Akuntansi Imbalan Pascakerja Berdasarkan SAK Entitas Privat: Ketentuan, Metode, dan Contoh Perhitungan

Imbalan Pascakerja SAK Entitas Privat

Artikel Oleh: Gustani, SEI., M.Ak., SAS., ACPA., CertSF

GUSTANI.ID - Setiap perusahaan yang mempekerjakan karyawan tetap menanggung kewajiban pesangon sejak karyawan itu memberikan jasanya, bukan baru ketika ia pensiun atau terkena PHK. Kewajiban inilah yang dalam akuntansi disebut imbalan pascakerja, dan harus tampil sebagai liabilitas di laporan keuangan.

Banyak entitas privat, termasuk PT, CV, yayasan, koperasi, BMT, dan BPRS, belum mencatatnya karena menganggap perhitungannya rumit dan harus memakai aktuaris. Padahal SAK Entitas Privat (SAK EP), yang menggantikan SAK ETAP sejak 1 Januari 2025, tetap menyediakan metode penyederhanaan yang dapat dihitung sendiri dengan Excel.

Tulisan ini membahas tiga hal: hak karyawan menurut ketentuan ketenagakerjaan, perlakuan akuntansinya menurut SAK EP, dan contoh perhitungan lengkap beserta jurnalnya.

Dasar hukum: dari UU 13/2003 ke UU Cipta Kerja

Kewajiban pesangon saat ini bersumber dari UU 6/2023 (Cipta Kerja) dan PP 35/2021. Urutannya sebagai berikut:

Tahun Regulasi Isi pokok
2003 UU 13/2003 Dasar pesangon, UPMK, dan UPH
2020 UU 11/2020 Cipta Kerja mengubah klaster ketenagakerjaan
2021 PP 35/2021 Rincian PKWT, PHK, dan besaran pesangon
2022 Perpu 2/2022 Mencabut UU 11/2020
2023 UU 6/2023 Menetapkan Perpu menjadi UU Cipta Kerja

Pasal 184 UU 6/2023 menegaskan bahwa peraturan pelaksana UU 11/2020, termasuk PP 35/2021, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Jadi PP 35/2021 masih menjadi rujukan utama perhitungan.

Hak karyawan saat hubungan kerja berakhir

Karyawan tetap (PKWTT) berhak atas tiga komponen menurut Pasal 40 PP 35/2021:

  • Uang pesangon (P): 1 sampai 9 bulan upah, naik setiap tahun masa kerja.
  • Uang penghargaan masa kerja (UPMK): 2 sampai 10 bulan upah, mulai masa kerja 3 tahun.
  • Uang penggantian hak (UPH): cuti tahunan yang belum diambil, ongkos pulang, dan hak lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB.

Rumus umumnya: Hak PHK = (pengali × P) + UPMK + UPH. Dasar upah adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap.

Karyawan kontrak (PKWT) tidak menerima pesangon, tetapi berhak atas uang kompensasi sebesar masa kerja (bulan) ÷ 12 × 1 bulan upah (Pasal 15–16 PP 35/2021). Contoh: kontrak 6 bulan dengan upah Rp5 juta menghasilkan kompensasi Rp2,5 juta.

Tabel pesangon dan UPMK

Pesangon mencapai maksimum 9 bulan upah pada masa kerja 8 tahun.

Masa kerja Pesangon (P)
Kurang dari 1 tahun 1× upah
1 s.d. < 2 tahun 2× upah
2 s.d. < 3 tahun 3× upah
3 s.d. < 4 tahun 4× upah
4 s.d. < 5 tahun 5× upah
5 s.d. < 6 tahun 6× upah
6 s.d. < 7 tahun 7× upah
7 s.d. < 8 tahun 8× upah
8 tahun atau lebih 9× upah

UPMK mencapai maksimum 10 bulan upah pada masa kerja 24 tahun.

Masa kerja UPMK
Kurang dari 3 tahun –
3 s.d. < 6 tahun 2× upah
6 s.d. < 9 tahun 3× upah
9 s.d. < 12 tahun 4× upah
12 s.d. < 15 tahun 5× upah
15 s.d. < 18 tahun 6× upah
18 s.d. < 21 tahun 7× upah
21 s.d. < 24 tahun 8× upah
24 tahun atau lebih 10× upah

Sumber: Pasal 40 ayat (2) dan (3) PP 35/2021.

Pengali bergantung pada alasan PHK

Besaran pesangon tidak selalu satu kali ketentuan. Untuk karyawan yang memasuki usia pensiun, pengalinya 1,75.

Alasan PHK Pesangon UPMK UPH Pasal PP 35/2021
Meninggal dunia 2× P 1× UPMK Ya 57
Sakit berkepanjangan/cacat > 12 bulan 2× P 1× UPMK Ya 55 ayat (2)
Memasuki usia pensiun 1,75× P 1× UPMK Ya 56
Efisiensi untuk mencegah kerugian 1× P 1× UPMK Ya 43 ayat (2)
Penggabungan, peleburan, pemisahan 1× P 1× UPMK Ya 41
Efisiensi karena rugi; pailit 0,5× P 1× UPMK Ya 43 ayat (1); 47
Mengundurkan diri; mangkir 5 hari – – Ya + uang pisah 50; 51

Uang pisah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB. Pada usaha mikro dan kecil, besaran hak ditentukan berdasarkan kesepakatan (Pasal 59 PP 35/2021).

Bagaimana jika perusahaan sudah ikut dana pensiun?

Manfaat dana pensiun dari iuran pemberi kerja mengurangi kewajiban pesangon, tetapi selisihnya tetap terutang (Pasal 58 PP 35/2021). Misalnya hak PHK seorang karyawan Rp1,3 miliar dan manfaat program pensiun dari iuran pemberi kerja Rp1,0 miliar. Selisih Rp300 juta tetap dibayar pemberi kerja dan dicatat sebagai liabilitas.

Jika iuran ditanggung bersama pekerja, hanya bagian dari iuran pemberi kerja yang boleh diperhitungkan, dan mekanismenya harus diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB.

BPJS Ketenagakerjaan (JHT, JP, JKK, JK, JKP) adalah program wajib yang terpisah dari pesangon. Secara akuntansi, iuran BPJS merupakan program iuran pasti yang dibebankan saat terutang, sehingga tidak menggantikan liabilitas imbalan pascakerja.

Perlakuan akuntansi menurut SAK EP

SAK EP menggantikan SAK ETAP mulai 1 Januari 2025 dan tetap mengizinkan metode penyederhanaan. Entitas yang selama ini memakai metode penyederhanaan di bawah SAK ETAP dapat melanjutkannya.

Aspek SAK ETAP (s.d. 2024) SAK EP (mulai 2025) PSAK 219 (SAK Indonesia)
Metode pengukuran PUC jika mampu; jika tidak, metode penyederhanaan (par. 23.16–23.17) Sama: PUC (par. 28.18); jika tidak, metode penyederhanaan (par. 28.19) PUC wajib, umumnya dengan aktuaris
Keuntungan/kerugian aktuarial Diakui di laba rugi tahun berjalan Pilihan kebijakan: laba rugi atau penghasilan komprehensif lain (par. 28.24) Penghasilan komprehensif lain
Pengguna Entitas tanpa akuntabilitas publik Entitas privat, termasuk koperasi dan BMT Entitas dengan akuntabilitas publik

Kapan liabilitas mulai diakui?

Liabilitas diakui sejak jasa pekerja mulai menghasilkan imbalan, bukan otomatis sejak tanggal masuk kerja. Ada tiga prinsip yang perlu dipahami (PSAK 219 par. 70–74):

  1. Jasa menimbulkan kewajiban. Kewajiban timbul saat pekerja memberikan jasa walaupun imbalannya belum vested. Peluang tidak vested diperhitungkan dalam pengukuran.
  2. Titik awal atribusi. Imbalan diatribusikan sejak jasa pertama kali menghasilkan imbalan sampai jasa berikutnya tidak lagi menambah imbalan secara material.
  3. Batas 24 tahun. Manfaat pensiun menurut ketentuan ketenagakerjaan mencapai maksimum pada masa kerja 24 tahun, sehingga atribusi hanya untuk 24 tahun terakhir sebelum usia pensiun.

Prinsip ketiga ditegaskan DSAK IAI dalam siaran pers “Pengatribusian Imbalan pada Periode Jasa” tanggal 4 April 2022. Contohnya, karyawan yang masuk usia 25 dan pensiun usia 55 menerima 25,75 bulan upah (1,75 × 9 + 10), sama dengan karyawan yang masuk usia 31. Karena itu liabilitasnya baru diatribusikan mulai usia 31.

Garis waktu atribusi imbalan Bu Sari: 24 tahun terakhir sebelum pensiun

Metode Projected Unit Credit (PUC)

PUC memproyeksikan upah saat pensiun, lalu membagi manfaat ke setiap tahun jasa (SAK EP par. 28.18). Langkahnya:

  1. Proyeksikan upah: upah saat ini × (1 + kenaikan upah)ⁿ.
  2. Hitung manfaat: pengali × P + UPMK + UPH, dengan masa kerja saat pensiun.
  3. Atribusikan jasa: kalikan dengan jasa teratribusi sampai tanggal pelaporan ÷ total periode atribusi.
  4. Kalikan dengan peluang bertahan, lalu diskontokan: ÷ (1 + tingkat diskonto)ⁿ.

Di sini n adalah sisa tahun sampai usia pensiun. Beban tahunannya terdiri dari biaya jasa kini, biaya bunga, dan pengukuran kembali (keuntungan/kerugian aktuarial).

PUC memerlukan asumsi demografis (mortalitas, cacat, pengunduran diri, usia pensiun) dan asumsi keuangan (tingkat diskonto, kenaikan upah). Dalam praktik, PUC biasanya dihitung oleh aktuaris. SAK EP hanya meminta PUC jika datanya tersedia atau dapat diperoleh tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Metode penyederhanaan

Metode penyederhanaan mengabaikan tiga faktor, tetapi kewajiban tetap didiskontokan (SAK EP par. 28.19).

Boleh diabaikan Perlakuannya
Kenaikan gaji masa depan Gunakan upah pada tanggal pelaporan
Jasa masa depan Hitung manfaat berdasarkan masa kerja yang sudah dijalani
Mortalitas selama masa kerja Anggap semua karyawan saat ini akan menerima manfaat

Yang tetap diperhitungkan:

  • Tingkat diskonto, mengacu pada imbal hasil SBN.
  • Tingkat perputaran karyawan, yaitu peluang karyawan bertahan sampai pensiun.
  • Manfaat vested dan belum vested, keduanya diukur.

Alur perhitungan per karyawan menjadi ringkas:

  1. Hitung manfaat: pengali × P + UPMK + UPH, dengan upah saat ini.
  2. Kalikan peluang bertahan: (1 − tingkat perputaran)ⁿ.
  3. Diskontokan: ÷ (1 + tingkat diskonto)ⁿ.
  4. Jumlahkan seluruh karyawan untuk memperoleh liabilitas akhir tahun.

Kenaikan liabilitas dari tahun ke tahun dibebankan ke laba rugi. Jika liabilitas belum pernah dicatat, saldo awalnya dibebankan ke saldo laba karena berasal dari masa kerja tahun-tahun lalu.

Contoh perhitungan: kasus Bu Sari

Bu Sari adalah karyawan tetap berumur 50 tahun dengan masa kerja 25 tahun per 31 Desember 2025. Usia pensiun 55 tahun (n = 5) dan upahnya Rp10 juta per bulan. Asumsi: kenaikan upah 5% per tahun, perputaran karyawan 5% per tahun, tingkat diskonto 7% per tahun, dan UPH nihil.

Perhitungan dengan metode PUC

Langkah Perhitungan Hasil
Upah saat pensiun Rp10 juta × 1,05⁵ Rp12,76 juta
Manfaat saat pensiun (1,75 × 9 + 10) × Rp12,76 juta Rp328,6 juta
Atribusi jasa s.d. 2025 19 ÷ 24 tahun (usia 31–50) × 0,7917
Peluang bertahan 0,95⁵ × 0,7738
Faktor diskonto 1 ÷ 1,07⁵ × 0,7130
Liabilitas PUC 31 Des 2025 328,6 × 0,7917 × 0,7738 × 0,7130 Rp143,5 juta

Perhitungan dengan metode penyederhanaan

Datanya sama, tetapi upah dianggap tetap Rp10 juta dan jasa masa depan diabaikan.

Langkah Perhitungan Hasil
Pesangon pensiun 1,75 × 9 × Rp10 juta Rp157,5 juta
UPMK 10 × Rp10 juta Rp100,0 juta
Manfaat saat pensiun P + UPMK Rp257,5 juta
Peluang bertahan 0,95⁵ × 0,7738
Faktor diskonto 1 ÷ 1,07⁵ × 0,7130
Liabilitas 31 Des 2025 257,5 × 0,7738 × 0,7130 Rp142,1 juta

Hasil metode penyederhanaan Rp142,1 juta, hanya Rp1,4 juta (sekitar 1%) di bawah PUC. Pada kasus ini selisihnya kecil karena masa kerja Bu Sari sudah melewati batas maksimum pesangon (8 tahun) dan UPMK (24 tahun). Untuk karyawan dengan masa kerja lebih pendek, selisih kedua metode bisa lebih besar.

Tahun berikutnya: 31 Desember 2026

Pada 2026 upah Bu Sari naik menjadi Rp11 juta dan sisa masa kerja menjadi 4 tahun.

Langkah Perhitungan Hasil
Manfaat saat pensiun 1,75 × 9 × 11 + 10 × 11 Rp283,3 juta
Peluang bertahan 0,95⁴ × 0,8145
Faktor diskonto 1 ÷ 1,07⁴ × 0,7629
Liabilitas 31 Des 2026 283,3 × 0,8145 × 0,7629 Rp176,0 juta

Liabilitas naik Rp33,9 juta dari Rp142,1 juta menjadi Rp176,0 juta. Kenaikan ini terdiri dari biaya bunga Rp9,9 juta (7% × 142,1) serta dampak kenaikan upah dan peluang bertahan Rp24,0 juta. Seluruhnya dibebankan ke laba rugi 2026.

Empat langkah metode penyederhanaan dan mutasi liabilitas 2026

Jurnal pencatatan

Tanggal Akun Debit Kredit
31 Des 2025 Saldo laba Rp142,1 juta
Liabilitas imbalan kerja Rp142,1 juta
31 Des 2026 Beban imbalan kerja Rp33,9 juta
Liabilitas imbalan kerja Rp33,9 juta
Saat pensiun Liabilitas imbalan kerja Sebesar saldo
Kas/Bank Sebesar pembayaran

Jurnal 31 Desember 2025 adalah pengakuan awal karena liabilitas belum pernah dicatat. Saat pensiun, selisih antara saldo liabilitas dan pembayaran aktual diakui sebagai beban.

Penyajian per 31 Desember 2026

  • Laporan posisi keuangan: liabilitas imbalan kerja Rp176,0 juta (jangka panjang).
  • Laporan laba rugi: beban imbalan kerja Rp33,9 juta.
  • Catatan atas laporan keuangan: metode yang dipakai, asumsi (diskonto 7%, perputaran 5%), dan mutasi liabilitas.

Aspek perpajakan

Beban imbalan kerja diakui secara akrual dalam laporan keuangan komersial, tetapi baru menjadi biaya fiskal saat dibayar.

Aspek Komersial (SAK EP) Fiskal (UU PPh)
Dasar pengakuan Akrual: beban diakui saat karyawan memberi jasa Realisasi: biaya saat dibayar (Pasal 6 ayat 1 huruf a)
Pencadangan Liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan Cadangan tidak boleh dikurangkan (Pasal 9 ayat 1 huruf c)
Iuran dana pensiun Mengurangi liabilitas sebagai aset program Dapat dikurangkan jika dana pensiun disahkan OJK (Pasal 6 ayat 1 huruf c)
Pembayaran pesangon Mengurangi liabilitas; bukan beban baru Biaya fiskal; dipotong PPh 21 final (PP 68/2009)

Pada kasus Bu Sari, beban imbalan kerja 2026 sebesar Rp33,9 juta belum dibayar sehingga menjadi koreksi fiskal positif. Saat dibayar di usia 55, perusahaan melakukan koreksi fiskal negatif sebesar pembayaran.

Beda temporer ini menimbulkan aset pajak tangguhan (SAK EP Bab 29). Dengan tarif PPh badan 22%, aset pajak tangguhan per 31 Desember 2026 sebesar Rp38,7 juta (22% × 176,0), dengan kenaikan selama 2026 sebesar Rp7,5 juta (22% × 33,9). Jurnalnya: debit aset pajak tangguhan, kredit manfaat pajak tangguhan.

Entitas yang memakai PPh final UMKM 0,5% (PP 55/2022) tidak memiliki beda temporer, sehingga tidak mencatat pajak tangguhan.

Penutup

Imbalan pascakerja adalah kewajiban nyata yang timbul dari ketentuan ketenagakerjaan, dan SAK EP mewajibkan pengakuannya di laporan keuangan. Entitas privat tidak harus menunggu mampu membayar aktuaris: metode penyederhanaan par. 28.19 cukup dengan data karyawan, upah saat ini, tingkat perputaran, dan tingkat diskonto.

Semakin lama pencatatan ditunda, semakin besar saldo awal yang harus dibebankan ke saldo laba sekaligus. Bagi entitas yang laporan keuangannya diaudit, liabilitas yang belum dicatat juga berisiko memengaruhi opini auditor.

Daftar referensi

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
  3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, antara lain dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
  9. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP), Bab 28 Imbalan Kerja dan Bab 29 Pajak Penghasilan.
  10. DSAK IAI. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Bab 23 Imbalan Kerja.
  11. DSAK IAI. PSAK 219 Imbalan Kerja.
  12. DSAK IAI. Siaran Pers “Pengatribusian Imbalan pada Periode Jasa”, 4 April 2022.

⬇ Unduh artikel ini (PDF)

Butuh bantuan menghitung imbalan pascakerja?

G-Consulting melayani jasa konsultansi perhitungan imbalan pascakerja model penyederhanaan berdasarkan SAK EP, mulai dari pengolahan data karyawan, penetapan asumsi, perhitungan liabilitas dan beban, sampai jurnal dan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan.

Untuk kebutuhan jasa konsultansi tersebut, silakan menghubungi saya lewat WhatsApp:

KLIK DI SINI

Pelatihan & Pendampingan

Butuh pelatihan atau pendampingan untuk lembaga Anda?

G-Consulting menyelenggarakan in-house training dan pendampingan implementasi Akuntansi & Keuangan Syariah: CKPN PSAK 413/414, SAK EP, PSAK terkini, hingga penyusunan SOP akuntansi. Untuk bank syariah, BPRS, BMT/koperasi syariah, dan perusahaan, langsung bersama Gustani dan tim tenaga ahli PT Growup Consulting Indonesia.

Tanya Jadwal via WhatsApp Lihat Program Kami
Latest

Terimakasih telah berkunjung ke blog Gustani.ID, Semoga bermanfaat !
EmoticonEmoticon