Metode Perhitungan CKPN BPRS Berdasarkan PSAK 414: Catatan Workshop CKPN di Bukittinggi

Pada 15–16 Oktober 2026, saya menjadi narasumber Focus Group Discussion "Implementasi SAK EP dan Perhitungan CKPN" bagi BPR Syariah se-Sumatera Barat di Grand Rocky Hotel Bukittinggi, yang diselenggarakan PT Mitrasoft Global Perdana bersama HIMBARSI Sumatera Barat. Hari kedua sepenuhnya kami pakai untuk workshop perhitungan CKPN dengan kertas kerja.

Pertanyaan yang paling sering muncul dari peserta bukan lagi "apa itu PSAK 414", melainkan "bagaimana cara menghitungnya?". Karena itu, tulisan ini saya fokuskan pada metode perhitungan CKPN yang dibahas di workshop, lengkap dengan contoh angkanya. Rujukan utamanya adalah PSAK 414 dan materi Pedoman CKPN BPR Syariah dalam Rancangan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) bagi BPR Syariah dari OJK, yang nantinya akan mencabut SEOJK Nomor 9/SEOJK.03/2015. PSAK 414 berlaku efektif 1 Januari 2027, jadi BPRS perlu mulai mencoba menghitung dari sekarang.

Foto bersama peserta FGD Implementasi SAK EP dan Perhitungan CKPN, Bukittinggi.

Gambaran Umum: Individual atau Kolektif?

Sebelum masuk ke rumus, ada tiga hal dasar yang perlu dipahami:

• Level evaluasi ditentukan oleh ambang signifikansi. Aset yang nilainya sama atau di atas jumlah signifikan dievaluasi secara individual; di bawahnya dievaluasi secara kolektif. Ambang ditetapkan sendiri oleh BPRS dalam kebijakannya, misalnya plafon di atas Rp1 miliar atau 25 nasabah terbesar.
• CKPN hanya dibentuk bila ada bukti objektif penurunan nilai. Berbeda dengan BPR konvensional, bila tidak ada bukti objektif, BPRS tidak mengakui kerugian penurunan nilai dan tidak membentuk CKPN.
• Tanpa nilai waktu atas uang. PSAK 414 tidak mendiskontokan arus kas. Inilah pembeda utama dari model penurunan nilai konvensional.

Langkah sebelum menghitung: pengelompokan, signifikansi, dan aset baik

Menurut materi Pedoman CKPN BPR Syariah, perhitungan baru dilakukan pada tahap keenam dari enam tahap evaluasi. Tiga tahap sebelumnya sangat menentukan hasil hitungan:

• Aset baik tidak dihitung. Penempatan pada bank lain yang dijamin penuh LPS tidak dibentuk CKPN. Untuk penempatan yang melebihi penjaminan LPS, BPRS menghitung berdasarkan data historis kerugian penempatan; bila data historisnya tidak ada, BPRS dapat tidak membentuk CKPN. Surat berharga yang diterbitkan Pemerintah Indonesia dibentuk CKPN nihil. Sementara itu, aset tanpa tunggakan lebih dari 7 hari dan tidak pernah direstrukturisasi tidak otomatis bebas CKPN: BPRS tetap menilai ada tidaknya bukti objektif dan data historis kerugiannya.
• Pengelompokan berdasarkan kesamaan risiko kredit. Dasarnya bisa per jenis akad (murabahah, istishna, ijarah, qardh, dan seterusnya) atau per kelompok akad (jual beli, bagi hasil, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, lainnya). Kelompok ini dapat dipecah lagi menjadi sub-kelompok, misalnya per jenis penggunaan (modal kerja, investasi, konsumtif) atau per kantor cabang. Kriteria lain yang boleh dipakai antara lain peringkat risiko, jenis agunan, sisa jatuh tempo, industri, lokasi geografis, dan rasio finance-to-value. Setiap sub-kelompok kolektif memerlukan PD, LGD, dan EAD sendiri.
• Signifikansi dinilai setelah pengelompokan. Pada BPRS, signifikansi dinilai per akad atau per rekening, bukan per debitur seperti di BPR konvensional, kecuali BPRS menetapkan beberapa fasilitas sebagai satu kesatuan risiko (misalnya dijamin agunan yang sama). Ambang signifikansi harus mempertimbangkan materialitas dan kapasitas evaluasi individual, agar tidak terlalu banyak aset dievaluasi individual yang justru menimbulkan bias.

Satu catatan penting dari pedoman: untuk aset yang dinilai secara individual, BPRS mungkin menemukan indikasi penurunan nilai; sedangkan untuk aset yang dinilai secara kolektif, BPRS kemungkinan besar menemukan indikasi penurunan nilai, misalnya dari tren tunggakan pada kelompok aset serupa. Karena itu, perhitungan kolektif dengan PD × LGD × EAD tetap menjadi bagian terbesar pekerjaan CKPN di BPRS.

Metode 1: Perhitungan Individual

Untuk aset yang signifikan, CKPN dihitung dari selisih antara arus kas neto yang seharusnya diterima sesuai akad dan arus kas neto yang diperkirakan diterima. Arus kas neto yang diperkirakan diterima dapat berasal dari dua sumber:

1. Penjualan agunan (collateral shortfall) — bila pemulihan diperkirakan melalui eksekusi agunan. Nilai agunan yang dipakai adalah nilai likuidasi (nilai jual cepat) yang dapat dieksekusi, dikurangi biaya pelepasan, bukan nilai pasar.
2. Pembayaran angsuran berdasarkan kesepakatan restrukturisasi — bila nasabah masih memiliki kemampuan membayar dan pembiayaannya direstrukturisasi. Arus kas yang diperkirakan diterima adalah jumlah angsuran sesuai jadwal restrukturisasi yang realistis dapat dibayar nasabah.

Karena PSAK 414 tidak menggunakan nilai waktu atas uang, arus kas dari kedua sumber tersebut tidak didiskontokan; yang dibandingkan adalah jumlah nominalnya.

Contoh A: arus kas dari penjualan agunan

Per 31 Desember 20x1, piutang murabahah Rp4 miliar dengan margin ditangguhkan Rp1 miliar. Agunan bernilai pasar Rp3,3 miliar, nilai likuidasi Rp2,5 miliar, dan biaya pelepasan Rp200 juta.

Arus kas neto yang seharusnya diterima (Rp4 miliar – Rp1 miliar)	Rp3.000.000.000
Nilai likuidasi agunan	Rp2.500.000.000
Dikurangi: biaya pelepasan agunan	(Rp200.000.000)
Arus kas neto yang diperkirakan diterima	Rp2.300.000.000
CKPN individual	Rp700.000.000

Jurnalnya: Db. Beban CKPN – Kr. CKPN sebesar Rp700 juta. Jika periode berikutnya nilai agunan membaik karena penilaian ulang, CKPN dipulihkan dengan jurnal Db. CKPN, dengan pasangan kredit pilihan BPRS: Kr. Beban CKPN (sebagai pengurang beban), atau Kr. Pendapatan operasional lainnya – Pemulihan CKPN. Perlu diingat, evaluasi individual tidak semata formula: tetap dibutuhkan pertimbangan pembiayaan (experienced financing judgement) atas kinerja keuangan, kemampuan bayar, legalitas agunan, dan prospek usaha nasabah.

[UNGGAH FOTO 02-gustani-narasumber-ckpn-psak-414-bukittinggi.jpg]

Penyampaian materi teknik perhitungan CKPN individual dan kolektif.

Metode 2: Perhitungan Kolektif dengan PD × LGD × EAD

Untuk aset yang tidak signifikan, CKPN dihitung per kelompok aset yang memiliki kesamaan risiko kredit, menggunakan rumus:

CKPN = PD × LGD × EAD

• PD (Probability of Default) — kemungkinan nasabah gagal memenuhi kewajiban.
• LGD (Loss Given Default) — besarnya kerugian bila nasabah gagal bayar.
• EAD (Exposure at Default) — tagihan kepada nasabah pada tanggal penilaian; tidak memerlukan metode khusus.

BPRS wajib memiliki data kerugian historis minimal tiga tahun. Setiap kelompok aset memerlukan set PD dan LGD sendiri. Misalnya, bila piutang murabahah dikelompokkan menjadi modal kerja, konsumtif, dan investasi, maka dibentuk tiga PD dan tiga LGD. Bila data belum memadai dalam kondisi tertentu (misalnya ganti core banking, BPRS baru berdiri, atau masuk sektor baru), BPRS dapat memakai data peer group sampai BPRS memiliki data historis sendiri minimal dua tahun periode bisnis normal.

Menghitung PD dengan Metode Net Flow (Roll Rate)

Metode ini melihat perpindahan saldo dari satu bucket hari tunggakan ke bucket yang lebih buruk, dari bulan ke bulan. Definisi gagal bayar: tunggakan lebih dari 360 hari dan telah dihapusbukukan.

1. Siapkan data. Saldo outstanding bulanan per bucket hari tunggakan (dalam ilustrasi workshop: 14 bucket × 13 bulan) dan data hapus buku per bulan. Bila satu angsuran masuk bucket tertentu, seluruh pokok masuk bucket tersebut.
2. Hitung persentase perpindahan (flow rate) dari setiap bucket ke bucket berikutnya untuk setiap bulan.
3. Hitung compound flow to loss, yaitu perkalian berantai seluruh flow rate dari bucket tersebut sampai bucket kerugian.
4. Hitung PD = MIN(100%; rata-rata compound flow to loss seluruh bulan).

Hasil ilustrasi: PD bucket 1 sebesar 0,20%, bucket 2 sebesar 10,52%, bucket 4 sebesar 20,51%, bucket 10 sebesar 56,05%, sampai bucket 14 sebesar 100%. Uji kewajaran data: tidak boleh ada bucket bernilai nol, dan saldo bucket tujuan tidak boleh melebihi saldo bucket asalnya.

Menghitung PD dengan Metode Migration Analysis

Metode ini melacak rekening berdasarkan kualitas aset (1 sampai 5) pada suatu posisi, lalu melihat posisinya satu tahun kemudian: tetap, pindah kualitas, dihapusbuku, atau lunas. Definisi gagal bayar: hapus buku.

1. Ambil saldo per kualitas pada posisi triwulanan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).
2. Lacak (tracing) setiap rekening selama satu tahun berikutnya.
3. Hitung persentase migrasi dan porsi yang berakhir dihapusbuku; itulah PD per posisi.
4. Rata-ratakan PD dari empat posisi triwulanan, baik rata-rata sederhana maupun rata-rata tertimbang saldo.

Hasil ilustrasi (rata-rata sederhana): kualitas 1 = 2,44%, kualitas 2 = 18,74%, kualitas 3 = 47,48%, kualitas 4 = 61,54%, dan kualitas 5 = 84,00%.

Menghitung LGD dengan Metode Expected Recoveries

LGD dihitung dari sisi pemulihan, yaitu penerimaan kembali atas aset yang sudah dihapusbuku, baik tunai maupun dari penjualan agunan, dengan data lima tahun ke belakang.

Contoh: total hapus buku Rp1.929.083.114, total recovery selama empat tahun Rp594.040.131. Recovery rate = 30,79%, sehingga LGD = 1 – 30,79% = 69,21%.

Menghitung LGD dengan Metode Collateral Shortfall

LGD dihitung dari sisi agunan, yaitu selisih antara tagihan yang belum dilunasi dan hasil eksekusi agunan setelah biaya pelepasan.

Contoh: dari enam rekening yang agunannya dieksekusi, total tagihan belum lunas Rp1.600.800.000 dan total kekurangan (shortfall) Rp461.300.000. Maka LGD = 461.300.000 ÷ 1.600.800.000 = 28,82%. Catatan penting: kelebihan hasil eksekusi pada satu rekening tidak boleh menutup kekurangan rekening lain, dan agunan yang belum dieksekusi harus dinilai wajar, tidak terlalu tinggi maupun terlalu rendah. LGD juga dapat dihitung sebagai rata-rata tertimbang kedua metode.

Peserta mengerjakan kertas kerja PD, LGD, dan CKPN kolektif pada hari kedua.

Satu Portofolio, Empat Hasil Berbeda

Bagian paling menarik di workshop adalah ketika peserta menghitung CKPN atas portofolio yang sama (EAD lancar sekitar Rp90,8 miliar) dengan empat kombinasi metode. Hasilnya:

Kombinasi PD × LGD	CKPN kolektif	Total CKPN*
Net Flow × Expected Recoveries (69,21%)	1.469,56	2.169,56
Net Flow × Collateral Shortfall (28,82%)	611,91	1.311,91
Migration × Expected Recoveries (69,21%)	3.390,97	4.090,97
Migration × Collateral Shortfall (28,82%)	1.411,97	2.111,97

Dalam Rp juta. *Termasuk CKPN individual Rp700 juta. Angka ilustrasi, bukan data bank tertentu.

Rentangnya Rp1,31 miliar sampai Rp4,09 miliar, atau sekitar 3,1 kali lipat. Ada dua penyebab utama:

• Pilihan metode PD. PD kualitas 1 pada migration analysis (2,44%) jauh di atas PD bucket 1 pada net flow (0,20%), padahal keduanya dikenakan pada eksposur lancar yang sama besar. Karena eksposur lancar mencakup lebih dari 90% portofolio, selisih kecil pada PD ini langsung membesar. Pada kombinasi migration × expected recoveries, kualitas 1 saja menyumbang Rp1,53 miliar dari total CKPN kolektif Rp3,39 miliar.
• Pilihan metode LGD. Dengan PD yang sama, mengganti LGD dari 69,21% ke 28,82% menurunkan CKPN kolektif sekitar 58%.

Pesannya: metode PD dan LGD bukan pilihan teknis yang netral terhadap laba. Pemilihan metode harus ditetapkan dalam kebijakan dan SOP CKPN secara tertulis, didukung ketersediaan data serta analisis biaya-manfaat, dan diterapkan konsisten antarperiode. Dampak perbedaan CKPN lama dan CKPN sesuai PSAK 414 nantinya diakui langsung pada saldo laba 1 Januari 2027, sehingga BPRS sebaiknya sudah melakukan perhitungan uji coba sepanjang sisa tahun ini.

Terima kasih kepada PT Mitrasoft Global Perdana, HIMBARSI Sumatera Barat, dan seluruh peserta dari BPRS se-Sumatera Barat atas diskusi yang hidup selama dua hari.

Butuh Pendampingan Implementasi CKPN PSAK 414?

Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa hasil CKPN sangat bergantung pada kebijakan yang dipilih dan kualitas data lembaga sendiri. Bagi BPRS maupun KSPPS/BMT yang menerapkan SAK EP, G-Consulting (PT Growup Consulting Indonesia) membuka layanan Jasa Konsultasi Pendampingan Implementasi CKPN PSAK 414 untuk BPRS dan KSPPS/BMT, yang meliputi:

• Penyusunan SOP CKPN — kebijakan dan prosedur tertulis sesuai PSAK 414: ruang lingkup aset, kriteria bukti objektif, ambang signifikansi, pengelompokan akad, pemilihan metode PD dan LGD beserta alasannya, penilaian agunan, pembentukan dan pemulihan CKPN, jurnal, serta dokumentasi.
• Perhitungan tarif CKPN — pengolahan data historis lembaga untuk menghitung PD (Net Flow atau Migration Analysis) dan LGD (Expected Recoveries atau Collateral Shortfall) per kelompok akad, dengan kertas kerja Excel yang formulanya dapat ditelusuri, simulasi perbandingan metode, simulasi dampak transisi ke saldo laba, dan perbandingan dengan PPKA.
• Training perhitungan CKPN - Training perhitungan CKPN dapat dilaksanakan secara inhouse training oleh 1 BPRS/KSPPS atau bersifat workshop gabungan beberapa BPRS/KSPPS.

Pendampingan dapat dilakukan secara daring maupun langsung di lokasi, disesuaikan dengan kondisi data dan sistem yang dimiliki lembaga Anda. Mari siapkan penerapan PSAK 414 lebih awal agar tidak ada kejutan pada laporan keuangan 2027.

Hubungi kami:

WhatsApp: 0823-5790-9050

Email: gustani.sas@gmail.com

Blog: www.gustani.id

Catatan: Tulisan ini merupakan ringkasan materi workshop dengan angka ilustrasi. Pedoman CKPN BPR Syariah yang dikutip masih berupa rancangan PAPSI BPR Syariah. Rujukan yang mengikat tetap teks final PSAK 414 pada SAK Online dan ketentuan OJK yang berlaku.

Menjelang 2027: Tiga Perubahan Besar yang Harus Disiapkan BPR Syariah dari Sekarang

Catatan dari FGD BPRS Mitrasoft 2026, Bogor, 16–17 September 2026

GUSTANI.ID - Pekan ini saya berkesempatan menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) BPRS yang diselenggarakan Mitrasoft di Cibinong, Bogor. Selama dua hari, 16–17 September 2026, kami membahas tiga hal yang sedang dan akan mengubah wajah pelaporan keuangan BPR Syariah: penerapan SAK EP, revisi penyajian laporan keuangan melalui PSAK 401 dan ISAK 403, serta pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) berdasarkan PSAK 414. 

Diikuti oleh lebih dari 170an peserta dari 60an BPRS se-Indonesia. Diskusinya hidup, dan banyak pertanyaan peserta yang layak dibagikan lebih luas. Tulisan ini merangkum pokok-pokoknya.

1 Januari 2027 adalah Tanggal Kunci

Jika harus merangkum seluruh FGD dalam satu kalimat: BPR Syariah sedang berada di tengah dua gelombang perubahan, dan puncaknya jatuh pada 1 Januari 2027.

Gelombang pertama sudah terjadi. Sejak 1 Januari 2025, BPRS menggunakan SAK EP menggantikan SAK ETAP. Gelombang kedua datang pada 2027, ketika PSAK 401 hasil revisi dan PSAK 414 mulai berlaku efektif. Karena penerapannya retrospektif, angka tahun buku 2026 akan disajikan kembali sebagai komparatif dalam laporan keuangan 2027. Artinya, tahun ini sudah menjadi tahun kerja.

Bagian 1: SAK EP, Satu Tahun Lebih Berjalan

SAK EP disahkan pada 30 Juni 2021 dan efektif 1 Januari 2025. Bagi BPRS, perubahan yang paling terasa meliputi komponen laporan keuangan dan penghasilan komprehensif lain, instrumen keuangan (Bab 11 dan 12), pajak penghasilan tangguhan (Bab 29), imbalan kerja (Bab 28), aset tetap dan properti investasi, serta pengungkapan yang lebih lengkap.

Dari pengalaman mendampingi entitas, dua hal yang paling sering "mengejutkan" adalah pajak tangguhan dan imbalan kerja, karena keduanya menuntut data dan perhitungan yang sebelumnya tidak pernah disiapkan.

Satu catatan yang menjadi jembatan ke pembahasan CKPN: SAK EP Bab 11 mengukur penurunan nilai dengan memperhitungkan nilai waktu atas uang. Di titik inilah PSAK 414 mengambil jalan berbeda.

Bagian 2: PSAK 401 dan ISAK 403, Apa yang Mengikat BPRS?

PSAK 401 hasil revisi disahkan 21 Oktober 2025 dan efektif 1 Januari 2027. Standar ini memuat tiga pengaturan pokok baru: enam kategori penghasilan dan beban beserta subtotal wajib dalam laba rugi, dengan zakat perusahaan sebagai kategori keenam yang khas syariah; prinsip agregasi dan disagregasi, termasuk pembatasan label "lainnya"; dan pengungkapan Ukuran Kinerja Tetapan Manajemen (UKTM).

Namun ada jebakan yang paling saya tekankan dalam FGD: tidak semua pengaturan baru itu otomatis berlaku bagi BPRS. BPRS berada di pilar SAK EP. Yang mengikat BPRS adalah:

1. ISAK 403, yang mewajibkan entitas syariah pengguna SAK EP menyajikan laporan perubahan dana sosial;
2. PSAK Syariah lain yang ikut diamendemen, melalui Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia; dan
3. Selebihnya tetap merujuk pada SAK EP.

Artinya, enam kategori laba rugi dan UKTM tidak otomatis menjadi kewajiban BPRS. Memahami batas ini penting agar BPRS tidak berinvestasi pada perubahan sistem yang belum diwajibkan, sekaligus tidak melewatkan yang benar-benar wajib.

Bagian 3: CKPN Berdasarkan PSAK 414

Bagian ini mendapat porsi terbesar dalam FGD, dan memang pantas demikian. PSAK 414 disahkan pada 29 April 2025 dan efektif 1 Januari 2027. Standarnya ringkas, hanya 23 paragraf, tetapi dampaknya ke laba dan permodalan BPRS bisa signifikan. 

Secara konsep, PSAK 414 sengaja disamakan dengan SAK EP: berbasis incurred loss, dipicu bukti objektif, dan dievaluasi secara individual maupun kolektif. Perbedaannya satu, tetapi mendasar: PSAK 414 tidak menggunakan nilai waktu atas uang.

CKPN diukur sebagai selisih antara arus kas yang seharusnya diterima dan arus kas yang diperkirakan akan diterima, tanpa diskonto. Alasan DSAS IAI: unsur bunga akibat berlalunya waktu tidak sejalan dengan karakteristik transaksi syariah. 

PSAK 414 hanya berlaku untuk aset keuangan syariah yang berupa hak tagih, yaitu hak menerima kas yang jumlah dan waktunya sudah ditentukan dalam akad. Dalam istilah fikih, ini adalah aset dain (utang-piutang). Pembiayaan berbasis bagi hasil yang masih berjalan bukan dain, karena hasilnya bergantung pada kinerja usaha nasabah, tetap menggunakan pendekatan PPKA dalam menghitung CKPN. CKPN berdasarkan PSAK 414 dihitung menggunakan pendekatan kolektif dan individual. 

Manajemen BPRS perlu melakukan persiapan untuk implementasi PSAK yang akan berlaku efektif 1 Januari 2027, termasuk melakukan kaji dampak atas penerapan pertama kali CKPN. 

Konsultansi seputar implemntasi CKPN untuk BPRS dan KSPPS dalam menghubungi saya di 082357909050

In-House Training Akuntansi Transaksi Valuta Asing pada Bank Devisa Syariah

GUSTANI.ID - Transformasi PT Bank Aceh Syariah sebagai bank devisa yang mengembangkan layanan transaksi valuta asing membutuhkan kesiapan yang tidak hanya berada pada sisi bisnis dan operasional, tetapi juga pada aspek akuntansi, pelaporan keuangan, pengendalian transaksi, serta pemahaman regulasi valuta asing.

Sebagai bagian dari penguatan kompetensi tersebut, G-Consulting by PT Growup Consulting Indonesia menyelenggarakan Pelatihan Akuntansi Transaksi Valuta Asing untuk PT Bank Aceh Syariah pada tanggal 12–14 Agustus 2026 di Ashley Hotel Wahid Hasyim, Jakarta.

Pelatihan berlangsung selama tiga hari dengan pendekatan yang mengombinasikan pemahaman konseptual, aspek regulasi, proses bisnis, perlakuan akuntansi, hingga pembahasan berbagai produk valuta asing yang relevan bagi operasional bank syariah.

.

Mengapa Akuntansi Valuta Asing Menjadi Penting bagi Bank Syariah?

Aktivitas valuta asing memiliki karakteristik yang relatif kompleks karena setiap transaksi tidak hanya berkaitan dengan nominal dalam mata uang asing, tetapi juga melibatkan kurs, revaluasi, selisih kurs, settlement, rekening nostro dan vostro, Posisi Devisa Neto, hingga penyajian dalam laporan keuangan dan laporan regulator.

Karena itu, pengembangan bisnis sebagai bank devisa perlu didukung oleh sistem akuntansi dan sumber daya manusia yang mampu memahami transaksi valuta asing secara end-to-end, mulai dari front office sampai dengan pencatatan dan pelaporan.

Program pelatihan ini dirancang agar peserta memperoleh gambaran menyeluruh mengenai hubungan antara proses bisnis, sistem operasional, akuntansi, serta kebutuhan pelaporan transaksi valuta asing.

Hari Pertama: Fondasi Bank Devisa dan Akuntansi Valuta Asing

Pelatihan hari pertama, 12 Agustus 2026, menghadirkan Ateng Suhaeni, SE.Ak.CA. MM sebagai pemateri. Pembahasan dimulai dengan gambaran umum mengenai bank devisa syariah, ruang lingkup kegiatan usaha, serta regulasi yang berkaitan dengan aktivitas valuta asing.

Peserta kemudian mendalami konsep akuntansi valuta asing berdasarkan PSAK 221, antara lain mengenai:

• mata uang fungsional;

• pos moneter dan nonmoneter;

• pengakuan awal transaksi valuta asing;

• revaluasi;

• pengakuan selisih kurs.

Pembahasan dilanjutkan dengan pemetaan alur proses transaksi valuta asing, yang mencakup front office, middle office, back office, settlement, accounting, reconciliation, dan reporting. Peserta juga mendiskusikan desain Chart of Accounts (COA), rekening kontrol, rekening administratif, serta mapping antara original currency dan equivalent rupiah.

Materi tersebut menjadi fondasi penting karena desain akuntansi valuta asing harus mampu menjembatani transaksi yang dilakukan unit bisnis dengan proses settlement, rekonsiliasi, pencatatan, serta penyajian laporan keuangan.

Hari Kedua: Akuntansi Produk Valuta Asing

Pada hari kedua, 13 Agustus 2026, pelatihan disampaikan oleh Imung Ma’mun Halim dengan fokus pada implementasi akuntansi berbagai produk valuta asing.

Pembahasan diawali dengan akuntansi bank notes dan transaksi jual beli valuta asing, termasuk pendapatan spread, revaluasi kas, serta rekonsiliasi fisik.

Materi kemudian dilanjutkan dengan akuntansi Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam valuta asing, mencakup giro, tabungan, deposito, bagi hasil, bonus, biaya, serta revaluasi.

Salah satu pembahasan penting lainnya adalah akuntansi pembiayaan valuta asing, mulai dari pencairan, pembayaran angsuran, pengakuan pendapatan, revaluasi, restrukturisasi, hingga penurunan nilai.

Pada sesi berikutnya, peserta mendalami transaksi Letter of Credit (L/C) impor dan ekspor syariah serta trade finance, termasuk penggunaan rekening administratif, akseptasi, reimbursement, dan settlement melalui rekening nostro.

Pembahasan berbasis produk ini penting agar peserta tidak hanya memahami teori kurs dan valuta asing, tetapi juga mampu melihat bagaimana suatu produk diterjemahkan menjadi alur jurnal, rekening yang digunakan, settlement, hingga laporan keuangan.

Hari Ketiga: Treasury, Nostro-Vostro, Posisi Devisa Neto, dan Pelaporan

Hari ketiga, 14 Agustus 2026, dibawakan bersama oleh Ateng Suhaeni, SE.Ak.CA. MM dan Imung Ma’mun Halim.

Materi hari terakhir difokuskan pada transaksi treasury valuta asing, antara lain:

• penempatan antarbank;

• transaksi tunai;

• transaksi spot;

• lindung nilai syariah;

• rekening nostro dan vostro;

• rekonsiliasi dan settlement;

• Posisi Devisa Neto; dan

• pengendalian posisi valuta asing.

Pembahasan kemudian diarahkan pada proses closing serta penyajian transaksi valuta asing dalam laporan keuangan bulanan dan laporan regulator. Pelatihan ditutup dengan pembahasan penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan, studi kasus terpadu, post-test, dan evaluasi.

Dengan demikian, rangkaian pelatihan tidak berhenti pada pencatatan transaksi individual, tetapi sampai pada bagaimana keseluruhan transaksi tersebut dikonsolidasikan dalam proses closing dan menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menghubungkan Bisnis, Operasional, dan Akuntansi

Salah satu tantangan utama implementasi produk valuta asing di bank adalah memastikan terdapat keselarasan antara produk, SOP operasional, core banking system, treasury system, settlement, COA, jurnal akuntansi, serta pelaporan regulator dan laporan keuangan.

Kesalahan desain pada salah satu bagian dapat berdampak pada proses rekonsiliasi, pencatatan selisih kurs, posisi rekening nostro, hingga penyajian laporan keuangan.

Karena itu, pelatihan akuntansi valuta asing idealnya tidak hanya membahas “jurnal debit dan kredit”, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai arsitektur proses bisnis transaksi valuta asing secara menyeluruh.

Pendekatan inilah yang digunakan dalam pelatihan PT Bank Aceh Syariah: peserta diajak menghubungkan transaksi yang terjadi di unit bisnis dengan proses settlement, accounting treatment, reconciliation, hingga financial reporting.

Penguatan Kompetensi SDM sebagai Bagian dari Kesiapan Bank Devisa

Dokumentasi selama tiga hari kegiatan memperlihatkan proses pelatihan berlangsung dalam format kelas yang interaktif, dengan penyampaian materi dan diskusi bersama peserta. Kegiatan terdokumentasi sejak hari pertama pada 12 Agustus hingga penutupan pada 14 Agustus 2026.

Penguatan kompetensi sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam pengembangan aktivitas bank devisa. Infrastruktur teknologi yang baik tetap membutuhkan personel yang memahami alasan di balik setiap proses, akun, parameter, kontrol, dan laporan yang dihasilkan oleh sistem.

Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan memiliki pemahaman yang semakin komprehensif mengenai akuntansi transaksi valuta asing pada bank syariah, baik pada level konsep maupun implementasi operasionalnya.

G-Consulting: Training dan Consulting untuk Industri Keuangan Syariah

G-Consulting by PT Growup Consulting Indonesia menyediakan layanan pelatihan dan konsultasi yang dirancang secara spesifik sesuai kebutuhan lembaga keuangan, khususnya pada bidang akuntansi, keuangan, perbankan syariah, implementasi standar akuntansi, serta penguatan kebijakan dan sistem operasional.

Program dapat dikembangkan dalam format in-house training, workshop, technical assistance maupun pendampingan implementasi, dengan materi yang disesuaikan dengan karakteristik produk, kebutuhan institusi, serta tingkat kompetensi peserta.

Bagi bank dan lembaga keuangan yang sedang mempersiapkan pengembangan bisnis valuta asing atau membutuhkan penguatan kompetensi di bidang Akuntansi Valuta Asing, PSAK 221, Treasury, Trade Finance, Bank Notes, DPK Valas, Pembiayaan Valas, Nostro-Vostro, Posisi Devisa Neto, hingga Financial Reporting, program pelatihan dapat dirancang secara khusus sesuai kebutuhan institusi.

Butuh pelatihan atau pendampingan di bidang akuntansi dan keuangan syariah?

Silakan menghubungi G-Consulting by PT Growup Consulting Indonesia untuk mendiskusikan kebutuhan training, workshop, maupun consulting bagi institusi Anda. Kontak 082357909050 (Gustani)

In House Training Persiapan Ujian Sertifikasi Akuntansi Syariah (USAS) untuk Karyawan PT Bank Aceh Syariah

GUSTANI.ID - Tanggal 23 s/d 25 Agustus 2025 berkesempatan menyelenggarakan agenda in house training riview Ujian Sertifikasi Akuntansi Syariah (USAS) untuk karyawan PT Bank Aceh Syariah. Agenda ini dilaksanakan di Ashley Wahid Hasyim Jakarta Pusat dan diikuti oleh 5 karyawan PT Bank Aceh Syariah yang diselanggarakan PT Growup Consulting Indonesia.

Training ini dikhususkan untuk membahas prediski soal - soal USAS level profesional mencakup modul:

1. Akad, Tata Kelola, dan Etika Syariah disampaikan oleh Ahmad Baehaqi, M.Ak.,SAS.,ACPA (Dosen IAI SEBI, Depok & kandidat Doktor Akuntansi Undip)
2. Akuntansi Keuangan Terapan disampaikan oleh Danang Choirul Umum, M.Ak.,CA.,Asean CPA (Dosen Universitas Pamulang & Pengurus IAI Wilayah Jakarta)
3. Akuntansi Syariah disampaikan oleh saya sendiri, Gustani, SEI.,M.Ak.,SAS.,ACPA (Direktur PT Growup Consulting Indonesia).

Kerjasama training riview Ujian Sertifikasi Akuntansi Syariah (USAS) dapat menghubungi saya di 082357909050.

DOKUMENTASI

Pelatihan Perhitungan CKPN Individual di Bank Aceh Syariah

GUSTANI.ID - Tanggal 15 - 16 Mei 2025 saya berkesempatan menjadi narasumber tunggal dalam agenda pelatihan untuk karyawan PT Bank Aceh Syariah. Pelatihan dengan tema Metode Penerapan dan Perhitungan CKPN Individual Berdasarkan Discounted Cashflow dan Fair Value of Collateral, diadakan di Portola Grand Arabia Hotel Banda Aceh, diikuti oleh 13 karyawan Bank Aceh Syariah Divisi Penyelesaian dan Penyelamatan Aset (PPA). Acara dibuka oleh Direktur Dana dan Jasa bpk M. Hendra Supardi dan Pemimpin Divisi SDI.

INFORMASI PELATIHAN PERHITUNGAN CKPN BERDASARKAN SAK ENTITAS PRIVAT UNTUK BPR/S DAN KSP/KSPPS DAPAT MENGHUBUNGI SAYA DI 082357909050

Workshop SAK Entitas Privat untuk Koperasi Syariah di Cilacap

GUSTANI.ID - Tanggal 9 Oktober 2025 saya kembali berkesempatan menjadi narasumber dalam agenda workshop Implementasi SAK Entitas Priat untuk Koperasi Syariah (KSPPS/USPPS) mengacu pada Permenkop-UKM No. 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi. Agenda kali ini diadakan oleh MPD PBMT Cilacap, Jawa Tengah bertempat di Noola Hotel, Cilacap dan diikuti oleh 40 penggerak koperasi syariah di wilayah Cilacap dan sekitarnya. 

Agenda ini dilaksanakan dalam rangka persiapan implementasi kebijakan akuntansi terbaru berdasarkan ketentuan Permenkop-UKM No. 2 Tahun 2024, dimana acuan kebijakan akuntansi Koperasi akan beralih dari SAK ETAP ke SAK Entitas Privat. Perubahan signifkan pada Koperasi dampak penerapan SAK Entitas Privat diantaranya adalah terkait model pengakuan pendapatan yang menggunakan Efektif, dan perhitungan penyisihan kerugian kredit/pembiayaan yang menggunakan model incurred loss. 

Konsultasi Implementasi SAK Entitas Privat dapat menghubungi saya DIKONTAK