringkas, hanya 23 paragraf, tetapi dampaknya ke laba dan permodalan BPRS bisa signifikan. 

Secara konsep, PSAK 414 sengaja disamakan dengan SAK EP: berbasis incurred loss, dipicu bukti objektif, dan dievaluasi secara individual maupun kolektif. Perbedaannya satu, tetapi mendasar: PSAK 414 tidak menggunakan nilai waktu atas uang.

CKPN diukur sebagai selisih antara arus kas yang seharusnya diterima dan arus kas yang diperkirakan akan diterima, tanpa diskonto. Alasan DSAS IAI: unsur bunga akibat berlalunya waktu tidak sejalan dengan karakteristik transaksi syariah. 

PSAK 414 hanya berlaku untuk aset keuangan syariah yang berupa hak tagih, yaitu hak menerima kas yang jumlah dan waktunya sudah ditentukan dalam akad. Dalam istilah fikih, ini adalah aset dain (utang-piutang). Pembiayaan berbasis bagi hasil yang masih berjalan bukan dain, karena hasilnya bergantung pada kinerja usaha nasabah, tetap menggunakan pendekatan PPKA dalam menghitung CKPN. CKPN berdasarkan PSAK 414 dihitung menggunakan pendekatan kolektif dan individual. 

Manajemen BPRS perlu melakukan persiapan untuk implementasi PSAK yang akan berlaku efektif 1 Januari 2027, termasuk melakukan kaji dampak atas penerapan pertama kali CKPN. 

Konsultansi seputar implemntasi CKPN untuk BPRS dan KSPPS dalam menghubungi saya di 082357909050

10 Larangan Syariah Dalam Berbisnis

GUSTANI.ID - Kaidah dasar dalam berbisnis menurut syariah adalah semuanya BOLEH sampai ada dalil yang melarang, sesuai dengan kaidah fikih :

"Pada dasarnya, semuo bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkonnya."

Artinya seorang muslim diberikan kebebasan yang sangat luas untuk berinovasi dalam bisnis, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, kita cukup mengetahui apa saja yang dilarang dalam transaksi bisnis. Berikut ini adalah 10 larangan syariah dalam berbisnis yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim, yang jika dilakukan akan terjerumus pada sesuatu yang haram.

1. RIBA

Riba  adalah  tambahan (ziyadah) tanpa  imbalan (بلا عوض) yang terjadi  karena  penangguhan  dalam  pembayaran (زيادة الأ جل) yang diperjanjikan  sebelumnya, (اشترط مقدما). 

Riba dapat terjadi pada:

1. Tambahan pada transaksi pinjam meminjam yang dipersyaratkan (Riba nasi'ah/Riba qardh). Seperti bunga simpanan dan pinjaman pada bank konvensional
2. Pertukaran barang ribawi sejenis yang berbeda kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahannya (Riba Fadl atau Riba Buyu'). Seperti pertukaran uang Rp 100 ribu 1 lembar dengan uang Rp 10 ribu 11 lembar. Selisih Rp 10 ribu masuk kategori riba.

Dalil larangan Riba termaktub dalam Q.S Al Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ‌ۚ

Artinya : "....dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...."

2. BAI' AL - 'INAH

Substansi Bai' al-'inah adalah menjual barang secara tunai, dengan kesepakatan akan membelinya kembali dari pembeli yang sama dengan harga lebih mahal secara tidak tunai. Motivasi dalam jual beli 'inah bukan untuk mendapatkan barang, melainkan uang. 

Contoh, si A menjual barang secara tunai ke si B seharga Rp 200 ribu, lalu si A membelinya kembali barang tersebut ke si B secara kredit seharga Rp 250 ribu dibayar dua pekan kemudian.

Larangan jual-beli 'inah berdasarkan Rasulullah SAW :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

“Dari Ibnu ‘Umar r.a., dia berkata: “Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda”: Apabila kamu sekalian berjual-beli dengan cara ‘inah, mengambil ekor-ekor sapi (sibuk mengurus ternak peliharaan), senang dengan tanaman (puas dengan hasil panen) dan meninggalkan jihad, niscaya Allah akan menjadikan kehinaan menguasaimu, dan tidak akan pernah mencabutnya (kehinaan) sehingga kamu sekalian kembali kepada agamamu.” (H.R. Abu Dawud)

3. GHARAR

Gharar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam hal kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang suatu transaksi yang mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. Seperti jual-beli ijon.

Larangan gharar sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah r.a :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ 

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar” (HR. Bukhari dan Muslim)

4. BAI' AL-KALI BI AL-KALI

Substansi dari bai' al kali bi al kali adalah jual-beli piutang, yakni menjual piutang (tidak tunai) dengan harga tidak tunai juga harga dan objek yang dijual itu diserahkan tidak tunai. Seperti praktek anjak piutang konvensional, menjual piutang senilai Rp 100 juta ke pihak anjak piutang dengan harga Rp 80 juta.

Bai kali bi al kali dilarang sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Umar r.a :

أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ

Artinya : "Bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-Kali’ bil Kali’". (HR. Daruqutni)

5. IHTIKAR

Ihtikar adalah praktek rekayasa penawaran (pupply) atau istilah sederhananya adalah praktek menimbun barang. Mazhab Syafi'i dan Hanbali mendefinisikan Ikhtikar dengan : "Menimbun barang yang telah dibeli pada saat harga bergejolak tinggi untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi pada saat dibutuhkan oleh penduduk setempat atau lannya". 

Seperti produsen atau pengusaha yang menimbun bahan makanan pokok sehingga terjadi pergolakan harga yang sangat tinggi di masyarakat. Setelah harga tinggi baru barangnya dilepas ke pasar.

Rasulullah SAW melarang perbuatan ikhtikar sesuai dengan hadist :

روى أبو أمامة الباهلى أن النبى صلى اهلل عليه وسلم نهى أن يحتكر الطعام 

Artinya: “Abu Umamah al-Bahili meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ telah melarang penimbunan makanan.” (HR. Hakim). 

6. BAI' NAJASY

Substansi dari bai' najasy adalah bial seorang produsen (pembeli) menciptakan perminataan palsu; seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu naik.

Seperti praktek goreng menggoreng saham di bursa saham. 

Praktek najasy dilarang sebagaiman hadist Ibnu Umar r.a : "Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang melakukan najasy"

7. BAI'ATAIN FI BAI'AH 

Bai'atain fi bai'ah adalah kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (gharar) mengenai akad mana yang harus digunakan (berlaku). 

Seperti praktek sewa-beli pada leasing konvensional.

Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah r.a, ia berkata : "Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang dua akad dalam satu akad" (HR. Tirmidzi).

8. MAYSIR

Substansi dari maysir adalah taruhan/mengadu nasib yaitu setiap permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut. Seperti praktek judi atau transaksi forex. 

Praktek maysir dilarang dalam Al Quran surat Al Maidah ayat 90 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِنَّمَا الۡخَمۡرُ وَالۡمَيۡسِرُ وَالۡاَنۡصَابُ وَالۡاَزۡلَامُ رِجۡسٌ مِّنۡ عَمَلِ الشَّيۡطٰنِ فَاجۡتَنِبُوۡهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُوۡنَ

   

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khmar, berjudi, (berkurban untuk) berhala , mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan - perbuatan ini agar kamu mendapat keberuntungan".

9. RISYWAH

Risywah (suap-meyuap) adalah memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Seperti menyuap untuk bisa kerja disuatu lembaga.

Hadist Rasulullah SAW :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي 

Dari Abdullah bin ‘Amr, dia berkata: Rasûlullâh bersabda: “Laknat Allâh kepada pemberi suap dan penerima suap”. (HR. Ahmad, no. 6984; Ibnu Majah, no. 2313)

10. HARAM ZATNYA

Segala bentuk usaha yang berkaitan dengan sesuatu yang telah jelas keharaman zatnya (barang atau jasa) maka hukum bisnis tersebut menjadi haram. Seperti jual-beli babi, narkoba, bangkai, dan benda-benda lainya yang diharamkan.

Referensi : Buku "Riba, Gharar dan Kaidah Kaidah Ekonomi Syariah, Analisis Fikih dan Ekonomi" karya Dr. Oni Sahroni dan Adiwarman Karim.

CKPN Syariah : PSAK 413 versus PSAK 414

GUSTANI.ID - Bagi Anda yang bergerak di industri keuangan syariah — baik di bank syariah, BPRS, KSPPS, asuransi syariah, maupun multifinance syariah — dua nomor standar berikut akan segera menjadi bagian dari keseharian Anda: PSAK 413 dan PSAK 414. Keduanya mengatur penurunan nilai (impairment) atau yang lebih dikenal dengan istilah CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) Syariah, dan akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027.

Bagi banyak praktisi, dua standar baru yang muncul bersamaan ini cukup membingungkan. Mengapa harus ada dua standar untuk mengatur hal yang sama? Bagaimana cara menentukan entitas saya harus memakai yang mana? Apa bedanya secara konsep dan perhitungan?

Artikel ini akan mengupas tuntas CKPN syariah dengan bahasa yang sesederhana mungkin, lengkap dengan contoh angka dan infografis, sehingga Anda bisa langsung memahami inti persoalannya tanpa harus membaca ratusan halaman exposure draft.

---

Mengapa CKPN Itu Penting?

Bayangkan sebuah bank syariah menyalurkan pembiayaan murabahah kepada seribu nasabah. Sebagian nasabah pasti ada yang telat bayar, bahkan ada yang macet total. Jika bank mencatat seluruh piutang itu seolah-olah pasti akan tertagih 100%, maka laporan keuangannya akan menyesatkan — aset dan laba menjadi overstated (lebih saji dari kondisi sebenarnya).

Di sinilah CKPN berperan. CKPN adalah cadangan yang dibentuk untuk mengantisipasi bahwa sebagian piutang tidak akan tertagih penuh, sehingga aset yang disajikan di neraca mencerminkan jumlah yang benar-benar dapat dipulihkan (recoverable amount), bukan angka di atas kertas semata.

Secara sederhana:

Kerugian penurunan nilai = arus kas yang seharusnya diterima sesuai akad − perkiraan arus kas yang benar-benar akan diterima.

Selisih inilah yang dicadangkan sebagai CKPN dan mengurangi nilai tercatat aset di laporan posisi keuangan.

---

Dua Standar, Dua Filosofi Kerugian

Sebelum masuk ke detail masing-masing standar, penting untuk memahami dua cara pandang berbeda dalam mengakui kerugian:

1. Incurred loss (kerugian yang telah terjadi) Kerugian baru diakui setelah ada bukti objektif bahwa peristiwa yang merugikan sudah terjadi — misalnya nasabah menunggak, mengalami kesulitan keuangan, atau melanggar kovenan akad. Filosofi ini cenderung reaktif: menunggu ada tanda-tanda nyata dulu, baru mencadangkan.

2. Expected loss (ekspektasi kerugian) Kerugian diakui sejak awal transaksi, bahkan sebelum ada tanda-tanda masalah sama sekali. Entitas wajib memperkirakan probabilitas gagal bayar ke depan (forward-looking) berdasarkan data historis dan kondisi ekonomi terkini. Filosofi ini bersifat antisipatif — mencadangkan lebih dini untuk mengantisipasi perubahan kondisi makroekonomi.

Nah, dua filosofi inilah yang mendasari lahirnya dua standar berbeda:

• PSAK 413 memakai konsep expected loss.
• PSAK 414 memakai konsep incurred loss.

Pertanyaannya, kenapa DSAS (Dewan Standar Akuntansi Syariah) — IAI tidak cukup menerbitkan satu standar saja untuk semua entitas syariah?

---

Kenapa Harus Dipisah Berdasarkan Kerangka SAK?

Jawabannya terletak pada kerangka SAK yang dipakai entitas, bukan jenis usaha entitas tersebut. Di Indonesia, ada tiga kerangka Standar Akuntansi Keuangan:

Kerangka SAK	Standar CKPN Syariah	Konsep Kerugian
SAK Indonesia (entitas berakuntabilitas publik)	PSAK 413	Expected loss
SAK EP (entitas privat tanpa akuntabilitas publik)	PSAK 414	Incurred loss
SAK EMKM	Tidak menerapkan keduanya	—

Contoh konkret: Bank Umum Syariah menerapkan SAK Indonesia, sehingga wajib memakai PSAK 413. Sementara BPRS dan KSPPS umumnya menerapkan SAK EP, sehingga memakai PSAK 414.

Mengapa tidak disamakan saja? Karena jika seluruh entitas SAK EP dipaksa memakai model expected loss yang kompleks, hal ini akan menimbulkan masalah daya banding (komparabilitas). SAK EP sendiri memang menganut prinsip penurunan nilai berbasis incurred loss untuk seluruh jenis asetnya (Bab 11 SAK EP), sehingga PSAK 414 dibuat agar entitas keuangan syariah tetap sebanding dengan entitas SAK EP lainnya yang non-syariah.

Jadi ingat baik-baik: pemilihan standar ditentukan oleh kerangka SAK yang dipakai entitas, bukan oleh jenis usahanya.

---

Mengenal PSAK 413 (Expected Loss)

PSAK 413 disahkan 24 Juli 2024, berlaku untuk entitas yang menerapkan SAK Indonesia — umumnya entitas dengan akuntabilitas publik seperti Bank Umum Syariah, perusahaan asuransi syariah, dan lembaga keuangan syariah besar lainnya.

Cakupan Aset yang Luas

PSAK 413 memiliki cakupan aset yang cukup luas, meliputi 11 jenis aset keuangan syariah plus provisi kafalah, di antaranya:

• Piutang murabahah dan istishna
• Piutang mudharabah dan musyarakah (berakhir dan hasil usaha)
• Piutang pendapatan ijarah
• Piutang reasuransi
• Sukuk ijarah (biaya perolehan dan FVOCI)
• Pinjaman qardh dan dana wadiah
• Provisi kafalah yang menjamin risiko kredit

Dua Model, Bukan Pilihan Bebas

PSAK 413 mengenal dua model pengukuran, dan penerapannya wajib sesuai kriteria aset, bukan pilihan bebas entitas:

Model umum — untuk aset dengan umur awal lebih dari 12 bulan, misalnya piutang murabahah dengan unsur pembiayaan signifikan. Model ini memiliki dua jenjang pengukuran:

• Jika risiko kredit tidak memburuk → dicadangkan sebesar ekspektasi kerugian 12 bulan ke depan.
• Jika risiko kredit memburuk secara signifikan → dicadangkan sebesar ekspektasi kerugian sepanjang umur (lifetime) aset.

Menariknya, konsep penjenjangan PSAK 413 ini sebenarnya adalah penyederhanaan dari model IFRS 9 yang memiliki tiga stage (performing, SICR, impaired). Karena syariah tidak mengenal konsep bunga bruto/neto yang membedakan stage 2 dan 3 pada IFRS 9, maka PSAK 413 cukup meleburnya menjadi dua jenjang saja: risiko tidak buruk dan risiko buruk.

Model sederhana — untuk aset jangka pendek (≤12 bulan) tanpa unsur pembiayaan signifikan, misalnya piutang ijarah. Model ini selalu mengukur ekspektasi kerugian sepanjang umur (lifetime expected loss) tanpa perlu penjenjangan, biasanya menggunakan pendekatan matriks provisi (provision matrix) berbasis kelompok umur tunggakan.

Contoh Perhitungan Model Umum

Misalkan sebuah Bank Umum Syariah memiliki piutang murabahah dengan data sebagai berikut:

• Jumlah tercatat piutang: Rp60,00 miliar
• Pendapatan margin ditangguhkan: Rp17,38 miliar
• EAD (Exposure at Default/eksposur saat gagal bayar) = Rp60,00 M − Rp17,38 M = Rp42,62 miliar
• PD (Probability of Default/probabilitas gagal bayar) 12 bulan = 0,25%
• Estimasi tingkat pemulihan (recovery) = 70%, sehingga LGD (Loss Given Default/tingkat kerugian saat gagal bayar) = 1 − 70% = 30%

Karena risiko kredit portofolio ini masih tergolong tidak buruk, maka penyisihan dihitung dengan ekspektasi kerugian 12 bulan menggunakan rumus:

Penurunan Nilai = PD × LGD × EAD = 0,25% × 30% × Rp42,62 miliar = Rp31,96 juta

Sederhana bukan? Tiga variabel ini — PD, LGD, dan EAD — adalah "bahasa bersama" yang dipakai baik di PSAK 413 maupun PSAK 414. Bedanya hanya terletak pada horizon waktu dan sumber datanya, seperti akan kita bahas lebih lanjut.

Contoh Perhitungan Model Sederhana (Matriks Provisi)

Untuk piutang ijarah senilai Rp10 miliar, entitas menyusun matriks provisi berdasarkan umur tunggakan:

Kategori	Jumlah Tercatat	Tingkat Kerugian	Ekspektasi Kerugian
Lancar	Rp5.500 juta	1,25%	Rp68,75 juta
1–30 hari tunggakan	Rp3.300 juta	1,90%	Rp62,70 juta
31–60 hari tunggakan	Rp900 juta	4,60%	Rp41,40 juta
61–90 hari tunggakan	Rp200 juta	12,35%	Rp24,70 juta
>90 hari tunggakan	Rp100 juta	15,65%	Rp15,65 juta
Total	Rp10.000 juta		Rp213,20 juta

Semakin lama tunggakan, semakin tinggi tingkat kerugian yang diterapkan — logis, karena semakin lama nasabah menunggak, semakin kecil peluang piutang tersebut tertagih penuh.

---

Mengenal PSAK 414 (Incurred Loss)

PSAK 414 disahkan 29 April 2025, berlaku untuk entitas yang menerapkan SAK EP — target utamanya adalah BPRS dan KSPPS, yaitu entitas keuangan syariah dengan aset keuangan syariah dominan namun tidak memiliki akuntabilitas publik.

Cakupan Aset Lebih Sempit

Berbeda dengan PSAK 413, PSAK 414 hanya mencakup 9 jenis aset keuangan syariah dasar (basic non-marketable):

• Piutang murabahah dan istishna
• Piutang mudharabah dan musyarakah (berakhir dan hasil usaha)
• Piutang pendapatan ijarah
• Pinjaman qardh dan dana wadiah

PSAK 414 tidak mencakup piutang reasuransi, sukuk ijarah, maupun provisi kafalah — karena instrumen-instrumen ini umumnya tidak dimiliki oleh entitas SAK EP seperti BPRS dan KSPPS.

Model Tunggal Berbasis Bukti Objektif

Berbeda dari PSAK 413 yang punya dua model dan penjenjangan, PSAK 414 hanya mengenal satu model yang lebih sederhana: penurunan nilai baru diakui setelah ada bukti objektif bahwa peristiwa kerugian telah terjadi. Beberapa contoh bukti objektif tersebut antara lain:

• Kesulitan keuangan signifikan pada pihak lawan (nasabah)
• Pelanggaran kontrak, seperti gagal bayar atau keterlambatan angsuran
• Pemberian keringanan (konsesi) karena kesulitan keuangan nasabah
• Indikasi kebangkrutan atau kondisi ekonomi/industri yang memburuk secara umum

Tanpa bukti-bukti di atas, entitas tidak diperkenankan mengakui kerugian di muka — inilah yang membedakannya secara fundamental dari sifat forward-looking PSAK 413.

Contoh Perhitungan PSAK 414

Sebuah BPRS memiliki data historis kerugian penurunan nilai selama tiga tahun terakhir sebagai berikut:

Periode	Nasabah Gagal Bayar	Jumlah Saat Gagal Bayar	Jumlah Tercatat	Tingkat Kerugian
20x1	80 orang	Rp600,00 juta	Rp18,00 miliar	3,33%
20x2	75 orang	Rp900,00 juta	Rp15,00 miliar	6,00%
20x3	65 orang	Rp715,00 juta	Rp22,00 miliar	3,25%
Rata-rata				4,19%

Jika saldo piutang murabahah BPRS tersebut saat ini Rp20,00 miliar, maka:

Penurunan Nilai = Rp20,00 miliar × 4,19% = Rp838,00 juta

Perhatikan, angka 4,19% ini murni berasal dari data historis (rata-rata tiga tahun), tanpa penyesuaian informasi masa depan (forward-looking) — berbeda dengan pendekatan serupa di PSAK 413 yang bisa naik dari 1,40% menjadi 2,20% setelah dimasukkan prakiraan kondisi ekonomi ke depan.

---

Ringkasan Perbandingan PSAK 413 vs PSAK 414

Berikut infografis yang merangkum enam perbedaan mendasar antara kedua standar:

(lihat infografis perbandingan di atas)

Jika dirangkum dalam tabel:

Aspek	PSAK 413	PSAK 414
Kerangka entitas	SAK Indonesia	SAK EP
Konsep kerugian	Ekspektasi (expected)	Kejadian (incurred)
Pemicu pengakuan	Forward-looking, sejak hari-1	Perlu bukti objektif
Penjenjangan	Ada (12 bulan / sepanjang umur)	Tidak ada
Cakupan aset	Luas (11 jenis + kafalah)	Lebih sempit (9 jenis)
Nilai waktu atas uang	Tidak digunakan	Tidak digunakan
Pembalikan (reversal)	Diakui di laba rugi atau OCI	Diakui eksplisit, dibatasi
Tanggal efektif	1 Januari 2027	1 Januari 2027

---

Kekhasan Syariah: Tanpa Nilai Waktu Atas Uang

Satu hal yang membuat CKPN syariah berbeda total dari standar akuntansi konvensional (IFRS 9 / PSAK 71) adalah ketiadaan unsur nilai waktu atas uang (time value of money).

Dalam standar konvensional, arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan effective interest rate (EIR). Namun karena unsur bunga bertentangan dengan karakteristik transaksi syariah, maka baik PSAK 413 maupun PSAK 414 sama-sama tidak mengenal konsep pendiskontoan arus kas. Artinya:

• Tidak ada suku bunga efektif (EIR)
• Tidak ada nilai kini (present value) arus kas
• Tidak ada amortisasi biaya perolehan berbasis bunga

Perhitungan ekspektasi kerugian cukup menggunakan arus kas nominal (tidak terdiskonto), baik dengan pendekatan PD × LGD × EAD, tingkat kerugian historis (loss rate), matriks provisi, maupun selisih arus kas langsung. Inilah pembeda metodologis paling mendasar dari standar internasional yang menjadi rujukan awalnya (IFRS 9).

---

Bagaimana dengan Penyajian di Laporan Keuangan?

Untuk aset yang diukur dengan biaya perolehan (misalnya piutang murabahah), penyisihan CKPN disajikan sebagai kontra-aset yang mengurangi jumlah tercatat aset secara langsung di laporan posisi keuangan. Contoh jurnal sederhana:

Saat pembentukan penyisihan:

Dr. Beban penurunan nilai (laba rugi)     Rp50 juta
    Cr. Penyisihan kerugian penurunan nilai      Rp50 juta

Saat kondisi membaik (pembalikan):

Dr. Penyisihan kerugian penurunan nilai   Rp20 juta
    Cr. Keuntungan pembalikan (laba rugi)        Rp20 juta

Sedangkan untuk aset yang diukur dengan FVOCI (misalnya sukuk ijarah pada PSAK 413), penyisihan justru "diparkir" di akun Penghasilan Komprehensif Lain (OCI), bukan mengurangi nilai tercatat aset secara langsung — karena aset tersebut tetap disajikan pada nilai wajar penuh.

---

Bagaimana Menentukan Standar Mana yang Harus Dipakai?

Pertanyaan pertama yang harus dijawab setiap entitas adalah: kerangka SAK apa yang saya terapkan?

1. Jika menerapkan SAK Indonesia → gunakan PSAK 413, lalu tentukan lagi apakah aset tersebut masuk kriteria model umum (berjenjang) atau model sederhana (selalu lifetime).
2. Jika menerapkan SAK EP → gunakan PSAK 414, dengan model tunggal berbasis bukti objektif.
3. Jika menerapkan SAK EMKM → tidak perlu menerapkan keduanya, karena berada di luar ruang lingkup PSAK 413 maupun 414.

Perlu diingat, pemilihan ini bukan opsi bebas entitas — semuanya mengikuti kerangka SAK yang secara resmi diterapkan oleh entitas tersebut.

---

Tantangan Implementasi yang Perlu Diantisipasi

Menjelang tanggal efektif 1 Januari 2027, ada beberapa tantangan implementasi yang perlu disiapkan entitas sejak dini:

1. Ketersediaan dan kualitas data historis kerugian, minimal 3–5 tahun untuk kalibrasi PD dan LGD yang andal.
2. Sistem dan infrastruktur data untuk staging (penjenjangan), pembentukan bucket tunggakan, dan kalibrasi model.
3. Tata kelola model — dokumentasi asumsi, keterkaitan dengan ketentuan prudensial OJK, dan proses review berkala.
4. Sinkronisasi dengan pencabutan rujukan penyisihan aset produktif yang selama ini banyak dipakai (PSAK 459).
5. Kesiapan auditor dalam menguji asersi penilaian, kelengkapan data tunggakan, definisi gagal bayar, serta memastikan tidak ada unsur nilai waktu atas uang yang menyelinap ke dalam perhitungan.

---

Kesimpulan

PSAK 413 dan PSAK 414 sama-sama lahir dari kebutuhan mendasar: menyajikan aset keuangan syariah pada nilai yang benar-benar dapat dipulihkan, sekaligus menjaga karakteristik syariah yang bebas dari unsur bunga dan nilai waktu atas uang. Perbedaan keduanya terletak pada filosofi pengakuan kerugian — expected loss yang forward-looking untuk entitas SAK Indonesia (PSAK 413), dan incurred loss yang berbasis bukti objektif untuk entitas SAK EP (PSAK 414) — yang pada akhirnya ditentukan oleh kerangka SAK yang dipakai, bukan jenis usaha entitas.

Dengan waktu implementasi yang tersisa hingga 1 Januari 2027, sudah saatnya bank syariah, BPRS, KSPPS, dan lembaga keuangan syariah lainnya mulai memetakan kesiapan data, sistem, dan sumber daya manusianya agar transisi berjalan mulus.

---

📌 Butuh Pendampingan Implementasi CKPN Syariah?

Memahami konsep memang penting, namun mengimplementasikan PSAK 413 dan PSAK 414 ke dalam kebijakan akuntansi, kertas kerja perhitungan, hingga jurnal dan pengungkapan laporan keuangan entitas Anda membutuhkan pendampingan yang lebih teknis dan terarah. G-Consulting menyediakan layanan training dan konsultasi implementasi CKPN Syariah — mulai dari penyusunan kebijakan akuntansi, desain kertas kerja PD × LGD × EAD, matriks provisi, hingga simulasi dampak transisi ke saldo laba awal.

Bagi lembaga keuangan syariah (Bank Umum Syariah, BPRS, KSPPS, asuransi syariah, maupun multifinance syariah) yang ingin berkonsultasi atau mengadakan pelatihan in-house terkait CKPN Syariah, silakan hubungi owner G-Consulting, Gustani, melalui WhatsApp di 0823-5790-9050.

Semoga bermanfaat !

Penulis : Gustani

26/08/2026 - 23:06

In-House Training Akuntansi Transaksi Valuta Asing pada Bank Devisa Syariah

GUSTANI.ID - Transformasi PT Bank Aceh Syariah sebagai bank devisa yang mengembangkan layanan transaksi valuta asing membutuhkan kesiapan yang tidak hanya berada pada sisi bisnis dan operasional, tetapi juga pada aspek akuntansi, pelaporan keuangan, pengendalian transaksi, serta pemahaman regulasi valuta asing.

Sebagai bagian dari penguatan kompetensi tersebut, G-Consulting by PT Growup Consulting Indonesia menyelenggarakan Pelatihan Akuntansi Transaksi Valuta Asing untuk PT Bank Aceh Syariah pada tanggal 12–14 Agustus 2026 di Ashley Hotel Wahid Hasyim, Jakarta.

Pelatihan berlangsung selama tiga hari dengan pendekatan yang mengombinasikan pemahaman konseptual, aspek regulasi, proses bisnis, perlakuan akuntansi, hingga pembahasan berbagai produk valuta asing yang relevan bagi operasional bank syariah.

.

Mengapa Akuntansi Valuta Asing Menjadi Penting bagi Bank Syariah?

Aktivitas valuta asing memiliki karakteristik yang relatif kompleks karena setiap transaksi tidak hanya berkaitan dengan nominal dalam mata uang asing, tetapi juga melibatkan kurs, revaluasi, selisih kurs, settlement, rekening nostro dan vostro, Posisi Devisa Neto, hingga penyajian dalam laporan keuangan dan laporan regulator.

Karena itu, pengembangan bisnis sebagai bank devisa perlu didukung oleh sistem akuntansi dan sumber daya manusia yang mampu memahami transaksi valuta asing secara end-to-end, mulai dari front office sampai dengan pencatatan dan pelaporan.

Program pelatihan ini dirancang agar peserta memperoleh gambaran menyeluruh mengenai hubungan antara proses bisnis, sistem operasional, akuntansi, serta kebutuhan pelaporan transaksi valuta asing.

Hari Pertama: Fondasi Bank Devisa dan Akuntansi Valuta Asing

Pelatihan hari pertama, 12 Agustus 2026, menghadirkan Ateng Suhaeni, SE.Ak.CA. MM sebagai pemateri. Pembahasan dimulai dengan gambaran umum mengenai bank devisa syariah, ruang lingkup kegiatan usaha, serta regulasi yang berkaitan dengan aktivitas valuta asing.

Peserta kemudian mendalami konsep akuntansi valuta asing berdasarkan PSAK 221, antara lain mengenai:

• mata uang fungsional;

• pos moneter dan nonmoneter;

• pengakuan awal transaksi valuta asing;

• revaluasi;

• pengakuan selisih kurs.

Pembahasan dilanjutkan dengan pemetaan alur proses transaksi valuta asing, yang mencakup front office, middle office, back office, settlement, accounting, reconciliation, dan reporting. Peserta juga mendiskusikan desain Chart of Accounts (COA), rekening kontrol, rekening administratif, serta mapping antara original currency dan equivalent rupiah.

Materi tersebut menjadi fondasi penting karena desain akuntansi valuta asing harus mampu menjembatani transaksi yang dilakukan unit bisnis dengan proses settlement, rekonsiliasi, pencatatan, serta penyajian laporan keuangan.

Hari Kedua: Akuntansi Produk Valuta Asing

Pada hari kedua, 13 Agustus 2026, pelatihan disampaikan oleh Imung Ma’mun Halim dengan fokus pada implementasi akuntansi berbagai produk valuta asing.

Pembahasan diawali dengan akuntansi bank notes dan transaksi jual beli valuta asing, termasuk pendapatan spread, revaluasi kas, serta rekonsiliasi fisik.

Materi kemudian dilanjutkan dengan akuntansi Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam valuta asing, mencakup giro, tabungan, deposito, bagi hasil, bonus, biaya, serta revaluasi.

Salah satu pembahasan penting lainnya adalah akuntansi pembiayaan valuta asing, mulai dari pencairan, pembayaran angsuran, pengakuan pendapatan, revaluasi, restrukturisasi, hingga penurunan nilai.

Pada sesi berikutnya, peserta mendalami transaksi Letter of Credit (L/C) impor dan ekspor syariah serta trade finance, termasuk penggunaan rekening administratif, akseptasi, reimbursement, dan settlement melalui rekening nostro.

Pembahasan berbasis produk ini penting agar peserta tidak hanya memahami teori kurs dan valuta asing, tetapi juga mampu melihat bagaimana suatu produk diterjemahkan menjadi alur jurnal, rekening yang digunakan, settlement, hingga laporan keuangan.

Hari Ketiga: Treasury, Nostro-Vostro, Posisi Devisa Neto, dan Pelaporan

Hari ketiga, 14 Agustus 2026, dibawakan bersama oleh Ateng Suhaeni, SE.Ak.CA. MM dan Imung Ma’mun Halim.

Materi hari terakhir difokuskan pada transaksi treasury valuta asing, antara lain:

• penempatan antarbank;

• transaksi tunai;

• transaksi spot;

• lindung nilai syariah;

• rekening nostro dan vostro;

• rekonsiliasi dan settlement;

• Posisi Devisa Neto; dan

• pengendalian posisi valuta asing.

Pembahasan kemudian diarahkan pada proses closing serta penyajian transaksi valuta asing dalam laporan keuangan bulanan dan laporan regulator. Pelatihan ditutup dengan pembahasan penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan, studi kasus terpadu, post-test, dan evaluasi.

Dengan demikian, rangkaian pelatihan tidak berhenti pada pencatatan transaksi individual, tetapi sampai pada bagaimana keseluruhan transaksi tersebut dikonsolidasikan dalam proses closing dan menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menghubungkan Bisnis, Operasional, dan Akuntansi

Salah satu tantangan utama implementasi produk valuta asing di bank adalah memastikan terdapat keselarasan antara produk, SOP operasional, core banking system, treasury system, settlement, COA, jurnal akuntansi, serta pelaporan regulator dan laporan keuangan.

Kesalahan desain pada salah satu bagian dapat berdampak pada proses rekonsiliasi, pencatatan selisih kurs, posisi rekening nostro, hingga penyajian laporan keuangan.

Karena itu, pelatihan akuntansi valuta asing idealnya tidak hanya membahas “jurnal debit dan kredit”, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai arsitektur proses bisnis transaksi valuta asing secara menyeluruh.

Pendekatan inilah yang digunakan dalam pelatihan PT Bank Aceh Syariah: peserta diajak menghubungkan transaksi yang terjadi di unit bisnis dengan proses settlement, accounting treatment, reconciliation, hingga financial reporting.

Penguatan Kompetensi SDM sebagai Bagian dari Kesiapan Bank Devisa

Dokumentasi selama tiga hari kegiatan memperlihatkan proses pelatihan berlangsung dalam format kelas yang interaktif, dengan penyampaian materi dan diskusi bersama peserta. Kegiatan terdokumentasi sejak hari pertama pada 12 Agustus hingga penutupan pada 14 Agustus 2026.

Penguatan kompetensi sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam pengembangan aktivitas bank devisa. Infrastruktur teknologi yang baik tetap membutuhkan personel yang memahami alasan di balik setiap proses, akun, parameter, kontrol, dan laporan yang dihasilkan oleh sistem.

Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan memiliki pemahaman yang semakin komprehensif mengenai akuntansi transaksi valuta asing pada bank syariah, baik pada level konsep maupun implementasi operasionalnya.

G-Consulting: Training dan Consulting untuk Industri Keuangan Syariah

G-Consulting by PT Growup Consulting Indonesia menyediakan layanan pelatihan dan konsultasi yang dirancang secara spesifik sesuai kebutuhan lembaga keuangan, khususnya pada bidang akuntansi, keuangan, perbankan syariah, implementasi standar akuntansi, serta penguatan kebijakan dan sistem operasional.

Program dapat dikembangkan dalam format in-house training, workshop, technical assistance maupun pendampingan implementasi, dengan materi yang disesuaikan dengan karakteristik produk, kebutuhan institusi, serta tingkat kompetensi peserta.

Bagi bank dan lembaga keuangan yang sedang mempersiapkan pengembangan bisnis valuta asing atau membutuhkan penguatan kompetensi di bidang Akuntansi Valuta Asing, PSAK 221, Treasury, Trade Finance, Bank Notes, DPK Valas, Pembiayaan Valas, Nostro-Vostro, Posisi Devisa Neto, hingga Financial Reporting, program pelatihan dapat dirancang secara khusus sesuai kebutuhan institusi.

Butuh pelatihan atau pendampingan di bidang akuntansi dan keuangan syariah?

Silakan menghubungi G-Consulting by PT Growup Consulting Indonesia untuk mendiskusikan kebutuhan training, workshop, maupun consulting bagi institusi Anda. Kontak 082357909050 (Gustani)

Ini Doa Mensucikan Jiwa Yang Diajarkan Rasulullah SAW

GUSTANI.ID - Ath-Thabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata: "Apabila Rasulullah SAW membaca ayat ini: "Demi jiwa serta penyempurnaan (ciptaan) - Nya. Maka Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaan (Q.S As Syam 7-10). Beliau berhenti, kemudian berdoa:

اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، وَخَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا.

“Ya Allah, limpahkanlah ketakwaan kepada jiwaku ini. Engkau-lah Pemiliknya dan Pelindungnya, dan Engkau-lah sebaik-baiknya Dzat yang menyucikannya.”

Hadits yang lain. Imam Ahmad meriwayatkan dari Zaid bin Arqam radhiyallāhu ‘anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ pernah berdo’a:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ. اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَعِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَدَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا.

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan dan kemalasan, dari kepikunan dan sifat penakut, dari sifat kikir dan adzab kubur. Ya Allah, limpahkanlah ketakwaan kepada jiwaku ini. Dan sucikanlah ia. Engkau-lah sebaik-baiknya Dzat yang menyucikannya. Engkau-lah Pemiliknya dan Pelindungnya. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada-Mu dari hati yang tidak khusyu’, dari jiwa yang tidak kenyang, dan dari ilmu yang tidak bermanfaat, serta dari do’a yang tidak dikabulkan.”

Zaid berkata, “Rasulullah ﷺ mengajarkan do’a tersebut kepada kami, dan kami pun mengajarkannya kepada kalian.” Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim.

Sumber: Tafsir Ibnu Katsir

4 Amalan Yang Tidak Pernah Ditinggalkan Oleh Rasulullah

GUSTANI.ID - Dari Hafshah radhiyallāhu ‘anhā, beliau berkata:

أربعٌ لم يكن يدعهن رسولُ اللهِ ﷺ: صيامُ يومِ عاشوراءَ، والعَشْرِ، وثلاثةِ أيامٍ من كلِّ شهرٍ، والرَّكعتينِ قبلَ الغداةِ.

“Ada empat amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah ﷺ: puasa hari ‘Āsyūrā’, puasa sepuluh hari pertama Dzulhijjah, puasa tiga hari setiap bulan, dan salat dua rakaat sebelum subuh.” (HR. Ahmad, An-Nasā’ī, dan Ibnu Ḥibbān. Hadits ini dinilai sahih)

Pertama. Puasa Asyura.

Puasa Asyura dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Dari Abu Qotadah Al Anshoriy, berkata,

وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ « يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ ». قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ « يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ

“Nabi shallallahu ’alaihi wa sallam ditanya mengenai keutamaan puasa Arafah? Beliau menjawab, ”Puasa Arafah akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang.” Beliau juga ditanya mengenai keistimewaan puasa ’Asyura? Beliau menjawab, ”Puasa ’Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu.” (HR. Muslim no. 1162).

Kedua. Puasa 10 Hari Pertama Dzulhijjah.

Di antara yang menunjukkan keutamaan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijah adalah hadits Ibnu ‘Abbas, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

« مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ ». يَعْنِى أَيَّامَ الْعَشْرِ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ « وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَىْءٍ ».

“Tidak ada satu amal sholeh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal sholeh yang dilakukan pada hari-hari ini (yaitu 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah).” Para sahabat bertanya: “Tidak pula jihad di jalan Allah?” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab: “Tidak pula jihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya namun tidak ada yang kembali satupun.“

Ketiga. Puasa 3 Hari Setiap Bulan.

Puasa 3 hari setiap bulan Hijriyah disebut dengan Ayyamul Bidh yang dilaksanakan pada tanggal 13, 14, dan 15 pada bulan Hijriyah.

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ

Dari dari Abu Utsmân an-Nahdi, bahwa Abu Hurairah Radhiyallahu anhu berkata: “Aku mendengar Rasulullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Berpuasa tiga hari setiap bulan seperti berpuasa setahun penuh”

Keempat. Salat 2 Rakaat Sebelum Subuh.

Hadits dari ‘Aisyah di mana Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

“Dua raka’at fajar (shalat sunnah qobliyah shubuh) lebih baik daripada dunia dan seisinya.” (HR. Muslim no. 725)

Dalam lafazh lain, ‘Aisyah berkata bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berbicara mengenai dua raka’at ketika telah terbih fajar shubuh,

لَهُمَا أَحَبُّ إِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا

“Dua raka’at shalat sunnah fajar lebih kucintai daripada dunia seluruhnya” (HR. Muslim no. 725).

Semoga bermanfaat 

Gus House, 8 Dzulhijjah 1447 H / 25 Mei 2026 Jam 06.00

Disampaikan dalam kultum Subuh Mushollah Perumahan Grand Duta