Rencana Tindak Penerapan SAK Entitas Privat pada BPR

GUSTANI.ID - SAK EP akan berlaku efektif 1 Januari 2025 yang akan bersamaan dengan dicabutnya SAK ETAP. Salah satu entitas yang akan terdampak cukup signifkan adalah BPR dan BPRS. OJK selaku regulator sudah melakukan beberapa upaya untuk memastikan kesiapan BPR dalam implementasi SAK EP, baik melalui agenda sosialisasi, FGD, desiminasi, waorkshop, uji coba, dll.

Roadmap Penerapan SAK EP bagi BPR

Tahun 2017 - 2021

Pembahasan Bersama DSAK IAI dan Tim Teknis dengan ditindaklanjuti Surat No.S-40/PB.113/2017
Berbagai pembahasan OJK dengan asosiasi, DSAK IAI, IAPI dan perwakilan BPR
Sosialisasi SAK EP oleh DSAK IAI kepada seluruh pengawas KR/KOJK
Sosialisasi SAK EP oleh DSAK IAI kepada industri BPR/S dan asosiasi BPR/S
Pembentukan Working Group (WG) beranggotakan OJK, IAI, IAPI, Asosiasi, Perwakilan BPR, dan KAP
FGD WG :

a. Persiapan Teknologi Informasi BPR d/r Implementasi SAK EP
b. Persiapan Kebijakan dan Prosedur BPR d/r Implementasi SAK EP

Tahun 2022

FGD Persiapan Pilot Project dan Uji Coba terkait KK CKPN
Pilot Project Tahap 1 Perhitungan Impairment
Pembahasan Hasil Pilot Project Tahap 1 Perhitungan Penurunan Nilai Aset Keuangan
Pelaksanaan Uji Coba dan Uji Dampak Penurunan Nilai Aset Keuangan Dalam Rangka Kajian SAK EP bagi BPR
Pembahasan PA BPR dan SAK EP bersama satker di OJK dan perwakilan BPR beserta Asosiasi BPR

Tahun 2023-2024

Pemetaan dan Penyusunan Pedoman Akuntansi BPR
Diseminasi dan workshop persiapan implementasi PA BPR terutama terkait penerapan CKPN kepada pengawas kepada 35 KR/KO dan BPR di 13 KR/KO
Gap Analysis dan Model Development termasuk pembentukan metode impairment
Pemantauan rencana tindak BPR
Pengembangan infrastruktur di OJK dan industri
Parallel Run penerapan CKPN

Tahun 2025

Pemberlakuan efektif SAK EP untuk seluruh BPR per 1 Januari 2025
Workshop dan evaluasi berkelanjutan atas implementasi SAK EP

Isu Signifikan

Hasil FGD yang dilakukan oleh OJK terdapat beberapa isu signifikan yang menjadi konsen BPR dalam implementasi SAK EP, diantaranya:

Konsep perhitungan PD dan LGD (pemilihan metode, penetapan kategori signifikan, kecukupan hasil perhitungan)
Dampak data historis pasca covid terhadap pembentukan CKPN
Konsekuensi CKPN vs PPKA
Ketersediaan data untuk perhitungan LGD jika tidak ada data hapus buku
Pembentukan pencadangan lebih dini untuk antisipasi pembentukan CKPN yang besar
Penyajian kembali atas Laporan Keuangan Tahun 2025

Sedangkan dari sisi IT vendor core banking system, beberapa hal yang perlu menjadi concern:

• Persiapan lebih dini untuk approach vendor IT

• Penetapan kebijakan dan prosedur atas metode yang dipilih oleh BPR

• Pelaksanaan uji coba dan parallel run

Rencana Tindak BPR

Terdapat 4 poin rencana tindak implementasi SAK EP bagi BPR yang perlu dipersiapkan :

1. Infrastruktur Pendukung

Data dan informasi perkreditan yang valid dan reliable minimal selama 3 tahun
Aplikasi CBS yang dapat mengotomasi perhitungan CKPN baik secara individidual atau kolektif

2. Pengembangan Kompetensi SDM

Diperlukan pemahaman yang memadai mengenai konsep perhitungan CKPN bagi unit kerja terkait (Direksi, Perkreditan, Akunting, dan Pelaporan)

3. Kebijakan dan Prosedur

Penyusunan kebijakan dan prosedur perkreditan khususnya terkait pembentukan CKPN termasuk model dan kriteria evaluasi penurunan nilai
Penetapan risk management

4. Pementauan terhadap Implementasi

Pelaksanaan parallel run minimal selama 6 bulan sebelum implementasi penuh
Pemantauan terhadap tambahan beban pencadangan serta dampak terhadap kinerja keuangan

Tahap uji coba penerapan SAK EP bagi BPR yang dibuat oleh OJK adalah sebagai berikut:

• BPR melakukan uji coba perhitungan terhadap:

Perhitungan EIR terhadap dampaknya
Perhitungan CKPN terhadap dampaknya (tambahan cadangan yang dibentuk, indikator financial performance)
BPR menyusun rencana tindak dan target realisasi terkait sistem

• BPR menyampaikan hasil uji coba kepada Pengawas KOJK

• Periode pelaksanaan uji coba:

1. Tahap pengolahan data oleh BPR: Januari 2024

2. Tahap penyampaian hasil uji coba: M1 -M2 Februari 2024

3. Tahap diskusi dengan Pengawas KOJK: M3-M4 Februari 2024

Ada pun timeline lebih detail rencana tindak BPR dalam implementasi SAK EP adalah sebagai berikut:

Rencana Tindak OJK

Sedangkan dari sisi OJK, sebagai regulator menyiapkan infrastruktur pendukung agar implementasi SAK EP bagi BPR berjalan dengan baik, berikut ini rencana tindak OJK:

1. Penyusunan Pedoman Akuntansi

Pembahasan dengan satuan kerja OJK, KAP, asosiasi, dan stakeholder lainnya.
Penerbitan SEOJK standar akuntansi dan pedoman akuntansi bagi BPR.

2. Penyempurnaan Regulasi terkait

Diperlukan penyelarasan dan penyesuaian terhadap ketentuan yang terdampak antara lain: kualitas aset, permodalan, dll.

3. Infrastruktur Pendukung

Capacity building bagi satuan kerja OJK dan recycling bagi BPR secara masif dan intensif.
Penyempurnaan infrastruktur pengawasan terkait (APOLO, SIP, penyediaan kertas kerja sementara).
Pembahasan dengan vendor IT pada BPR

4. Pemantauan Terhadap Implementasi

Koordinasi dengan pengawas KR/KOJK dalam rangka monitoring persiapan dan progress BPR dalam menyiapkan implementasi SAK EP.
Parallel run selama 6 bulan sebelum 1 Jan 2025

Semoga bermanfaat !

Sumber: Bahan Presentasi FGD Persiapan Implementasi SAK EP, Departemen dan Pengembangan Perbankan, 2023

KONSULTASI PENERAPAN CKPN DAN SAK EP PADA BPR, BPRS, KSP, KSPPS BERDASARKAN SAK ENTITAS PRIVAT DAPAT MENGHUBUNGI SAYA DI 082357909050